Breaking News
ISIS Eksekusi Ikon Tentara Perempuan Kurdi - Rabu, 29 Oktober 2014 02:01
Kabinet 'Nano Nano' - Rabu, 29 Oktober 2014 01:46
Maluku Memang Dicuekin Jokowi - Rabu, 29 Oktober 2014 01:36
Kemiskinan Maluku Masih Buruk - Rabu, 29 Oktober 2014 01:20
Tantangan Buat Dirreskrimsus - Sabtu, 18 Oktober 2014 01:12
Sehari, Ledakan Kompor Bakar 3 Rumah - Kamis, 09 Oktober 2014 02:38
Tolak Kembalikan Mobdin, Parpol Mesti Disurati - Selasa, 07 Oktober 2014 04:37
Polisi Dalami Dugaan BBM Oplosan - Sabtu, 27 September 2014 01:21
Pengguna Jalan Resah, Polantas Seenaknya Menindak - Selasa, 23 September 2014 06:19
30 Menit 7 Rumah Hangus - Sabtu, 20 September 2014 02:41
Kepala BRI Tantang Dikor Malteng - Senin, 08 September 2014 00:26
Agar Orang Tidak Salah Pilih Guru Privat - Senin, 01 September 2014 01:47
536 Guru K2 Berpeluang Diangkat 2014 - Selasa, 26 Agustus 2014 22:26
HIPMI Siap Bantu UMKM - Senin, 25 Agustus 2014 01:16
Sarjana Lulusan Maluku Terganjal Syarat CPNS - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Maluku Siaga Satu - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
amex

amex

Kamis, 30 Oktober 2014 01:33

AMBON, AE.— Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku, Syarif Hadler mengancam akan memecat anak buahnya yang mengikuti Muktamar Islah hari ini. Ini setelah ada indikasi beberapa pengurus DPW PPP Maluku maupun cabang yang memilih tetap bersama Suryadharma Ali.

Informasi yang berhasil dihimpun Ambon Ekspres kemarin, ada beberapa pengurus DPW PPP Maluku maupun pengurus cabang PPP di kabupaten kota memilih mengikuti Mutamar Islah. “Ada, hari ini (kemarin –red) mereka telah berangkat. Jadi mungkin mereka lebih memilih bergabung dengan pak SDA,” kata sumber Ambon Ekspres.

Kepengurusan DPW PPP Maluku dibawah Syarif Hadler memilih bergabung dan sekaligus mengakui Ketum Umum Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Aunur Rofik berdasarkan hasil Muktmar PPP ke- VIII di Surabaya 15-17 Oktober.  Kepengurusan ini ditingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP juga sudah diakui Kementrian Hukum dan HAM.

Hadler mengatakan, siapapun pengurus dan kader PPP, baik ditingkat DPW maupun DPC kabupaten/kota seluruh Maluku yang mengikuti Muktamar Islah  30 Oktober sampai 2 November, bentukan SDA akan dipecat.  “Sesuai rekomendasi dari Rapimnas PPP 28-30 Oktober hari ini, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi partai, berupa pemecatan dari kepengurusan. Bahkan bisa juga dari keanggotannya,” tandas Hadler saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler, Rabu (29/10).

Hadler menjelaskan, kemungkinan pemecatan tersebut didasari atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Selain itu, didukung oleh rekomendasi yang lahir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang diikuti hampir seluruh DPW dan DPC PPP.

Juga SK Menteri Hukum dan HAM, nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Kepengurusan DPP PPP yang sah adalah Romahurmuziy (ketua umum) dan Aunur Rofik (Sekjen).  “Pemecatan itu diatur didalam AD/ART. Lalu diperkuat dengan SK Kemenham soal pengesahan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar ke 8 suarabaya dibawah kepemimpinan Romahurmuziy,”jelasnya.

Dikatakan, Muktamar ke-VIII yang berlangsung di Surabaya sudah memutuskan, bahwa tidak ada muktamar lain yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk Muktamar Islah. Dan instruksi ini, sudah disampaikan kepada semua kepengurusan partai,mulai dari DPP, DPW dan DPC serta ranting partai.

