Breaking News
Pemerintah Kota Tual Disasi - Sabtu, 13 Desember 2014 01:00
Polisi Amankan 11 Warga - Sabtu, 13 Desember 2014 01:00
Banyak Tersangka, Banyak Juga Tak Ditahan - Sabtu, 13 Desember 2014 01:00
Menteri Susi Disemprot Sanaky - Jumat, 12 Desember 2014 01:38
Warga Seram Utara Blokir Jalan - Jumat, 12 Desember 2014 01:27
Kermite Balik Serang Temmar - Selasa, 02 Desember 2014 16:29
Daniel Russel Dituntut 2 Tahun 6 Bulan - Rabu, 26 November 2014 01:53
2 Tahun, 8 Daerah Libur Pilkada - Rabu, 26 November 2014 01:41
Bentrok di Golkar, Maluku Pilih ARB - Rabu, 26 November 2014 01:37
Koruptor Dana Pendidikan di Bui - Rabu, 26 November 2014 01:08
KPK-Polisi Periksa Ahli Keuangan - Senin, 24 November 2014 02:35
Sahupala: Jadi Tumbal pun Saya Siap - Senin, 24 November 2014 01:48
Dugaan Korupsi di Runway Moa - Senin, 24 November 2014 01:48
Gubernur Tinjau Gunung Botak - Kamis, 20 November 2014 01:31
Hari Ini KPK di Maluku - Rabu, 19 November 2014 00:54
Pangdam Ambil Alih Pengamanan Gunung Botak? - Sabtu, 15 November 2014 01:43
amex

amex

Senin, 22 Desember 2014 13:26

AMBON,AE.—Setelah lebih dari dua pekan berada dalam pengawasan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XI Ambon, akhirnya dua kapal yang bermain illegal fishing berbendera Papua Nugini, diledakan. Dua kapal itu masing-masing KM Centrury Empat, dan KM Century Tujuh.

Dua kapal ini ditangkap KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, 7 di Laut Arafura, bersama 6 kapal lainnya, pada 9 Desember lalu.  Kedua kapal tersebut, dimusnahkan dengan cara diledakan, di perairan Teluk Ambon, sekitar 2 mil dari garis pantai Desa Nusaniwe, Dusun Ery, Kecamatan Nusaniwe, dengan kedalam 500 meter dari permukaan laut, Minggu (21/12).

Peledan dilakukan, setelah Pengadilan Negeri Ambon mengeluarkan penetapan kepada Lantamal IX Ambon, untuk memusnahkan dan menenggelamkan dua kapal tersebut, pada tanggal 18 Desember.
Dari pantauan Ambon Ekspres di lapangan, sebelum diledakan kedua kapal ditarik menggunakan dua kapal landen milik PT Pelindo, dari pelabuhan Lantamal IX, dengan keadaan kosong tanpa muatan, Anak Buah Kapal (ABK) dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kedua kapal, dengan warna hijau muda bergaris biru dilambungnya, tiba di lokasi peledakan sekitar pukul 09.00 WIT, dengan posisi menghadap kearah timur. Di kanan kiri kapal terlihat tiga buah pasukan katak dengan perahu karet berputar-putar memeriksa kedua kapal.

Selain perahu karet, sebuah pesawat jenis herculess juga tampak memantau proses peledakan dari udara, Pemandangan itu berlangsung lebih dari 30 menit.
Pukul 10.11 WIT pasukan katak dan kapal landen mulai menjauh dari kedua kapal.  Asap mulai terlihat mengepul dari salah satu ruang kapal. Seketika terjadi kebakaran hebat pada badan kapal. Hampir bersamaan kondisi ini juga terjadi pada kapal kedua yang jaraknya hanya beberapa meter. Dan mengakibatkan asap hitam pekat membumbung tinggi.

Tidak berselang lama, terdengar dentuman keras sebanyak dua kali, seketika mengeluarkan bola api besar diatas kedua kapal. Air laut terpancar bersama serpihan kapal dengan radius puluhan meter, kedua kapal langsung luluh lantah dan perlahan tenggelam. Dari kabar yang diterima, kerasnya, ledakan membuat warga di tiga dusun, kaget.

