Breaking News
536 Guru K2 Berpeluang Diangkat 2014 - Selasa, 26 Agustus 2014 22:26
HIPMI Siap Bantu UMKM - Senin, 25 Agustus 2014 01:16
Sarjana Lulusan Maluku Terganjal Syarat CPNS - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Maluku Siaga Satu - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Golkar Maluku Butuh Regenerasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Disdikpora Tunggak Tunjangan Sertifikasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Meraba Peluang di Ketatnya Persaingan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:36
Hario Kecik, yang Dilupakan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
Waspada Bahaya Dari Laut - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
70 Persen Napi Dapat Remisi - Senin, 18 Agustus 2014 12:19
Sahuburua Pilih Diam - Senin, 18 Agustus 2014 12:34
Alasan Baru, Tepis Kritikan - Senin, 18 Agustus 2014 12:19
Video Mesum Oknum Guru Beredar - Kamis, 14 Agustus 2014 13:31
Anggota DPRD di Maluku Dilantik September - Kamis, 14 Agustus 2014 13:31
Tak Punya Duit, JMP tak Tuntas - Rabu, 13 Agustus 2014 13:40
Pentury Diusulkan Demokrat? - Rabu, 13 Agustus 2014 13:40
Menakar Peluang Menteri dari Maluku - Rabu, 13 Agustus 2014 13:40
amex

amex

Jumat, 29 Agustus 2014 09:54

JAKARTA, AE.— Kerja penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Seram Bagian Timur, sampai kemarin belum menunjukan perkembangan. Padahal, Desember tahun lalu, beberapa saksi telah diperiksa terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di daerah itu termasuk bupati Abdullah Vanath.

Tahun lalu, empat penyidik KPK datang ke Ambon, dan memeriksa sejumlah pejabat SBT, termasuk dua saksi yang disebut-sebut banyak mengetahui transaksi-transaksi tak beres disana. Keduanya masuk dalam lindungan Lembaga Perlindungan Saksi (LPS).

Salah seorang pelapor kasus korupsi SBT ke KPK, Muhammad Ramli Faud yang dikonfirmasi Ambon Ekspres, menolak berbicara banyak. “Masih dalam proses. Saya tidak tahu perkembangannya. Nanti kita lihat saja,” ungkap dia via telepon seluler, kemarin.

Kasus apa yang dikejar KPK, sampai kemarin juga belum jelas. Namun, diperkirakan selusin kasus di SBT masuk bidikan lembaga superbody itu. Ramli menolak membeberkan kasus-kasus apa saja yang dilaporkan, karena kepentingan penyelidikan dan penyidikan KPK.

Informasi yang diterima Ambon Ekspres, sejumlah pejabat penting di SBT juga bakal diperiksa. Mereka yang diperiksa diyakini terlibat, dan ada yang mengetahui aliran dana-dana haram, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang.

Juru Bicara KPK Johan Budi, yang dikonfirmasi masalah ini, mengaku belum mengetahui perkembangan lanjutannya. Dirinya akan menanyakan dugaan korupsi SBT kepada penyidik. Untuk diketahui, tim penyidik KPK pernah turun ke SBT pada tanggal 7 sampai 9 November 2013 lalu. Namun pasca pulbaket (pengumpulan bahan keterangan), tidak lagi terdengar kasus yang ditangani.
“Saya akan tanyakan lagi dulu ke penyidik terkait dengan dugaan korupsi di SBT.” Kata Johan Budi, kepada Ambon Ekspres biro Jakarta, Kamis (28/8).

Ketua KPK Abraham Samad pernah datang ke Maluku, dan menyempatkan diri duduk dengan sejumlah wartawan di salah satu warung kopi di Kota Ambon. Ia juga mendengar masukan tentang dugaan korupsi di Maluku.

Untuk diketahui, beberapa proyek yang sempat mengemuka dan diduga bermasalah seluruhnya berjumlah Rp.177.3 Miliar. Terdiri dari Proyek Infrasturktur Jalan Werinama–Banggoi dan Banggoi Werinama mencapai Rp60 Miliar (sejak tahun 2008 sd 2010), Proyek Irigasi  mencapai Rp20 miliar,Proyek Pasar Geser Rp.2.8 Miliar dan yang terbaru Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD SBT Sebesar Rp.14,8 miliar, dan gratifikasi Sarana dan Prasarana Pemerintah daerah di kecamatan kelimury senilai Rp.4.5 Miliar. (fik/fmc)

Jumat, 29 Agustus 2014 09:32

AMBON, AE.—Kinerja dalam 100 hari kerja pemerintahan baru, Said Assagaff-Zeth Sahuburua, bukan alat ukur untuk menilai pemerintahan secara totalitas. Perombakan birokrasi hanyalah strategi untuk pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara Lumbung Ikan Nasional, masih butuh implementasinya seperti apa di Maluku.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, mengukur satu pemerintahan tidak hanya 100 hari kerja. ‘’Pemerintahan sekarang ini tanggungawab Gubernur dan Wagub untuk mendaratkan visi dan misinya untuk mensejahterakan masyarakat Maluku.  Bagaimana caranya tentu dengan pendekatan program-pgoram yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar sejahtera,’’kata Huwae kepada Ambon Ekspres kemarin.