Lebih lanjut anggota DPRD Maluku dua periode ini menyatakan, pemecatan bagi kader PPP yang masih melawan keputusan partai juga berlaku untuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.“Kemungkinan DPP juga akan dikenai sanksi. Bahkan anggota DPR dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota,”katanya.
Dia mengaku, sampai dengan kemarin,  tidak ada mandat yang diberikan kepada pengurus PPP Maluku untuk mengikuti Muktamar Islah.”Harus ada mandat dari partai sesuai tingkatannya. Sejauh ini saya belum menandatangani mandat apapun,” ungkapnya.

Hadler yang sedang mengikuti Rapimnas PPP selama 28-30 Oktober ini menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti 27 DPW PPP. Bahkan Ketua DPW PPP Kalimantan Selatan yang awalnya datang ke Jakarta mengikuti Muktamar Islah, justru menjadi peserta Rapimnas setelah mengetahui susunan pengurus DPP PPP Romahumuziy sudah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PPP Kota Ambon, Rofik Akbar Affifudin. Rofik menjelaskan, tidak ada kepengurusan lain yang dianggap sah setelah dilaksanakannya Muktamar Surabaya. Dimana ketua umum adalah Romahurmuziy dan Sekjen Aanur Rofik.

“Rapat DPW PPP tanggal 13 Oktober telah memutuskan bahwa DPW PPP Maluku hanya mengakui satu muktamar, yakni pak Romahurmuziy sebagai ketum yang terpilih secara aklamasi waktu itu. Jadi yang ikut Muktamar Islah itu atas nama siapa?,”tegas Affifudin kepada Ambon Ekspres via seluler, Rabu (29/10).

Dia mengaku heran, kalau ada kader PPP Maluku yang saat ini mengikuti Muktamar Islah. Sebab kata dia, yang punya hak suara sebagai peserta Muktamar hanyalah ketua dan sekretaris DPW PPP Maluku dan ketua serta Sekretaris DPC PPP kabupaten/kota.

“Yang punya hak suara di muktamar hanyalah Ketua DPW dan Sekwil. Dan ketua DPC bersama sekretaris. Jadi mereka tidak sah di Muktamar Islah. Yang mengikuti muktamar adalah atas hasil Muskerwil. Kalau mereka ikut, mungkin hanya sebagai penonton,” tukas dia.  (CR2)

Kamis, 30 Oktober 2014 01:33

AMBON,AE.—Pemadaman bergilir pada sistim kelistrikan Ambon, akibat devisit daya PT PLN (Persero) Maluku dan Maluku utara (MMU), akan berakhir pada 1 November mendatang. Kepastian ini setelah PLN menyewa mesin berkapasitas 10 mega watt (MW).

Devisit pasokan listerik terjadi di Kota Ambon akibat kerusakan pada mesin. Akibatnya terjadi kekurangan pasokan sebesar 10 MW. Untuk mengantisipasi hal ini, PLN sudah hampir sebulan melakukan pemadaman bergilir. Namun kondisi ini membuat masyarakat resah.

Sampai kemarin, pihak PLN tengah memasang 10 unit mesin sewa dengan kapasitas 10  Mega Watt (MW), di PLTD Poka. Dikabarkan kehadiran mesin sewa tersebut dapat mengatasi devisit daya, pada sistim Ambon.

“Sementara ini kita sedang memasang 10 unit mesin baru berkapasitas 10 MW yang disewa dari salah satu perusahaan swasta di Jawa,” tutur kepala Bidang Bagian Humas PLN Ambon, Moh Safai Latuconsina, kepada wartawan kemarin.

Safai menjelaskan, mesin tersebut akan membantu mengatasi devisit daya akibat kerusakan salah satu mesin utama berkapasitas 10 MW milik PT WIKA di Galala.  “Sebelum, ada trouble (masalah) pada salah satu mesin milik PT Wika yang besar, total suplai kita sekitar 20 MW. Akibat kerusakan itu kita kehilangan 10 MW dan tersisah 10 MW. Jadi 10 MW dari mesin yang baru disewa ini sudah bisa mengatasi kekurangan tersebut,” jelasnya.