Penenggelaman KM Centrury Empat, yang memiliki bobot 200 Gross Ton (GT), dan KM Century Tujuh dengan bobot 250 GT ini, dipantau langsung Panglima Komando Armada Kawasan Timur Indonesia, Laksama Muda Arie Sembiring dan sejumlah petinggi TNI dari Mabes TNI AL, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, serta Pejabat TNI/Polri, menggunakan kapal KRI Panana 871.

Kepada sejumlah wartawan, Sembiring menyatakan, kedua kapal tersebut ditenggelamkan karena tertangkap malakukan aktifitas penangkapan di laut Arafura, tanpa dokomen dan ijin yang sah,” Ini merupakan tanda bahawa pemerintah tegas dalam memberantas illegal fishing. Kapal ini terbukti melakukan illegal fishing . dan segera kita bakar dan musnahkan,” tegas Sembiring.

Sembiring menjelaskan, Muatan kedua kapal itu sendiri, akan dilelang di badan pelelangan.” Kita telah amankan 243 Ton ikan berbagai jenis hasil curian. di Pelabuhan Perikanan Tantui Ambon, untuk dilelang,” ungkapnya.
Dikatakan, Meski berbendera Papua Nugini, seluruh ABK 2 kapal Century ini berkewarganegaraan Thailand. Century 4 membawa 45 ABK dengan nahkoda bernama Thanaphom Pamnisti, dan Century 7 dinakhodai oleh Thong Ma Lapho dengan ditumpangi oleh 17 ABK.” Jadi sementara ini semua ABK dikarantina Kantor Imigrasi Ambon,”tukasnya.

Lebih lanjut Sembiring meyakini, tindakan tegas tersebut memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.” Ya, ini sangat berdampak positif, kita lihat di kawasan timur sendiri sudah mulai tertib, banyak kapal mulai masuk ke Ambon dan Tual untuk membuat ijin dan sebagainya, kalau tidak begitu akan dibakar” tegasnya.

Untuk memperketat pengawasan di perairan timur Indonesia, sembiring mengaku pihaknya telah malakukan berbagai langkah seperti penambahan armada dan pasukan.
Ditanya soal lima kapal yang masih diamankan di Lantamal IX, sembiring mengatakan kapal tersebut masih diproses, namun tidak dibakar karena merupakan kapal Indonesia.” Jadi kapal yang kita bakar hanya kapal asing, bukan Indonesia,” kuncinya. (CR4)

Senin, 22 Desember 2014 13:26

Dalam hitungan hari pendulum waktu akan segera bergeser meninggalkan tahun 2014 menuju tahun yang diperkirakan akan disertai tantangan tidak ringan; 2015. Tantangan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa peristiwa penting yang ikut menentukan posisi negara kita, dan tentu saja Provinsi Maluku, apakah mampu membuat lompatan dan menunjukan eksistensinya di tengah-tengah gonjang ganjing dan ancaman resesi ekonomi regional.

Pertama, karena saat ini beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan trend yang tidak mengenakkan. Nilai tukar rupiah misalnya, terus menunjukkan pelemahannya terhadap dolar  Amerika. Meski oleh beberapa analis hal ini diklaim lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan bukan oleh faktor fundamental ekonomi domestik, tetapi pelemahan ini tetap mengkhawatirkan karena jika terus terjadi maka dapat menggerogoti kepercayaan pasar.

Dampak jangka pendek yang akan segera terlihat adalah ketidakmampuan swasta dalam membayar hutang jangka pendek karena rugi selisih kurs. Jika ini yang terjadi maka akan memicu PHK (pemutusan hubungan kerja) secara massal dan dampak ikutannya telah dapat diperkirakan; perekonomian nasional akan terpukul.