Menurut dia, keputusan merombak birokrasi bagian dari strategi untuk menempatkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD melaksanakan program pemerintah. ‘’Saya lihat apa yang dilakukan Gubernur dan Wagub rombak birokrasi untuk memajukan Maluku. Memang persoalan Maluku sangat komplek karena luas wilayah yang hampir 90, 4 persen laut dan darat 7, 6 persen. Sementara jumlah penduduk hanya 1,6 juta orang lebih. Jadi tidak mungkin menyelesaikan kompleksitas yang ada tidak gampang,’’jelasnya.

Disebutkan, DPRD sebagai unsur penyelenggara, bersama pemerintah membangun Maluku kedepan. Mestinya, harap dia, pemerintah mampu identifikasi persoalan untuk diselesaikan. ‘’Dari segi demografi penduduk, mesti  dibagi  dalam sektor perikanan, pertanian wirausaha  serta  lapangan kerja tertentu. Dan itu  mampu diidentifikasi pemerintahan sekarang. 100 hari kerja tidak bisa dijadikan waktu untuk bekerja. 100 hari dijadikan sebagai waktu letakan dasar pemerintahan dengan melakukan restrukturisasi birokrasi sudah bagus dilakukan. Namun, orang yang ditempatkan sudah tepat atau tidak. Ini persoalan,’’tandasnya.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Melkias Frans menilai, 100 hari kinerja Assagaff cukup baik. Namun, kata dia, bawahannya belum bisa diukur kinerjanya.’’Kalau penempatan figur yang tidak tepat pasti  kinerjanya buruk. Kalau kinerja baik tentu penyesuaian panjang ,’’kata Frans.

Ketua Fraksi PKS M Sufi Majid mengatakan, mereview perjalanan pemerintah 100 hari yang sebenarnya sudah masuk bulan ke 6. Kata dia,  banyak variabel yang bisa ditelisik. “Ukuran efektifitas kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur sekarang dapat dinilai dari kebijakan mikro dan makro yang telah dijalani oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih”, ujar Majid.

Hal awal, menurut Majid, yang harus diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur adalah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Maluku 2014 – 2019. “RPJMD Maluku harus dikawal. Karena menjadi pondasi untuk pengendalian kepemimpinan lima tahun. Sukses meletakan pondasi perencanaan akan menjadi ukuran perjalanan pemerintahan berikutnya,” terang Suhfi.

Dalam pengamatannya,  ada sejumlah kebijakan mikro dan makro yang telah diinisiasi oleh Gubernur Said Assegaff. Diantaranya reposisi sejumlah SDM untuk menguatkan kinerjanya. “Reposisi ini langkah yang progresif. Namun seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja, nanti kita cermati beberapa waktu ke depan,” imbuh Suhfi.

Menurut Suhfi, penataan terhadap struktur pemerintahan sekarang masih perlu dilakukan. “Perombakan masih harus dilakukan. Ada sejumlah SKPD yang menurut saya perlu penyesuaian. Kalau tidak, target capaian visi gubernur akan berjalan di tempat,” sebutnya .

LIN
Sementara itu, MoU LIN Gubernur dengan Menteri Perikanan diapresiasi Bupati SBB, Jacobis Puttileihakat. Dia mengaku, implementasi LIN mesti diawali dengan penentuan batas wilayah laut.’’ Jadi pemerintah kabupaten SBB memberikan apresiasi atas penandatanganan MoU LIN dengan Menteri Perikanan Mudah-mudahan LIN berjalan dengan baik. Utamanya,  apabila LIN diberlakukan batas wilayah kontinental dan kelautan mesti ditentukan batas wilayah laut,’’kata Puttileihalat ketika menghubungi Ambon Ekspres kemarin.

Tak hanya itu, pemberlakukan LIN juga dibarengi dengan proses perijinan yang baik sesuai regulasi.’’ Hanya saja, diimplemantasikan gubernur kumpul bupati dan walikota untuk menentukan zonasi. Jangan sampai regulasi yang dikeluakrkan pemprov  tumpang tindih dengan regulasi yang dikeluarkan kabupaten/kota. Ini agar LIN berjalan baik. Kita harus melihat bahwa untuk Maluku memiliki batas laut dengan Papua, Malut, dan NTT,’’ingatnya.