Safai memastikan, pada 1 November nanti sistim kelistrikan di Ambon, sudah pulih kembali. “Kita terus bekerja agar mesin baru tersebut dapat beroperasi, pada 1 November ini. Artinya pada awal November sudah tidak ada lagi pemadaman,” tandasnya.

Apalagi, tambah Safai, jika mesin milik PT Wika selesai di perbaiki maka ada kelebihan daya.”Beban puncak kita, kan berkisar 50 sampai 53 MW, sekarang cadangan kita 10 MW ditambah 10 MW. Dan bila nanti mesin Wika yang biasa memasok daya 25 MW selesai dikerjakan maka ada kelebihan daya,” terangnya. 

Pemenuhan pasokan listik di daerah ini, membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak terutama masyarakat, sebab dalam pelayanan, PLN sering diperhadapkan dengan aturan.”Saya kira kita semua terus mendukung PLN dalam memajukan kelistrikan di daerah ini. PLN tidak diperbolehkan membeli mesin pembangkit listrik, terpaksa kita harus menyewa dari pihak lain,” ujarnya.

Dukungan masyarakat, kata dia, bisa dengan memberi ruang kepada PLN untuk membangun instalasi.” Ada banyak kendala, terutama lahan, sehingga pembangunan instalasi menjadi tertunda,” katanya. Selain itu, tambah Safai, budaya hemat listrik dan membayar iuran listrik masih minim di masyarakat.

” Ini juga menjadi problem kita selama ini. Hemat listrik dan membayar tepat waktu, harusnya menjadi budaya di masyarakat agar menjadi tolok ukur bagi para investor untuk mau membuka peluang bermitra dengan PLN,” terangnya.

Tunggakan PLN hingga tahun 2013, kata dia, mencapai Rp207 Milyar. Dia mengaku, PLN mengalami kerugian karena tidak diberi kewenangan untuk menentukan TDL, sementara harga produksi jauh dari TDL yang ditetapkan pemerintah. “Belum lagi ditambah  tunggakan semakin membengkak, namun karana komitmen PLN untuk memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, maka kami terus berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (CR4)

Kamis, 30 Oktober 2014 01:08

Susi, Menteri Yang Tampil Apa Adanya

MENJADI satu-satunya menteri yang berijazah SMP di Kabinet Kerja Jokowi tidak membuat Susi Pudjiastuti minder. Dia malah ingin membuktikan bahwa bukan hanya orang berpendidikan tinggi saja yang bisa mengubah negeri ini menjadi lebih maju.

Tepat pukul 07.30 WIB, sebuah sedan Toyota Crown Royal Saloon berpelat nomor RI 39 berhenti tepat di depan pintu utama gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gambir, Jakarta. Belum banyak pegawai KKP yang sudah datang di kantor karena mereka biasa masuk pukul 08.00.

Penumpang mobil mewah hitam tersebut adalah Susi Pudjiastuti yang sehari sebelumnya (27/10) dilantik Presiden Joko Widodo menjadi menteri kelautan dan perikanan. Mobil dinas menteri yang berlatar pengusaha di bidang perikanan dan penerbangan itu dikawal sebuah Toyota Alphard yang berisi asisten-asisten pribadi Susi.

"Selamat pagi," sapa Susi lantas tersenyum kepada para petugas satpam yang membukakan pintu kantornya. Pagi itu, Ibu Menteri mengenakan baju lengan panjang hitam bercorak kembang-kembang kecil yang dimasukkan ke dalam celana cutbray yang juga berwarna senada. Rambut ikalnya digulung dan diikat di belakang.

Tidak terlihat pejabat KKP yang secara resmi menyambut kedatangan Susi di lobi kantor. Tidak tampak pula acara protokoler layaknya penyambutan seorang menteri baru pada umumnya selama ini. Saat itu hanya terlihat beberapa petugas resepsionis di lantai 1 yang mendekat dan menyalami perempuan berambut ikal tersebut. Setelah itu, Susi langsung melakukan inspeksi ke ruang-ruang kantor yang dipimpinnya.

Satu per satu ruangan dimasukinya. Gerakannya gesit. Hanya beberapa saat di satu ruangan, dia sudah pindah ke ruangan lain. Beberapa pegawai KKP yang kebetulan sudah datang mengiringi langkah Susi yang cepat. Sesekali Susi bertanya tentang fungsi ruangan-ruangan tersebut. "Ini ruangan apa?" tanya dia. "Ruang protokoler, Bu," jawab seorang pegawai dengan singkat.