Kedua, dampak kenaikan harga BBM masih akan terasa. Saat ini, kenaikan harga-harga barang belum begitu terasa dan massif, karena pedagang masih menjual stok sisa dengan standar harga lama. Ketika stok sisa ini telah habis, maka ancaman inflasi dapat menjadi momok tersendiri terutama karena kita juga sedang dihadapkan dengan perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Ketiga, karena pada 2015 nanti, komunitas ASEAN akan menerapkan pasar bersama dalam koridor MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini menuntut kesiapan tinggi bagi pelaku ekonomi nasional, dan terutama Maluku. Sejauh ini, belum terlihat langkah-langkah sistematis yang ditempuh pemerintah daerah (Pemda) guna mempersiapkan masyarakatnya dalam menyambut era tersebut. Nampaknya, kita harus siap untuk menjadi penonton di rumah sendiri sementara produk asing akan membanjiri pasar lokal.

Berikut ini adalah beberapa prospek sekaligus tantangan ekonomi Maluku. Pertama, ketidakmandirian ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya dana perimbangan. Jika pada 2014 dana perimbangan untuk Maluku sebesar Rp. 1,16 triliun maka pada 2015 diproyeksikan naik sebesar Rp. 1,40 triliun. Memang dalam dana perimbangan ini terdapat komponen anggaran seperti dana bagi hasil migas dan SDA seperti perikanan, termasuk DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus), tetapi bagaimanapun, menggantungkan pembiayaan pembangunan daerah dari skema pembiayaan dana perimbangan ini tidak sehat bagi ekonomi lokal.
Selain itu, PAD (pendapatan asli daerah) meski menunjukkan trend yang meningkat yakni dari Rp. 494,99 milyar pada 2014 menjadi Rp. 600, 61 milyar pada 2015 tetapi ini masih kecil. Secara umum, sumbangsih PAD bagi pendapatan daerah masih di bawah 26 persen. Daerah lain mampu menggenjot PAD hingga mencapai lebih dari 45 persen dari pendapatan daerahnya.

Kedua, perihal kemiskinan. Meski trend-nya terus menurun, tetapi tingkat kemiskinan di Maluku tetap tinggi dan masih menghuni empat besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Posisi pada Maret 2014 tingkat kemiskinan Maluku ada pada level 19,13 persen. Ini menurun jika dibanding pada Maret 2012 yang ada pada level 21,78 persen. Padahal pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi Maluku mampu menembus posisi 7,81 persen (2013) dan pada 2013 pertumbuhan ekonomi ada pada posisi 5,14 persen.      Ketiga, tentang pertumbuhan ekonomi. Inipun menunjukkan gejala yang melegakkan karena terus ada pada posisi yang positif meski fluktuatif alias tidak stabil. Tetapi pertumbuhan ini tidak mencerminkan paradigma masyarakat kita yang agraris apalagi mengusung ide kelautan yakni sebagai provinsi berciri kepulauan. Hal ini cenderung aneh dan membingungkan karena di tengah-tengah kampanye massif Pemda akan pentingnya pengakuan atas provinsi kepulauan bagi Maluku tetapi ternyata sumbangsih sektor pertanian, yang di dalamnya terdapat sub sektor perikanan dan kelautan, terhadap PDRB  (Produk Domestik Regional Bruto) terus menurun dan cenderung tidak stabil.

Pada 2010 sumbangsih sektor ini terhadap PDRB ada pada posisi 31,97 persen. Pada 2013 menurun menjadi 28,20 persen. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa cenderung meningkat. Ini fenomena yang paradoks karena sebaran masyarakat miskin justru terkonsentrasi di pedesaan dimana sektor pertanian ini menjadi basis usaha mereka.

Keempat, tentang visi pemimpin daerah. Sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta salah satu daerah dengan potensi gejolak horizontal yang tinggi pula, para pemimpin daerah tidak satupun yang menunjukkan visi kepemimpinan dengan terobosan dan melompat jauh ke depan. Kepemimpinan dengan visi ini sangat dibutuhkan Maluku saat ini karena sejarah peradaban manusia lahir dan berkembang terutama karena karakter kuat pemimpinnya. Daerah-daerah seperti Gorontalo dimasa kepemimpinan Fadel Muhammad, Solo dibawa kepemimpinan Joko Widodo, Surabaya dengan kepemimpinan Tri Rismaharini, Jakarta dengan kemimpinan Ahok, atau Muda Mahendrawan dari Kabupaten Kubu Raya yang mampu menghemat Rp. 30 miliar per tahun hanya karena mengubah komposisi belanja rutin yang dominan dalam APBD menjadi minim dibanding belanja publik hanya dalam waktu satu tahun.