Dia mencontohkan, UU nomor 40 tahun 2003 tentang pembentukan SBB dan Pemendagri 29 tahun 2010 menegaskan batas wilayah darat dan laut di SBB. ‘’Regulasi tentang perijinan sangat penting. Penegasan batas keluatan mesti disikapi. Jangan samapai LIN, tapi tidak tahu batas laut,’’tandasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Remelus Far-Far mengatakan, pengelolaan Maluku sebagai LIN yang sudah direformulasi kembali lewat penandatanganan MoU membutuhkan sinergitas antara semua stakeholders yang ada termasuk meletakkan berbagai tanggung jawab terhadap konsep tersebut dan kelanjutannya.

‘’Nah sinergitas semua pihak dibutuhkan untuk mengelola LIN. Tanggung jawab pempus terhadap LIN seperti apa, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi bagaimana begitupun dengan Dinas Perikanan dan Kelautan se-kabupaten/kota se-Maluku termasuk UPT Pusat dan UPT daerah di Maluku. Semuanya harus sinergi,’’ tandas Far-Far menjawab pers, usai mengikuti pembukaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program KKP tahun 2014 di Maluku, di Swisbel Hotel, kemarin.

Menurutnya, dengan dideklarasikannya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional maka pada tiga wilayah perikanan di Maluku, baik Laut Banda, Laut Seram dan sekitarnya serta laut Arafura mengalami beban yang besar dalam hal bagaimana menyiapkan produksi ikan bagi kebutuhan ikan untuk masyarakat Indonesia bahkan secara global.

‘’Karena itu, bila kita tidak bersinergi dalam merawat, mengelola dan merencanakan dengan baik, maka tekanan terhadap sumber daya ini pada satu saat akan lebih tangkap. Karena itu, agar tidak lebih tangkap maka dibutuhkan penanganan serius, baik dari aspek budidaya, konservasi dan pengendalian terhadap hasil tangkap sehingga LIN bisa berkelanjutan, bukan dalam waktu tertentu saja tapi generasi bangsa ke depan tetap dapat menikmati pasokan ikan dari lumbung ikan Maluku,’’ paparnya.

Jebolan Doktor IPB Bogor ini mengingatkan, sebelum deklarasi LIN banyak tangkapan di Maluku yang keluar lewat pintu jamak. Karena itu sudah saatnya agar produksi yang keluar harus terkontrol dan dikendalikan demi menjaga keberlangsungan lumbung ikan.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KPP RI, Ir Ida Kusuma W menegaskan ke depan, lewat sistim logistik ikan nasional dibutuhkan pengawasan terpadu di lapangan dengan tetap membangun sinergitas. ‘’Masing-masing kabupaten/ kota jangan berjalan sendiri-sendiri, tapi harus bersinergi,’’ tandasnya.

Dia mengingatkan, bagaimanapun anggaran kita terbatas, sehingga bila satu kabupaten membangun satu tempat pendaratan ikan dan berdekatan dengan kabupaten lain dengan membangunan yang sama, maka tidak akan efektif. ‘’Lewat koordinasi dengan dinas propinsi, suatu rencana bisa bersinergi sehingga pembantuan anggaran baik dari pusat dan daerah bisa lebih diefektifkan,’’ tandasnya.

Maluku ingatnya, memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar, namun produksinya harus benar-benar untuk kepentingan nasional atau memang dibawah keluar untuk kepentingan negara lain. Karena itu, Ida Kusuma berharap program Lumbung Ikan Nasional ini dapat mensejahterakan masyarakat Maluku dan Indonesia pada umumnya.  (JOS)

Jumat, 29 Agustus 2014 09:32

Ishadi S.K. Dalam Sejarah Jurnalistik

KALAU biasanya menjadi orang di balik layar, Ishadi Soetopo Kartosapoetro atau yang biasa dikenal sebagai Ishadi S.K. kali ini menjadi bintang dalam film pendeknya sendiri. Bak seorang pertapa, pria kelahiran Majene, 71 tahun silam, itu menikmati perkembangan dunia jurnalistik dalam keheningan dan kesejukan alam Sukabumi.

Semua tergambar lewat video singkat yang diputar sebagai pembuka acara bedah buku Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto di Semanggi Room, Graha Pena Jawa Pos,Rabu (27/8).

”Baru kali ini saya bedah buku, yang datang dikasih gratis. Biasanya beli,” canda Ishadi disambut gelak tawa hadirin. Bersama Jawa Pos,komisaris Trans Media itu melangsungkan bedah buku untuk kali ke-9 dalam lima bulan terakhir. Sebelumnya dia ke Jakarta, Semarang, dan Palembang sambil menyambangi beberapa universitas dan forum diskusi.

Bedah bukunya kali ini, dituturkan Ishadi, ibarat pulang ke rumah sendiri. Atmosfer kewartawanan begitu kentara. Didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, redaktur buku Jawa Pos Tatang Mahardika, berikut kolumnis Ruang Putih Jawa Pos A.S. Laksana, Ishadi memaparkan berbagai cerita di balik suka duka dunia newsroom,terutama di masa-masa akhir kekuasaan Soeharto.