Saat memasuki ruangan yang agak luas, Susi mendapati kursi-kursi kosong yang belum terlihat orangnya. Dia lalu terdiam, tidak bertanya tentang keberadaan pegawai-pegawainya yang belum tampak di ruangan itu.

Dia lantas melanjutkan penyusuran ke lantai 2 dan seterusnya. Terkadang Susi memilih menggunakan tangga untuk menuju lantai yang lebih tinggi daripada memakai lift. Hanya dalam waktu 30 menit, Susi sudah berada di lantai teratas, yaitu lantai 7 yang merupakan ruang kerjanya. Untungnya, tidak berapa lama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Syarief Widjaja datang dan memperkenalkan diri kepada atasannya.

Beberapa menit kemudian, pejabat lain seperti Dirjen KKP menyusul. Mereka satu per satu memperkenalkan diri dengan menyebut nama dan jabatannya.
 Wajah Susi tampak sedikit kesal saat melihat lorong menuju ruangannya yang terlihat kosong. Dia lantas meminta dinding di lorong tersebut dipasangi peta Indonesia yang besar dan panjang.

 "Saya minta besok di sini ada peta Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya. Yang lengkap biar kita bisa lihat setiap hari sehingga mudah buat saya memantau seluruh wilayah Indonesia," kata menteri perempuan dengan suara berat itu.

Setelah bertemu seluruh pejabat di kementeriannya, Susi mengajak mereka masuk ke ruang rapat untuk membahas berbagai permasalahan KKP. Itu merupakan rapat pertama Susi sebagai menteri kelautan dan perikanan.

Rapat tertutup tersebut diikuti seluruh pejabat eselon I dan beberapa pejabat eselon II mulai pukul 08.00 hingga pukul 10.00. Setelah rapat, Susi keluar untuk mengikuti acara di Kantor Wakil Presiden, namun keburu dicegat wartawan.

Dia meminta wartawan untuk tidak banyak bertanya karena dirinya harus bekerja. Susi mengaku belum memiliki target pada hari pertamanya. "Saya belum berani ngomong target-target. Itu harus dipelajari dulu. Yang penting sekarang do less get more (bekerja dan ada hasil, Red). Tapi, untuk jangka pendek, kami ingin ada semacam program bantuan untuk membuka akses permodalan bagi nelayan," ungkapnya.

Untuk jangka panjang, Susi ingin membantu para nelayan agar lebih mengerti bisnis. Dia yakin kesejahteraan nelayan bisa meningkat jika menguasai kemampuan yang lain. Tidak hanya menangkap ikan, tapi juga bisa menjualnya dengan harga tinggi.

"Kami ingin nelayan mengerti soal komersialisasi produk. Berapa biaya produksi dan pendapatan yang bisa diperoleh," tutur menteri yang memiliki tato di kakinya itu.

Menurut dia, banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai produsen ikan. Dia mencontohkan Pulau Simeulue di ujung Aceh yang kaya dengan lobsternya. Sayangnya, potensi itu belum digarap maksimal karena terkendala masalah transportasi.

"Dari pulau itu, kalau mau mengangkut lobster, terpaksa memakai perahu ke Pulau Haji terlebih dahulu. Akibatnya, banyak lobster yang mati karena lamanya perjalanan," terang bos maskapai Susi Air (PT ASI Pudjiastuti Aviation) itu.

Seharusnya, kata Susi, di pulau tersebut tersedia bandara yang memadai untuk didarati pesawat kecil agar bisa mengangkut lobster-lobster itu. Dengan begitu, daya hidup lobster semakin tinggi. "Karena mati, lobster-lobster itu hanya dihargai Rp 30 ribu per ekor. Padahal, nilai jual tertinggi lobster bisa mencapai Rp 100 ribu per ekor. Kalau ada bandara, lobster atau hasil laut lain bisa dijual dengan harga tinggi," lanjutnya.