Sebaliknya para pemimpin lokal di Maluku cenderung lemah dalam visi, pendendam, dangkal berfikir, tidak menggerakkan dan cenderung korup. Para pemimpin lokal ini umumnya memimpin dengan ‘kepalan tangan terkepal’ yang memanipulasi kekuasannya menjadi semi diktator. Mungkin itulah sebabnya, tidak ada satupun pemimpin lokal Maluku yang dinominasikan sebagai kepala daerah dengan kategori 10 besar terbaik secara nasional atau 100 terbaik dunia.

Kelima, tentang provinsi kepulauan. Banyak yang belum memahami bahwa gagasan dan perjuangan tujuh provinsi kepulauan untuk mendapat pengakuan dari pemerintah dalam koridor Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan (RUU P3K) telah mati seiring diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang ini telah diakomodir kepentingan dari provinsi berciri kepulauan yang diatur dalam Pasal 27 hingga 30. Artinya, wacana tentang perjuangan pengakuan provinsi kepulauan telah ‘tutup buku’. Saat ini justru Pemda Maluku dan seluruh elemen daerah harus fokus pada upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di dalam undang-undang ini terdapat klausul yang harus diatur ulang tentang dana bagi hasil (DBH)  Migas dan perikanan. Untuk DBH perikanan misalnya, dalam undang-undang itu terdapat klausul yang sangat merugikan dimana 20 persen hasil perikanan menjadi bagiannya pemerintah pusat sedangkan 80 persen sisanya dibagi sama rata oleh seluruh daerah di Indonesia.

Ini membuat daerah-daerah tanpa garis pantaipun akan mendapat jatah yang sama dengan daerah-daerah penghasil dan kaya ikan seperti di Maluku. Jika hal ini tidak diperjuangkan untuk diatur, maka visi maritim pemerintah pusat dan visi provinsi kepulauan Pemda Maluku tidak akan membawa manfaat banyak bagi Maluku.(*)

Senin, 22 Desember 2014 13:20

Soal Kasus TPPU Abdullah Vanath

AMBON,AE.—Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang diharapkan tidak hanya berhenti pada keterlibatan Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath. Keterlibatan Ita Lain, Direktur Talavolas, dan Juli Tuasikal, perlu di dalami karena mereka juga diduga turut membantu tindak kejahatan yang dilakukan Vanath.

Sejumlah pegiat anti korupsi asal kabupaten SBT meminta penyidik membuka kasus ini dengan baik. Semua  pihak yang diduga terlibat, harus diusut.“ Memang untuk mereka berdua (Ita Lain  dan Juli Tuasikal), kita belum bisa memastikan apakah mereka harus menjadi tersangka atau tidak. Tapi,  saya rasa penyidik perlu menelusuri lebih dalam tentang  peran mereka dalam proses transfer dana itu,” kata pegiat anti korupsi asal SBT, Jafar Tukwain, kemarin.

Dia mengatakan, kalau penyidik  menemukan bukti kuat bahwa Ita Lain dan Juli Tuasikal punya peran penting  dalam kasus ini, maka tidak ada kata lain selain harus ditetapkan sebagai tersangka.
“  Karena itu, penyidik harus bekerja lebih profesional. Jangan berhenti pada Abdullah Vanath saja, karena ini kasus dana yang tidak sedikit, tentu butuh peran orang lain. Nah,  orang lain ini juga dimintai pertanggungjawaban. Kalau sudah ada bukti kuat, kita desak agar mereka juga ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya. 

Ketua Aliansi Maluku Bersatu (AMB) ini menambahkan, penyidik   harus segera menahan Abdullah Vanath sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebab,  dalam pemeriksaan perdana beberapa hari lalu, penyidik mulai menemukan indikasi kuat melalui puluhan pertanyaan yang diajukan kepada Vanath saat diperiksa.