Buku yang merupakan adaptasi populer dari disertasinya 12 tahun silam itu serupa kliping sejarah yang mengejewantahkan kembali peristiwa-peristiwa heroik di balik meja redaksi dan bagaimana media –khususnya televisi– bisa begitu berperan dalam mencetak jejak baru perjalanan suatu bangsa. ”Siapa menguasai media, menguasai dunia,” tutur Ishadi mengutip pernyataan John Naisbitt, public speaker asal AS.

Peran media, ungkap dia, menjadi amat penting dalam mengawal proses perkembangan suatu bangsa. Indonesia tengah berada dalam era transisi, yakni saat sumber daya manusia dan kekayaan alam melesat maju dan saling melengkapi. Optimisme itulah yang senantiasa harus dijaga. Caranya, dengan tindak tanduk media dalam menyajikan tayangan-tayangan yang mencerdaskan.

Dua sisi media yang kini dinikmati diharapkan senantiasa berimbang. Dua hal itu, yakni kebebasan dan tanggung jawab, sempat berjalan timpang di era Orde Baru. Saat itu belenggu kekuasaan dirasakan betul dalam kontrol segmen pemberitaan.

Era pascareformasi seperti sekarang, sebagai wujud transformasi media dari yang semula agen pemerintah (agent of government), media tumbuh menjadi sebuah industri dan menyatakan diri sebagai mitra pemerintah.

”Pers itu subur hidupnya kalau ada kebebasan, tapi akan survive kalau ada tanggung jawab,” ujar pria kelahiran 30 April 1943 tersebut. Pers, ujar dia, bahkan bisa jadi partai sendiri dalam urusan isu-isu politik. Perkembangan itulah yang kini patut diapresiasi sebagai bagian dari perkembangan demokrasi.

Perjalanan hidup yang bagi Ishadi mengalir bagaikan air itu telah mengantarkannya memilih jalan pengabdian sebagai insan media yang kukuh memberikan manfaat.
Hal tersebut tergambar lewat berbagai hasil karyanya untuk mass media sejak terjun pertama sebagai reporter TVRI pada 1968. Ishadi menggawangi perjalanan kejurnalisan di berbagai stasiun televisi pemerintah dan swasta.

Sekitar 60 menit Ishadi memutar kembali ingatan orang-orang terhadap pergolakan bangsa di era reformasi 1998. Sebagai pelaku sejarah lewat perannya di Departemen Penerangan RI, Ishadi paham betul geliat pers serta tantangannya kala itu. Mengumpulkan referensi dari sumber-sumber langsung, Ishadi meramu kembali potongan-potongan berita menjadi suatu kisah yang utuh. Menghadirkan kembali dalam bentuk disertasi dan rangkuman sejarah yang menyeluruh.         

Jejak perkembangan media juga sempat dicicipi sastrawan Jawa asal Surabaya Suparto Brata. Duduk di deretan bangku terdepan peserta diskusi, Suparto mem-flash back masa lalunya saat kali pertama berkenalan dengan Ishadi. ”Tahun ’69 atau ’70 kami harus berangkat satu hari dari Surabaya ke Jakarta untuk mengirimkan kaset video pembangunan di daerah. Dulu saya mengantarkan langsung ke Pak Ishadi di TVRI,” ujar pria 82 tahun itu.

Zaman sekarang, tutur Suparto, dunia pers berkembang begitu cepat. Apa yang terjadi sekarang sudah bisa langsung diberitakan di televisi. ”Tapi, saya lebih suka baca koran,” tutur dia.
Isi buku Ishadi yang sarat muatan juga diakui kritikus sastra A.S. Laksana, mantan mahasiswa Ishadi. Penuturan yang lengkap dan mengalir, ujar dia, diibaratkan bagai cerita dari seorang guru kepada muridnya.

Hal serupa diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang juga pernah mengecap dunia pewartaan. Buku yang dibuat seorang jurnalis, ujar Gus Ipul (sapaan Saifullah Yusuf), terasa berbeda dan memiliki kekuatan bercerita. ”Wartawan harus terus belajar hingga tulisannya menarik dibaca dan mencerdaskan masyarakat,” tutur Gus Ipul.

Setelah bernostalgia dengan pergelutan pers era reformasi, Ishadi menunjukkan sisi romantismenya lewat seuntai puisi, Dua Tubuh Satu Jiwa,salah satu prosa gubahannya dari karya Puisi untuk Meis: Puisi-puisi Cinta dan Sebayanya. Puisi itu diciptakan saat dia kuliah di Ohio pada 1982.

Berdua, kami berdua/ berdua, kami kemarin/ berdua, kami hari ini/ berdua, kami esok/ berdua, kami kemudian/ berdua, kami berdua/ berdua, kami dilahirkan untuk senasib/ karena kami adalah dua tubuh, satu jiwa.