Karena itu, Susi berharap di pulau-pulau potensial seperti Pulau Simeulue dibangun bandara-bandara kecil untuk kepentingan pengangkutan hasil produksi perikanan atau lainnya. Dengan menggunakan slogan perusahaannya, dia ingin membangun banyak bandara kecil di daerah potensial.

"Kami pakai istilah one kilometer runway bring you to the world (satu kilometer landasan pacu membawamu ke dunia, Red). Cukup 1 kilometer saja, (biayanya) sekitar Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar," katanya.

Susi juga akan membangun budaya kerja, kerja, kerja di kementeriannya. Dia menegaskan akan memajukan jam kerja dari semula pukul 08.00 hingga 16.00 menjadi pukul 07.00 hingga 15.00. "Saya minta itu diumumkan, mulai besok masuknya jam 07.00. Itu bukan karena tadi saya lihat nggak ada orang, tapi supaya mereka nggak kena macet," tegasnya.

Dia sadar, banyak bawahannya yang berpendidikan lebih tinggi daripada dirinya. Karena itu, banyak yang mencemooh ijazahnya yang hanya SMP. Namun, Susi mengaku tidak minder karena pengalaman sekian puluh tahun telah mendidiknya sebagai entrepreneur andal.

"Tadi saya curhat ke Pak Sarwono Kusumaatmadja (mantan menteri kelautan dan perikanan). Beliau terus bilang, "Susi itu sudah terlalu pintar, jadi tidak perlu sekolah"," ungkap ibu tiga anak itu lantas tertawa.

Dia juga bercerita tentang omongan sebagian orang yang menganggapnya tidak cocok menjadi menteri karena kebiasaannya merokok dan memiliki tato. Tentang itu, Susi menyatakan tidak bisa lagi mengubah kebiasaan tersebut. "Kalau saya disuruh berubah seperti birokrat atau ibu-ibu yang manis dan feminin, jujur saya tidak bisa. Saya sudah 50 tahun seperti ini. Biarlah saya tetap menjadi diri saya sendiri," tandas dia. (jpnn)

 

 

 

Kamis, 30 Oktober 2014 01:08

AMBON,AE.— Dua tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Lomba Kompetensi Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Maluku, Louisa Corputty dan Anthoneta Gasperz akhirnya dijebloskan ke penjara oleh jaksa penyidik Kejati Maluku, Rabu (29/10).

Pantauan Ambon Ekspres di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, sebelum digiring ke Rutan, Louisa Corputty dan Anthoneta Gasperz mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon sekitar pukul 11.00 Wit untuk mengisi administrasi penahanan. Keduanya didampingi tim kuasa hukum Adolof Saleky.  Kedua tersangka baru digiring sejumlah jaksa ke mobil tahanan pada pukul 17.00 Wit.

Menurut Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia, penahanan dilakukan karena berkas kedua tersangka sudah lengkap dan dinaikan ke tahap II atau tahap penuntutan. Berkas dan tersangka diserahkan jaksa penyidik Kejati Maluku ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati.

Penahanan perlu dilakukan terhadap kedua tersangka, karena nilai kerugian dalam kasus LKS cukup besar yakni Rp 1,4 Milyar. “berkasnya dinaikan ke tahap II, sehingga dilakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan secara administrasi, diurus di Kejaksaan Negeri Ambon, karena merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri,” terang Palapia.

Louisa Corputy dan Anthonete Gaspersz ditetapkan sebagai tersangka karena merugikan negara dalam proyek Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) Disdikpora Maluku tahun anggaran 2009-2011. Dalam proyek itu, Louisa Corputy selaku Bendahara Pembantu proyek LKS yang didanai APBN, sedangkan Anthonete Gaspersz yakni Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) melalui APBD Provinsi Maluku.

Pelaksanaan LKS dari tahun 2009-2011 banyak dilakukan pertanggungjawaban fiktif, seolah-olah dana tersebut dikerjakan dengan dana-dana tertentu. Misalnya pada tahun 2009,  pelaksanaan LKS dianggarkan dalam APBD tahun 2009. Sementara dalam APBN tahun 2009  dana untuk kegiatan tersebut juga telah dialokasikan.