Tukwain menegaskan, dalam menangani kasus dugaan penyalahgunaan keuangan negara, penyidik harus bersikap tegas, termasuk terhadap kepala daerah yang telah menjadi tersangka. Sudah saatnya Abdullah VAnath ditahan, guna menghindari berbagai keumngkinan yang menghambat.

“ Kita minta  penyidik untuk segera menahan Abdullah Vanath. Bila harus meminta izin kepada presiden, ya harus dilakukan sekarang. Ini untuk  menjaga,  jangan sampai dia menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, melarikan diri atau  mengulangi perbuatannya. Dia ini kan masih duduk di kursi kekuasaan,” ingatnya.

Pegiat anti korupsi lain asal Kabupaten SBT, Darson Rumatiga mengemukakan, dugaan keterlibatan Ita Lain dan Juli Tuasikal sudah harus diselediki lebih dalam oleh penyidik.  Ini menyangkut pertanggungjawaban hukum bila turut terlibat dalam penyalahgunaan uang daerah.
Menurut sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)  Maluku ini, penanganan kasus ini belum bisa dikatakan tuntas, bila penyidik hanya mengejar Abdullah Vanath.

“ Tidak mungkin Abdullah Vanath sendiri yang berperan dalam kasus ini. Karena itu, siapa pun yang diduga terlibat, harus diperiksa, dan bila sudah sudah cukup bukti harus pula ditetapkan sebagai tersangka,” kata Rumatiga.

Sandri Rumanama  mengatakan, penangan kasus ini, jangan hanya difokuskan pada satu orang saja. Siapa yang membantu Abdullah Vanath dalam proses transfer dana tersebut, juga harus dimintai pertanggung jawaban.
Karena itu, menurut Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia ( LAMI) Kota Ambon ini, dugaan keterlibatan Ita Lain dan Juli Tuasikal harus diselidiki oleh penyidik.  “ Dan kalau sudah ada bukti kuat tentang keterlibatan mereka,  maka kami minta agar mereka   ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Sementara itu, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Polda Maluku mengaku, hingga kini masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap keterlibatan sejumlah tersangka lain.
“Penyidik masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap dugaan keterlibatan tersangka lain dalam kasus Pak Vanath itu. Untuk kasus korupsi itu bukan saja satu orang tetapi lebih dari satu itu pasti ada,” katanya.
Menurut sumber ini, Vanath yang telah menjalani pemeriksaan perdana selama Rabu hingga Kamis pekan lalu itu, bakal diperiksa kembali. Namun mengenai waktu pemeriksaan selanjutnya itu belum bisa dipastikan kapan.  “Belum tahu pasti untuk periksa lanjutan. Tetapi masih akan diperiksa lagi, namun tergantung penyidikan yang sementara tengah berjalan,” jelasnya.

Saat disinggung soal keterlibatan Ita Lain dan  Juli Tuasikal, yang juga diduga terlibat dalam kasus itu, sumber ini mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan. “Untuk mereka itu masih didalami keterlibatan dan peran mereka,” singkat dia.

Informasi lain menyebutkan, penyidik dari Direskrimsus, telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan guna melakukan pengauditan keuangan dan kerugian negara atas kasus yang melilit orang nomor satu di SBT itu. “Lagi koordinasi untuk audit kerugian negara di BPK Passo,” kata sumber singkat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat lain kepala Bidang Humas Polda Maluku, Ajun Komisaris Besar Polisi Hasanuddin Mukaddar, yang dihubungi belum mau memberikan komentar. Menurut dia, terkait dengan hal tersebut, Senin hari ini, sekira pukul 10.30 WIT, pihaknya akan memberikan keterangan resmi seputar pemeriksaan bupati SBT dua periode itu. (CR3/M1)

Senin, 22 Desember 2014 13:20

Tual, AE.—Penunjukan caretaker Walikota Tual, Samuel Risambessy menjadi kewenangan penuh Gubernur Maluku, Said Assagaf. Karena itu pemasangan sasi di Pemerintah Kota Tual sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan gubernur, dinilai tindakan keliru, apalagi mengaitkan masalah politik dengan adat.