Ya, puisi adalah salah satu cara peraih gelar doktor komunikasi Universitas Indonesia itu mencurahkan isi hati. Tak cukup sampai di situ, larik-larik Pohon Oak Tua pun turut disyairkan suami Djuwariyah tersebut.

Acara berlanjut dengan sesi tanya jawab yang penuh pertanyaan menggelitik dari hadirin. Tak menjawab semua, Ishadi justru memaparkan secara umum tentang perkembangan pers yang menjadi dunianya. Sesi bedah buku kemudian ditutup dengan pekik semangat pria yang berdomisili di Sukabumi itu lewat lantunan suara renyahnya dalam tembang Bongkar.

Siang itu, waktu keberangkatan pesawat ke Jakarta sudah mepet. Tapi, niat ayah dua anak tersebut tak surut untuk menyalurkan hobi bernyanyinya.
Sesudah menikmati santap siang, Ishadi kembali menghibur lewat tembang Yank dari Wali Band serta Country Road,duet bersama Gus Ipul. Ya,Ishadi benar-benar merasa pulang ke rumah sendiri. (jpnn)

 

Jumat, 29 Agustus 2014 09:31

AMBON, AE.—Sejumlah pengelola SPBU di Ambon, memastikan sampai kemarin, tidak ada antrean panjang menyusul adanya pembatasan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah daerah di luar Maluku, yang mengalami kelangkaan ditambah panjangnya antrean BBM di SPBU akibat kepanikan warga.

Pantaun koran ini di sejumlah SPBU di Kota Ambon,   terlihat  tidak  ada   antrean     kendaraan roda dua dan roda empat, bahkan tingkat permintaan BBM di SPBU menurun.  “Stok BBM di SPBU ini aman, dan setiap hari kita lapor stok, baik itu solar, premium dan pertamax. Semua tidak ada masalah,” ungkap Manager SPBU Galala, Hentje Paliyama, Kamis (28/9).

Bahkan, menurut  Paliyama kadang harus menunda atau mengurangi permintaan BBM ke Pertamina, sebab stok yang masih tersedia di SPBU.  “ Ada 3 ret, 5 belas KL (Kilo Liter-red)  untuk Premium,  5 KL untuk  Solar, kadang penuh jadi tidak masuk,  yang lima belas, kadang kita hanya bisa minta sepuluh, karena penuh,” terangnya.

Menyoal permintaan BBM di SPBU tersebut, Paliama mengatakan, tidak terjadi peningkatan permintaan, masih dalam taraf normal, bahkan tergolong menurun. “Mungkin juga karena kondisi alam  yang tidak bersahabat,  jadi  permintaannya sedikit menurun. Jadi tidak ada masalah, khususnya di SPBU ini. Anda (wartawan-red)  bisa lihat sendiri , sepi kan, tidak ada anteran,” katanya.

Kondisi yang sama juga terjadi di SPBU  Kebun Cengkeh, bahkan antrean tergolong sepi.  Di SPBU  48.971.01 Belakang Kota juga tidak terlihat antrean yang berarti. Pihak SPBU pun mengaku stok BBM masih dapat memenuhi permintaan masyarakat.

“Sejauh ini kelangkaan belum terjadi di Ambon, khsusnya di SPBU di sini. Masih wajar saja. Jadi stok premium, solar, bahkan pertamax, semua masih tersedia,” kata Manager SPBU Belakang Kota, Riky Siauta.

Di SPBU 83.971 .01 Pohon Pule juga tidak terlihat antrean  panjang kendaraan roda dua maupun roda empat.   “ Di sini stok BBM masih tersedia, berapa kuota yang kami minta di Pertamina, masih dapat dipenuhi,” kata Manager SPBU Pohon Pule, Esther Chandra, kemarin.

Tekait tingkat permintaan BBM di SPBU tersebut, Esther Chandar mengaku masih dalam kategori yang wajar, kendati sempat terjadi peningkatan menyusul adanya berita tentang pembatasan BBM melalui media massa.

“ Di sini rata-rata 35 KL, paling sedikit 30 KL itu untuk premium, kalau   untuk solar 5 KL,” ungkapnya. Namun, menurutnya, tahun 2015 mendatang pihak pertamina akan membatasi BBM bersubsidi.
“ Kita kemarin mengikuti rapat   dengan pertamina, katanya nanti dibatasi, apalagi yang subsidi. Karena yang kita bicarakan kemarin itu adalah mengenai anggaran tahun 2015,” ungkapnya.

Sementara itu, sales Executive Retail IV Pertamina Cabang Ambon, Fandy Ivan Nugroho yang ingin dikonfiramsi tentang ketersediaan BBM di Pertamina dan pemenuhan permintaan BBM oleh pihak SPBU,  tidak  memberikan penjelasan.(CR3)

Jumat, 29 Agustus 2014 09:30

Komnas HAM

Komisi nasional Hak Azasi Manusia Maluku diingatkan untuk lebih realistis dan lebih investigatif dalam melihat persoalan bentrok antar desa di Maluku, termasuk Iha-Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Jangan menyajikan laporan secara parsial, yang justeru bisa memperkeruh stabilitas keamanan di kedua desa tersebut.