Dana LKS yang bersumber dari APBD ini yang diduga selewengkan. Karena Dana dicairkan tetapi dibuat laporan pertanggungjawaban fiktif seakan-akan kegiatan LKS tersebut menggunakan dana APBD. Sementara di tahun 2009 proyek LKS bersumber dari APBN sebesar Rp 1,4 Milyar. Dana yang bersumber dari APBD untuk kegiatan yang sama sebesar Rp 950 juta.

Dana APBD dicairkan sebesar Rp 950 juta setelah kegiatan yang bersumber APBN selesai. Kemudian dibuat laporan fiktif seakan-akan kegiatan LKS itu menggunakan dana APBD, padahal tidak. Sementara, kegiatan LKS di tahun 2010, dana yang digunakan bersumber dari APBD sebesar Rp 960 juta, dan dana APBN untuk kegiatan yang sama sebesar Rp 880 juta. Dana yang dipakai adalah APBD, sementara APBN dicairkan dan dibuat laporan fiktif.

ANCAM PUKUL WARTAWAN
Pada saat kedua tersangka akan ditahan pada Rabu kemarin, satu pria yang mengaku anggota keluarga dari salah satu  terdakwa mengamuk dan marah-marah karena tidak terima saudaranya dijadikan sebagai tersangka dan ditahan.

Pria yang bernama Pit Nampasanea yang mengaku anggota kepolisian bertugas di Ditreskrimum Polda Maluku ini bahkan mengancam akan memukul wartawan yang selalu memberitakan kasus tersebut. “Wartawan-wartawan yang biasa tulis berita ini toh? ini berita tidak benar karena beta (saya) punya saudara tidak salah dalam kasus ini. Nanti beta ketemu wartawan yang biasa tulis berita ini, beta pukul sampe kepala masuk di bawah oto (mobil),” kata oknum polisi tersebut dengan suara lantang di Kejari Ambon. (M2)

Kamis, 30 Oktober 2014 01:08

AMBON,AE.— Gubernur Maluku, Said Assagaff diminta untuk tidak memperpanjang masa kerja  Godlief Ambrosius A Gainau sebagai Carataker bupati kabupaten Kepulauan Aru. Dia akan mengakhiri jabatannya hari ini 30 Oktober. Selain itu, Gainau juga sudah menjadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Sampai kemarin, belum ada keputusan Menteri dalam negeri untuk mengangkat caretaker baru.

Penolakan ini disampaikan Ketua Gerakan Aru Bersatu (GAB) kabupaten Kepulauan Aru, Ali Wamir dalam rilisnya yang diterima Ambon Ekspres, Rabu (29/10).  Penolakan dilakukan setelah adanya surat pengusulan perpanjangan Gainau sebagai carataker pejabat Bupati Kepulauan Aru yang disampaikan secara langsung oleh ketua DPRD Aru, Jemlis Salay dan wakil ketua DPRD Jemy Sairukin kepada Gubernur Said Assagaff belum lama ini.

Anehnya, surat usulan DPRD melalui Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD tidak melalui mekanisme rapat Paripurna di DPRD Aru. ”Kami mempertanyakan adanya surat ini. Ini surat siluman. Kenapa sampai bisa disampaikan ke gubernur atas nama lembaga DPRD tanpa mekanisme rapat paripurna. Kami khawatir jangan sampai dengan surat itu, kemudian gubernur kembali mengakomodir Gainau dalam daftar nama-nama yang akan dipilh menjadi carataker Bupati Aru yang baru,” kata Wamir.

Selain menolak Gainau sebagai Carataker, Wamir juga meminta Gubernur Maluku untuk tidak memperpanjang SK kepada Gainau karena dinilai terindikasi punya kepentingan politik tertentu. Alasan mendasar lainnya, lanjut dia, Gainau juga merupakan Pegawai Negri Sipil (Negri) yang telah pensiun.

Mereka juga meminta gubernur memilih putra terbaik Maluku yang telah memenuhi kriteria, selain Gainau.  GAB tak mempedulikan latar belakang PNS yang nantinya diangkat menggantikan Gainau, terpenting  memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai dengan peraturan pemerintahan daerah dan aturan PNS. “Ada banyak orang di lingkup pemprov yang punya kapasitas dan telah memenuhi syarat untuk menjabat caretaker BupatiAru. Jadi Gainau tidak perlu diperpanjang lagi,” tegas Sekretaris GAB, Arman Lasuma.