Hal ini disampaikan salah satu tokoh pemuda Kota Tual, Saleh Rahayaan. Dia menyayangkan adanya sikap sebagian warga yang memasang sasi di perkantoran umum. Menurut dia, pemasangan dengan alasan penolakan terhadap penunjukan caretaker Walikota Tual, tindakan keliru yang mencoba mengaitkan masalah politik, hukum dengan adat  disisi lain.
''Kita sayangkan apabila proses hukum yang dijalani Pak Walikota Tual dan Wakilnya dikaitkan dengan proses politik dan proses adat,'' sesalnya.

Terkait penunjukan caretaker, Rahayaan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah Provinsi Maluku untuk menunjuk siapapun birokrat yang memenuhi mekanisme menjadi pelaksana tugas. ''Kami mendukung siapapun yang ditunjuk caretaker Walikota, kami siap mendukung,'' dukungnya.

Caretaker Ketua DPD KNPI Kota Tual, Nahwan Matdoan  menyayangkan sikap Gubernur Maluku, Said Assagaff yang tidak mengunjungi Kota Tual sewaktu menghadiri kegiatan Hari Nusantara di Kota Langgur beberapa waktu lalu.

Padahal, Kata Matdoan, fakta lapangan ada pemasangan sasi yang mengakibatkan kelumpuhan jalannya penyelenggaraan pemerintahan Kota Tual. “Anehnya, pak Gubernur tidak melakukan koordinasi dengan forum pimpinan daerah Kota Tual. Sebagai anak daerah menyesalkan sikap gubernur,''kesal Matdoan saat memberikan tanggapan atas pemasangan sasi di perkantoran lingkup Pemkot Tual.

Menurut Matdoan, alasan gubernur yang menghindari bertemu warga Kota Tual dan jajaran pemkot Tual termasuk forum komunikasi pimpinan daerah Kota Tual  sangat tidak logis.  ''Apabila sejumlah perkantoran disasi masih ada lokasi lain yang dapat dipakai untuk membicarakan persoalan tersebut,'' ketusnya.

Dirinya bersama komponen pemuda Kota Tual meminta Gubernur Maluku untuk segera menyikapi persoalan Kota Tual secara serius.
Hal yang sama disampaikan Anggota DPRD Kota Tual, Taufik Hamud. Politisi Asal Golkar itu mempersilakan caretaker ke Tual.''silakan careteker datang tetapi kami akan mempertanyakan legalitas caretaker, atas dasar apa bersangkutan menjalanakan tugas, kalau dibilang atas SK Mendagri lantas SK Mendagri dikeluarkan berdasarkan apa, kalau dibilang SK Mendagri berdasarkan Pengusulan Gubernur Maluku, maka kita pertanyakan pengusulan

Gubernur itu didasari apa, bukannya amanat UU memerintahkan gubernur dalam pengusulan caretaker  melalui pertimbangan DPRD,'' tandasnya dengan nada kesal.
Dia menambahkan, apabila Mendagri, Tjahyo Kumolo yang telah mengeluarkan SK caretaker untuk meninjau kembali SK tersebut. (tim)

Senin, 22 Desember 2014 13:20

Jakarta, AE.—Komisi Pemilihan Umum memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap akan digelar serentak pada tahun 2015. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan tidak ada rencana KPU memundurkan jadwal Pilkada itu ke tahun 2016.

"Kalau pemungutan suara ya di pertengahan Desember 2015, pemungutan suara yang 2016 adalah yang putaran kedua kalau ada. Yaitu di pertengahan Maret 2016. Kemudian kalau masih ada sengketa hasilnya, maka baru penetapannya di bulan Mei 2016," papar Hadar seperti ditulis detikcom, Minggu (21/12).