“Kalau datang dan melakukan pengumpulan bukti dan fakta sudah dengan kecenderungan untuk menyalahkan pemerintah dan aparat keamanan, itu sangat keliru. Harusnya diberikan solusi, atau jalan keluar,” ungkap Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia Wilayah Maluku, Salamun Yunus Yusran, kemarin.

Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah provinsi sudah tepat, dengan mendatangkan aparat keamanan. Ini penting dilakukan ketika, aparat keamanan yang ada merasa secara kuantitas kurang, dibanding tingkat kerawanan di Maluku itu sendiri. “Jadi jangan hanya ngomong besar, lalu menyalahkan pihak lain. Kalau anda punya solusi menyelesaikan konflik, diutarakan? Jangan bisa mencari kambing hitam,” tegas Salamun.

Konflik di Maluku, kata dia, beda dengan provinsi lain, baik secara karakteristik, akar masalahnya, dan kemungkinan tingkat penyebarannya. “Apa yang dilakukan pemerintah adalah bentuk pencegahan supaya konflik tidak meluas. Kalau kemudian meluas, aparat sudah lebih cepat bertindak, karena sudah tersedia. Sekarang, siapa bisa menjamin kalau konflik tidak meluas? Tanggungjawab berikutnya, ada pada pemerintah di tingkat kabupaten,” kata Salamun.

Pemerintah provinsi, lanjut dia, memang punya tanggungjawab juga dari sisi keamanan, dan itu sudah dilakukan. Menyelesaikan konflik, butuh pendekatan ke akarnya. “Nah, itu tugas pemerintah kabupaten. Aparat keamanan hanya sifatnya sementara, kehadiran mereka juga dalam jangka pendek. Kalau kemudian aman, masyarakat sudah sadar, dan tak mau berkelahi lagi, toh kita tak butuh aparat keamanan,” kata Salamun.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris GPII Irwan Garwan. Kata dia, tak perlu Komnas HAM mengkambing hitamkan pihak lain, karena pemerintah maupun aparat tidak pernah merencanakan konflik. “Yang merencanakan konflik itulah mereka yang ingin berkonflik. Kalau kemudian ada konflik pemerintah wajib mengamankannya. Kalau kemudian aparat keamanan merasa kurang personilnya, apakah pemerintah yang harus turun mengamankan kelompok bertikai? Kan butuh aparat keamanan. Jadi datangkan BKO itu solusi dalam jangka pendek,” terang dia.

Dia mengaku sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff yang lebih cepat merespon permintaan penambahan aparat keamanan. “Anda bayangkan saja aparat dihadang masuk saja, berapa banyak masyarakat yang jatuh korban dalam konflik Negeri Lima-Seith. Bagaimana kalau aparat keamanan itu tak ada sama sekali. Jadi mari kita jangan saling menyalahkan, tapi mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Toh untuk kebaikan kita semua,” pungkas dia. (M3)

Jumat, 29 Agustus 2014 09:30

AMBON, AE.—Penyerahan dokumen kasus dugaan korupsi yang ditangani Ditreskrim Polda Maluku, selalu kurang. Kondisi ini menyulitkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit terkait ada tidaknya kerugian negara. Kasus korupsi pancing tonda, dan pembangunan Gedung DPRD Seram Bagian Timur, contohnya.

 “ Sudah lama disampaikan. Prosesnya akan di ekspos. Kita minta penyidik Polisi ekspos ke sini. Eksposnya sudah dua kali. Tapi kita minta datanya dilengkapi lagi sebelum kita turun untuk melakukan audit investigasi,” kata Kepala Bidang Humas BPKP Maluku, Zainuri diruang  kerjanya, Kamis (28/9). 
Diakatakan,  ekspos dilakukan    untuk memastikan ada tidaknya indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara.  “Kalau kami belum yakin ada kerugian maka datanya harus dilengkapi lagi,” ungkapnya. 

Menyoal   hasil kajian data yang telah diekspos oleh penyidik sebanyak dua kali tersebut,   Zainuri mengatakan, pihaknya belum menemukan indikasi adanya penyimpangan yang mengarah pada terjadinya kerugian negara.

“ Belum kelihatan. Makanya setelah ekspos  pertama, kita minta datanya dilengkapi lagi, begitu juga setelah ekspos kedua. Nanti kit lihat saja pada ekspos ketiga nanti,” ujarnya.