Dia mengaku, prihatin dengan pemerintahan Aru saat ini yang berjalan timpang, karena itu orang yang akan ditunjuk betul-betul bersih dari kepentingan politik, Dan tentu memiliki kualitas yang baik demi perbaikan roda pemerintahan.

Bebas Kepentingan Politik
Sementara pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Mohtar Nepa-Nepa mengatakan, siapapun yang akan ditunjuk sebagai Carataker Bupati Aru harus benar-benar bersih dari kepentingan politik. Sebab kata dia, biasanya penunjukan pejabat bupati menjelang momentum pemilihan kepala daerah didasari kepentingan politik semata.  “Pertimbangan kualitas dan rekam jejak dikesampingan. Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada. Untuk itu orang yang akan ditunjuk wajib bebas kepentingan politik,”kata Nepa-Nepa, kemarin.

Dia melanjutkan, gubernur perlu memastikan kapan pengangkatan Carataker Bupati Aru yang baru oleh Menteri Dalam Negri agar tidak ada kevakuman pemerintahan. Sampai kemarin, belum ada pengganti Gainau yang hari ini sudah berakhir masa tugasnya.  “Harus ada kepastian dari gubernur, kapan Carateker baru ini ada. Kapan dilantik. Ini penting, agar aktivitas pemerintahan di kabupaten Kepulauan Aru tidak vakum,” tandasnya.

Di laman Antara.com, Rabu (29/10), Gubernur Said Assagaff telah mengajukan pertimbangan saat Mendagri masih di jabat Gamawan Fauzi pada 14 Oktober 2014. "Jadi staf Biro Pemerintahan Pemprov Maluku, Boy Kaya, sedang berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan Sekjen Kemendagri guna mengecek SK Penjabat Bupati Kepulauan Aru," ujar Karo Pemerintahan Pemprov Maluku, Hamin Bin Thaher kemarin.

Mendagri saat masih dijabat Gamawan Fauzi belum memutuskan SK karena pertimbangan Gubernur Maluku diajukan sedang berada di luar negeri untuk urusan dan sekembalinya sudah demisioner menjelang berakhirnya masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pada 20 Oktober 2014.

"Kami harapkan rapat kerja Mendagri dengan para pejabat eselon I jajaran Kemendagri di Jakarta, kemarin (Selasa) soal Penjabat Bupati Kepulauan Aru juga disinggung karena berkaitan masa tugas Gainau segera berakhir," kata Hamin.

Untuk diketahui, Gainau menjabat Caretaker Bupati Kepulauan Aru, setelah diambil sumpah dan janji jabatannya oleh Caretaker Gubernur Maluku, Saut Situmorang, Rabu 30 Oktober  2013. Pengambilan sumpah dan janji jabatan Gainau yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku itu, didasarkan SK Mendagri, Gamawan Fauzi Nomor 131.81-6735 Tahun 2013 tanggal 19 September 2013.

Pengangkatan Sekda Aru ini sebagai Caretaker Bupati menyusul diberhentikannya Theddy Tengko sebagai Bupati Kepulauan Aru berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.81-4543 Tahun 2013 tertanggal 10 Juni 2013, dan penonaktifan Umar Djabumona dari jabatan Wakil Bupati Aru berdasarkan SK Mendagri Nomor 132.81-4842 Tahun 2013 tertanggal 2 Agustus 2013. (CR2)

Kamis, 30 Oktober 2014 01:08

Senator Maluku

Anggota DPD RI dapil Maluku, Anna Latuconsina, mengatakan kabinet kerja yang telah diumumkan Presiden RI Joko Widodo, tidak representatif. Semua faktor harus dipertimbangkan dalam menyusun kabinet. Bukan hanya integritas, intelektual, profesionalitas, dan sebagainya, tapi juga keterwakilan wilayah.

Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono masih lebih baik dari Jokowi, karena masih mempertimbangkan keterwakilan daerah, meskipun hanya menempatkan tokoh Maluku sebagai wakil menteri. Tapi hal itu menunjukkan bahwa SBY mendengar dan menjalankan aspirasi dari Maluku.