Hadar mengatakan, soal masukan agar pelaksanaan Pilkada diundur ke tahun 2016, KPU menilai tidak mudah karena acuan pilkada serentak tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) yang diterbitkan SBY.
"Kalau memang yang punya gagasan sejak hari pemungutan suara dilakukan di tahun 2016, silakan saja. Namun itu perlu amandemen Perppu setelah menjadi UU nantinya, dan itu merupakan otoritas pembuat UU, DPR dan pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, soal status parpol yang tengah dilanda dualisme kepengurusan dan belum mendapat penyelesaian baik di internal maupun pengadilan, KPU menyerahkan sepenuhnya pada Kemenkum HAM sehingga bisa dilibatkan atau tidak di Pilkada 2015. "Betul KPU mengacu kepengurusan yang sah terdaftar di Kemenkum HAM," ucap Hadar.

Sebagaimana diketahui, ada 204 pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak satu hari pada tahun 2015, yaitu 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota. Saat ini sejumlah peraturan terkait Pilkada itu masih diselesaikan oleh KPU.
(dtc)

Senin, 22 Desember 2014 13:19

Diskusi

Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina mengatakan, Kawasan Timur Indonesia membutuhkan keberpihakan negara, sehingga tidak menjadi korban pasar bebas ASEAN pada tahun 2015. Selain itu, kawasan timur akan menjadi korban jika program tol laut tidak diikuti dengan pengembangan industri dan produk  di kawasan timur.

“Kalau tol laut yang direncanakan pemerintah itu jadi, kemudian akan muncul pertanyaan, nanti kapal-kapal itu membawa apa dari Kawasan Timur? Untuk itu, perlu ada keberpihakan untuk mengembangkan industri di kawasan timur,” jelas Engelina, saat hadir dalam diskusi mengenai Tol Laut yang digelar Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) di Jakarta, Rabu (17/12).

Selain itu, diskusi yang dipandu Direktur IEPSH Hatta Taliwang ini, juga menampilkan narasumber, Laksda (purn) Soleman B. Ponto, ST, MH (Mantan Kabais) dan Pengamat Maritim, Chandra K. Motik.

Menurut Engelina, dalam sejumlah serial diskusi yang digelar Archipelago Solidarity, ada kekhawatiran pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terutama kesiapan kawasan timur. Sebab, bukan tidak mungkin kawasan timur dan sejumlah daerah tertinggal bakal menjadi pasar bagi negara lain.

Sementara itu, tidak ada produk atau industri yang bakal bersaing dengan produk negara lain. “Ini dikhawartikan akan melahirkan ketidakadilan,” jelas lulusan Universitas Bremen Jerman ini.    Bukan hanya itu, kata Engelina, program tol laut yang digagas pemerintahan Jokowi-JK akan menimbulkan masalah kalau tidak ada pengembangan industry di kawasan timur.

Dia mencontohkan, Maluku sangat terpuruk baik dari sisi pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan. Hal yang sama terjadi hampir di semua wilayah kawasan timur. “Kita berharap pengembangan maritim ini akan mengembangkan kawasan timur, sehingga kita semua harus mengawal, guna memastikan semua itu benar-benar berguna untuk rakyat,” katanya. (HIR)

Jumat, 19 Desember 2014 21:22

AMBON, AE.—Leonardus Litong (67), salah satu warga Desa Amarlaut, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang menjadi korban penganiyaan oleh dua oknum TNI AD akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura.

Dia berharap kedua oknum TNI yakni Praka FT dan Praka RK anggota Kafaleri Kodam VII Wirabuana, Sulawesi selatan (Makassar) bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Paulus Pasire, salah satu keluarga korban kepada Ambon Ekspres mengatakan, pasca kejadian itu pihak keluarga langsung melapor ke Pomdam untuk diproses hukum.

Dia berharap agar kasus penganiayaan yang dilakukan dua orang oknum TNI itu bisa diproses sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

”Tentu kami berharap para pelaku bisa diproses sesuai dengan tindakan yang sudah mereka lakukan terhadap om saya,” ujarnya,

Sebelumnya diberitakan, poenganiayaan terhadap Litong terkait sengketa lahan yang berisi pohon pala di desa tersebut. Korban bersengketa dengan pihak keluarga dua oknum anggota TNI ini.

Penganiayaan terjadi, Rabu (10/12), di Desa Amarlaut sekitara pukul 17.00 Wit. Dia dihajar tanpa ampun dan belas kasih. 