Zainuri mengemukakan, untuk memastikan adanya penyimpangan dalam proses  pelaksanan proyek tersebut, maka penyidik Polda Maluku masih perlu menyediakan banyak data lagi.  “ Data yang kita butuhkan adalah tentang mekanisme proyek sesuai aturan yang berlaku untuk kita lihat apakah ada penyimpangan atau tidak. Kalau prosesnya menyimpan dari aturan yang berlaku, maka pasti ada indikasi kerugian negara. Itu yang pertama kita kaji,” terangnya.

Zainuri mengaku belum dapat memastikan penyidik akan kembali mengekspos kasus ini untuk ketiga kalinya. Dia pun memastikan, bila pada ekspos ketiga ditemukan indikasi kerugian negara, maka pihaknya langsung bergerak, melakukan audit investigasi dilapangan. “ Jadi kami hanya menanti hasil ekspos saja. Bila sudah ada indikasi, maka kami lansgung turun. Karena kami tidak bisa melakukan audit bila tidak ada indikasi kerugian negara,” ucapnya.

Direrktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, komisaris Besar Polisi Sulistiono, yang ditemui Ambon Ekspres diruang kerjanya, Rabu (27/8) mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih terus melakukan upaya penyidikan guna mengungkap dan menuntaskan kasus tersebut.

“Kita masih melakukan penyidikan guna mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus itu. hingga saat ini baru ada tiga calon tersangka itu. mereka adalah Siti Fatma Pellu, Abubakar Voth dan Henrik Tandelin. Kasusnya kan masih diaudit oleh BPKP. Maka kita bantu BPKP untuk cari bukti-bukti ini,”katanya.

Menurut Sulistiono, untuk mengungkap dan menuntaskan kasus yang sementara tengah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), pihaknya sudah beberapa kali melakukan ekspose kasus guna melengkapi dan menambah bukti sehingga proses audit yang sementara berjalan di BPKP itu bisa secepatnya diselesaikan.

“Dalam waktu dekat ini kita melakukan ekspose kasus bersama BPKP lagi. Ini sudah sekian kalinya kita melakukan ekspose kasus bersama mereka. Ekspos kasus gedung DPRD SBT ini. Jadi kita tinggal bantuin mereka aja untuk mempercepat prosesnya,” jelasnya.

Pria dengan tiga melati dipundaknya ini menambahkan, untuk menentukan adanya keterlibatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) SBT, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD SBT ini tergantung hasil audit dari BPKP sendiri. untuk itulah saat ini pihaknya terus membantu pihak BPKP dalam menuntaskan proses audit yang tengah berjalan itu. (M1)

Jumat, 29 Agustus 2014 09:30

AMBON, AE.— Zat kimia berbahaya Mercury atau air raksa sudah sampai di perairan Teluk Ambon. Zat ini menjadi ancaman bukan saja terhadap ekosistem laut, tapi juga keberlanjutan hidup manusia jika terkontaminasi.

Hal ini disampaikan Abraham Semuel Khow dalam diskusi singkat (Short Course) tentang isu lingkungan yang diselenggaran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon bekerjasama dengan WWF Indonesia bertajuk Better Journalism for Better Enviroment, Kamis (28/8).

Guru besar Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Imu Kelautan Universitas Pattimura Ambon ini menuturkan, Mercury di Teluk Ambon berasal dari Teluk Kayeli, Namlea Kabupaten Buru melalui arus laut.

Keberadaan Mercury diketahui sebagai akibat dari aktifitas penambangan emas di Gunung Botak dan aktfitas pembuangan limbah rumah sakit dan perusahaan yang menggunakan air raksa.

Dari aspek lingkungan, lanjut Khouw, Mercury dapat merusak ekosistem terumbu karang dan ekosistem penting lainnya. Yang paling membahayakan, apabila zat kimia tersebut terkontaminasi manusia. Baik secara lansung saat melakukan aktifitas renang maupun akibat mengkomsumsi ikan yang sudah terkontaminasi.

Dituturkan, secara ilmiah, Mercury dalam tubuh dengan jumlah yang banyak akan menyebabkan gangguan pada sistem syaraf. Zat methyl-mercury akan menyerang sel-sel syaraf. Dia mencontohkan, tragedi yang terjadi di Minamata, Jepang akibat penumpukan (Bioakumulasi) zat methyl-mercury pada tubuh manusia.

Proses bioakumulasi terjadi karena zat methyl-mercury telah masuk ke dalam rantai makanan. Laut yang telah tercemar menyebabkan plankton sebagai makanan ikan-ikan juga tercemar, kemudian zat methyl-mercury ini akan menumpuk dalam tubuh ikan, dan manusia sebagai puncak dalam rantai makanan akan memiliki kandungan zat methyl mercury terbanyak (Biomagnification).

“Anggota tubuh manusia bisa mengalami penambahan atau pengurangan akibat mengkonsumsi mercuri dalam tubuh. Bisa saja mata manusia berkurang menjadi satu atau justru lebih dari dua. Itu bisa terjadi dalam waktu yang singkat dan relatif tergantung berapa jumlah konsentrasi mercuri yang dikonsumsi,”jelasnya.