Banyak tokoh dan intelektual muda maupun tua dari Maluku yang bisa mendedikasikan ilmunya dalam posisi menteri. Namun Maluku sama sekali tidak masuk dalam hitungan Jokowi. Di kubu PDIP sendiri ada banyak tokoh Maluku yang kapabel, tapi Jokowi tidak memilih mereka.

Anna menjelaskan, Maluku belum pernah menduduki posisi menteri sejak zaman reformasi. Terus ditinggalkan dalam rotasi kepemimpinan pada setiap periode. Hal ini tidak baik dalam kerangka NKRI.

Maka wajar saja, jika muncul persepsi yang negatif terhadap sebagian wilayah yang dipandang sebagai imperialisme atas hegemoni kekuasaan dari tahun ke tahun. Karena tampuk kepemimpinan berada hanya dalam lingkaran mereka, dan terus seperti itu.

“Ini adalah persoalan serius yang harus diperhatikan. Saya yakin seluruh masyarakat Maluku sangat kecewa. Harus pula diingat bahwa Jokowi menang di Maluku,” tukasnya.
(fik/fmc)

Rabu, 29 Oktober 2014 02:01

BAGHDAD, AE.— Seorang tentara perempuan Kurdi dikabarkan telah dieksekusi kelompok militan ISIS. Perempuan tersebut menjadi ikon tentara Kurdi setelah fotonya memegang senjata disukai banyak pengguna jejaring media sosial Twitter.

Perempuan yang dikenal dengan nama Rehana tersebut bertarung untuk Unit Pertahanan Perempuan Kurdi. Dia diklaim sudah membunuh 100 milisi ISIS. Demikian seperti diberitakan Metro, Selasa (28/10/2014).

Kini, pemberitaan Rehana sudah dihabisi oleh ISIS ramai dibicarakan di jejaring media sosial Twitter. Sebab, anggota organisasi radikal itu memposting sebuah foto sambil menenteng kepalanya
Meski demikian, kematiannya belum dikonfirmasi oleh Unit Pertahanan Perempuan. Dia dikabarkan sudah bertarung untuk mempertahankan Kobani dari ISIS, sebuah kota yang terletak di perbatasan Suriah
Sejak tentara perempuan Kurdi dibentuk, lebih dari 10 ribu perempuan sudah membantu untuk mempertahankan kota tersebut pada April. Mereka sekarang memegang peranan penting dalam bertempur dengan ISIS.

Seorang tentara Kurdi, yang memiliki nama samaran Afshin Kobani, mengatakan pergerakan ISIS di Suriah memaksanya ikut bertarung di Kobani.

“Saya kehilangan banyak teman di sini dan saya memutuskan untuk bergabung. Ini tanah kami dan jika kami tidak melakukan itu, siapa lagi?” kata Afshin.

“Kami sama seperti pria, tidak ada perbedaan. Kami bisa melakukan pekerjaan apapun, termasuk menggunakan senjata,” sambungnya. (OZ)

 

 

 

Rabu, 29 Oktober 2014 01:53

AMBON, AE.—Salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Alazka Ambon, Rifai Muhrim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk memperhatikan transportasi mahasiswa.

Menurutnya, sampai saat ini, mahasiswa sekolah tinggi tersebut harus berjalan kaki sekian kilometer dari jalan utama menuju lokasi kampus.

Kalau tidak, katanya, mahasiswa harus mengeluarkan anggaran transportasi lebih menuju kampus, karena harus naik ojek.

"Kalau mau ke kampus, mahasiswa harus berjalan kaki cukup jauh. Kalau tidak, mereka harus naik ojek ke kampus. Karena angkot trayek IAIN tidak melayani rute menuju kampus STIA," kata Muhrim.

Untuk itu, katanya, Pemkot Ambon harus memikirkan untuk membuka trayek angkutan umum menuju ke lokasi kampus STIA Alazka. Hal tersebut sangat penting bagi kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kampus.

"Jumlah mahasiswa sekitar 500. Tapi masyarakat yang berdomisili di sekitar kampus, cukup banyak. Jadi ini bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa, tapi juga masyarakat," pungkasnya.
(ADI)

 

 

 

Most Views