Pria sal NTT ini sampai terpental diatas jalan raya hingga tak sadarkan diri. Darah sempat keluar dari mata korban, hidung dan telinga.

Setelah kejadiaan itu, korban langsung dilarikan ke salah satu puskesmas di daerah itu. Namun karena peralatan medis yang t

Jumat, 19 Desember 2014 21:17

Dihadiri Wakil Walikota Ambon


NOVEL “Kobaran Cintaku, Maluku Baku Bae” yang ditulis Ratna Sarumpaet secara resmi dilaunching di Aula Terapung, Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (17/12). Launching berlangsung lancar dan ramai.

Turut hadir tokoh-tokoh UI,para budayawan/sastrawan, mahasiswa, artis lainnya. Atiqah Hasiholan dan Surya Saputra tampil membacakan nukilan novel, juga Irfan Ramly.

Peluncuran novel bertajuk cinta, kemanusiaan Sebagai Panelis Adhie Massardi (budayawan), Mohammad Irfan Ramly (penulis). Pendeta Rudy Rahabeat yang sedang mengambil S3 di UI,  tampil memberikan kesaksian/testimonya.  Sementara kehadiran Sam Latuconsina (Wakil Walikota Ambon) mewakili Pemerintah Daerah dan memberikan sambutan, menambah bobot peluncuran.

Ceritra dalam Novel "Kobaran Cintaku, Maluku Baku Bae" pada dasarnya sama dengan novel pertama berjudul "Maluku Kobaran Cintaku" yang diterbitkan tahun 2010 dilaunch pertama kali di Tugu Perdamaian Dunia (PD) di Ambon pada 11 Desember 2010.

Ratna berharap, novelnya yang akan difilmkan tersebut dapat dibaca oleh seluruh masyarakat Maluku sebagai bagian dari wujud rasa cinta dan saling menjaga persaudaraan di Maluku.

”Di saat diskusi saya mengusulkan agar "Kobaran Cintaku" bisa dibaca sebanyak-banyaknya generasi muda Maluku,”tutur Ratna melalui emailnya, yang diterima Ambon Ekspres, kemarin.

Dia menjelaskan, Novel Kobaran Cintaku Maluku Baku Bae merupakan penyempurnaan dari novel sebelumnya. Kata dia, permintaan penerbitan ulang oleh penerbit Mizan (Naoura Book) merupakan suatu kepercayaan yang harus dijaga dengan baik untuk menyunting beberapa cerita dalam novel.

“Saya berterimakasih pada Tuhan, ketika Mizan (Noura Book) satu saat mendatangi saya, meminta menerbitkan ulang novel “Maluku Kobaran Cintau”. Terbitnya edisi baru ini, saya berpeluang melakukan penyempurnaan, membuatnya jadi lebih padat, lebih kuat, serta memperkaya peristiwa-persistiwanya,”kata Ratna.

Wakil Walikota Ambon, Sam Latuconsina menjanjikan akan mendorong usulan itu dan memastikan paling tidak di Kota Ambon novel "Kobaran Cintaku" akan jadi bacaan wajib.

Rudy Rahabeat menilai, novel setebal 420 halaman yang terdiri atas 23 bab, itu sebagai sebuah karya etnografi yang mendalam dan menarik. Novel ini bisa memberikan bagi generasi muda Maluku untuk bangkit dan membangun negri yang lebih kedepannya.

“Kalau boleh saya katakan merupakan sebuah karya etnografi yang sangat menarik dan mendalam.

Dari berbagai segi yang dilukiskan dalam novel ini benar-benar memotret realitas manusia dan masyarakat Maluku, khususnya saat terjadi tragedi kemanusiaan sejak 19 Januari 1999,”kata kandidat doktor UI itu.

Dia mengaku novel yang ditulis Ratna Sarumpaet Demi Kemanusiaan dan Keadilan.

” Semoga novel ini dapat membawa kita keluar dari ketidakberdayaan sekaligus mengangkat harkat kemanusiaan yang pernah dan mungkin akan terus teraniaya di Republik tercinta ini,”kuncinya.(CR2)

Most Views