Dijelaskan, perairan laut dapat dikatakan sudah mengalami pencemaran apabilah konsentrasi atau kader mercuri melebihi angka 0,001 mmol/L. Akibat yang ditimbulkan dalam waktu singkat terhadap tubuh manusia berupa penyakit diare, penyakit kulit, kanker, minamata dan lain lain. “Dan di kawasan perairan Teluk Ambon sudah melebihi ambang batas itu,”bebernya.

Secara ilmiah, zat Mercuri yang sudah terurai di perairan atau mengendap di dasar laut baru akan hilang secara alami setelah 420 ribu tahun kemudian. Selain berasal dari Gunung Botak karena dipakai untuk mencuci emas, Mercury yang berada di perairan bisa berasal dari perusahaan dan rumah sakit, apabila tidak ada tritment yang baik.

Tahun 2010, Khow mengatakan, perairan Teluk Ambon tercemari Mercury yang berasal limbah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon. “Memang saat itu ada, tapi sekarang saya juga tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Mungkin pihak RSUD sudah melakukan treatment,”katanya.

Untuk menghindari keberadaan Mercury dalam jumlah banyak di perairan Teluk Ambon, ahli Oceanografi ini menyarankan proses penambangan emas di Namlea harus dihentikan. Kemudian, limbah rumah sakit dan perusahaan harus dikelola dengan baik dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. (CR2)

Rabu, 27 Agustus 2014 09:49

AMBON, AE— Dalam rangka melakukan penyegaran terhadap roda organisasi dan peningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat, Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira di lingkup Polda Maluku.

Informasi yang dihimpun Ambon Ekspres di Mapolda Maluku, Selasa (26/8) kemarin, sesuai dengan telegram rahasia (TR) Kapolda Maluku tertanggal 25 Agustus 2014 terdapat kurang lebih sekitar 70 perwira baik menengah maupun pertama masuk dalam gerbong mutasi tersebut.

Para perwira yang dimutasi diantaranya AKBP Takdir Mattanete yang sebelumnya menjabat Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku menduduki jabatan baru sebagai Kabag Bimbingan Karir pada biro SDM Polda Maluku.

Kompol A Setyo Budiantoro yang saat ini menjabat Kapolsek Namrole menduduki jabatan baru sebagai Koorspripim Polda Maluku. Dia diganti Kompol Kahar Soilefi.

Wakil Kepala SPN Passo dari Kompol Petrus A Siahaan diganti oleh Kompol Eko Wimpiyanto yang sebelumnya menjabat Wakapolres Kepulauan Aru. Jabatan yang ditinggalkannya, diganti Kompol Umar Netasekay, yang sebelumnnya menjabat sebagai Kasubdit Dalmas Ditsabhara Polda Maluku.

Sementara itu Wakapolres Maluku Tengah Kompol Ardiyanto Nugroho juga dimutasikan sebagai Kasubag Paminal Polda Maluku. Dia digantikan Kompol Sigit Adhy Prasetyo yang sebelumnnya menjabat Wakapolres MTB. Jabatan yang di tinggalkan Sigit diganti oleh Kompol Jon Ever Wutlanit.

Wakapolres SBB Kompol Albertus Sairlela digantikan Kompol Refai Burhanuddin yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Maluku. Kompol Albertus selanjutnya menduduki jabatan baru sebagai Wakapolres Malra.

Tak hanya itu, Kompol Sulaiman Waliulu, Kabag Penmas Bidhumas Polda menduduki jabatan baru sebagai Kasubdit Lemneg pada Pamobvit Polda Maluku. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Ambon AKP Agung Tribawanto, dimutasikan Kabag Ops Polres Buru. Pengantinya AKP Wiliam Tanasale. Agung sendiri mengantikan Kompol Bahalwan.

Kasatresnarkoba Polres Ambon AKP Hendra Haurissa juga turut dimutasikan sebagai Kabag Perencanaan Polres MTB.

Kabid Humas Polda Maluku AKBP Hasanuddin Mukaddar ketika dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut. Menurut Mukaddar, mutasi dilingkup Polri itu merupakan hal yang wajar dalam rangka penyegaran organisasi dan peningkatan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

“Memang benar ada mutasi dilingkup Polda Maluku. Mutasi itu hal yang wajar demi peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat terlebih itu merupakan dari penyegaran organisasi,” katanya.

Mantan Kapolres SBT ini menambahkan, mutasi yang dilakukan itu mulai dari perwira pertama hingga pada perwira menengah dilingkup Polda Maluku. Dia menjelaskan, ada sejumlah kapolsek, kasat dan kabag juga turut dimutasikan. “Para kasat, kabag, kapolsek dan kasi hampir diseluruh polres di Polda Maluku juga turut terkena mutasi.

Ini hal yang wajar dan biasa bagi anggota Polri,” terangnya.(M1)

Most Views