Breaking News
30 Menit 7 Rumah Hangus - Sabtu, 20 September 2014 02:41
Kepala BRI Tantang Dikor Malteng - Senin, 08 September 2014 00:26
Agar Orang Tidak Salah Pilih Guru Privat - Senin, 01 September 2014 01:47
536 Guru K2 Berpeluang Diangkat 2014 - Selasa, 26 Agustus 2014 22:26
HIPMI Siap Bantu UMKM - Senin, 25 Agustus 2014 01:16
Sarjana Lulusan Maluku Terganjal Syarat CPNS - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Maluku Siaga Satu - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Golkar Maluku Butuh Regenerasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Disdikpora Tunggak Tunjangan Sertifikasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Meraba Peluang di Ketatnya Persaingan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:36
Hario Kecik, yang Dilupakan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
Waspada Bahaya Dari Laut - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
70 Persen Napi Dapat Remisi - Senin, 18 Agustus 2014 12:19
Sahuburua Pilih Diam - Senin, 18 Agustus 2014 12:34
Alasan Baru, Tepis Kritikan - Senin, 18 Agustus 2014 12:19
Video Mesum Oknum Guru Beredar - Kamis, 14 Agustus 2014 13:31
Anggota DPRD di Maluku Dilantik September - Kamis, 14 Agustus 2014 13:31
amex

amex

Sabtu, 20 September 2014 02:41

AMBON, AE.— Kebakaran besar terjadi di pemukiman padat penduduk, tujuh rumah dilaporkan terbakar. Kebakaran kemarin sore terjadi sekira pukul 17.00 Wit, di Skip, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tak ada korban jiwa, namun kebakaran ini sempat membuat panik ratusan warga.

Tujuh rumah di RT. 03 RW 01 itu, milik Jecky Mattulessy (38), Arter Polnaya (38), Geoge Pattikawa (54), Nus Ririhena (47), Dang Hetaria (56), Roy Sapulete (24), dan Evarafas Haumahu (60). “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. kerugian juga belum bisa ditaksir sementara kami masih melakukan penyelidikan,” ungkap Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease AKBP Alit Bintang Juliana.

Pantauan Ambon Ekspres di tempat kejadian Perkara (TKP) kemarin, api berasal dari salah satu rumah warga, kemudian merembet ke rumah warga yang lain hingga menghanguskan tujuh rumah dalam waktu sekejap. Api begitu cepat melalap karena berdekatannya satu rumah dengan rumah lainnya.

Salah satu saksi kepada wartawan di TKP menyebutkan, warga sekitar baru mengetahui peristiwa tersebut setelah melihat gumpalan asap hitam keluar dari salah satu rumah warga yang berada di kawasan itu. ” Saya tidak tahu pasti, saya melihat orang berlarian berteriak terbakar. Dan saya ikut lari ke sumber asap, saya melihat warung milik ibu Weli Ririhena sudah terbakar dan api menjalar ke rumah di sebelah,” kata warga itu.

Kawasan padat penduduk itu sontak ramai. Warga keluar dan barhamburan mencari alat seadanya untuk menjinakan api.” Awalnya belum ada mobil kebakaran, warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, bahkan ada yang mengeluarkan alkon untuk menyedot air dari sungai,” kata dia.

Warga bahu membahu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pemadam kebakaran kesulitan masuk, karena lokasi kebakaran sulit di jangkau. Letaknya di dalam lorong, dan tidak bisa dilalui pemadam kebakaran. Namun berkat kerjasama warga, api tidak sampai menjalar dan menghanguskan banyak rumah.

Ketua RT Jon Saiya (47), menjelaskan, api berasal dari kamar milik keluarga  Nus Ririhena, yang saat itu dalam keadaan kosong. “Api pertama keluar dari kamar, saat itu pemilik rumah berada di dapur, jadi kami tidak tau apakah akibat arus pendek atau apa,” ujar Saiya.

Kapolres, menuturkan, peristiwa tersebut berawal dari bocah berusia (4) tengah bermain korek api. Dia diduga membakar kertas di kain pintu rumah miliknya itu. “Anak itu cicit  Welly Pattikawa. Setelah kain pintu terbakar, api membesar. Dalam kondisi panik penghuni rumah itu kemudian keluar dari rumah dan meminta pertolongan warga sekitar,” terang kapolres.

Warga bersama pemilik rumah kemudian membantu untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api kian membesar lantaran di kawasan tersebut terdapat sejumlah bendah yang mudah terbakar.“Peristiwa itu terjadi selama 15 menit kemudian baru mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian untuk memadamkan api,” papar Bintang.

Perwira dengan dua melati dipundaknya itu menambahkan, api baru berhasil dijinakan sekitar setengah jam kemudian setelah enam unit mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Ambon tiba di lokasi kejadian.

“Sekitar 17.30 WIT, api baru berhasil di padamkan oleh petugas kebakaran, yang mengarahkan 6 unit mobdam milik pemkot Ambon itu,” ujar mantan wadir lantas Polda Maluku itu.
(M5/M1)

 

 

 

Sabtu, 20 September 2014 02:41

Jelang City vs Chelsea

Jakarta—Sergio Aguero dan Diego Costa punya kenangan bersama saat sama-sama membela Atletico Madrid. Tapi obrolan soal masa lalu takkan jadi menu kalau akhir pekan ini mereka bertemu; keduanya ada di kubu berbeda dan akan adu tajam.

Premier League akhir pekan ini akan dipanaskan dengan pertemuan Manchester City dengan Chelsea di Etihad, Minggu (21/9/2014) malam WIB. Ada kemungkinan laga itu sekaligus jadi ajang reuni buat Aguero dan Costa--jika keduanya fit.

Bergabung dengan City sejak 2011 usai direkrut dari Atletico, Aguero sudah menjelma jadi andalan utama lini depan The Citizens. Musim ini penyerang Argentina 26 tahun itu telah mencetak tiga gol dari empat pertandingan Premier League.

Sementara Costa, yang direkrut Chelsea dari Atletico pada musim panas, telah mengawali kiprahnya di Inggris dengan amat mengesankan. Dari empat pertandingan, penyerang internasional Spanyol kelahiran Brasil 25 tahun lalu itu sudah membuat tujuh gol.

Kans keduanya tampil cukup besar mengingat kedua pemain itu "disimpan" timnya masing-masing dalam laga matchday I Liga Champions dan, menariknya, cuma tampil sebagai pemain pengganti dengan durasi 16 menit di tengah pekan.

Sama-sama diandalkan klubnya di Inggris saat ini, menarik pula melihat klub Aguero dan Costa sebelumnya--Atletico. Keduanya pernah membela Los Colchoneros pada periode yang sama, meski punya perjalanan berbeda.

Aguero, yang mulai bersinar bersama Independiente, sedari awal sudah digadang-gadang akan jadi pemain top. Kepindahannya ke Atletico pada Mei 2006 dengan harga yang dilaporkan senilai 23 juta euro pun menjadi rekor transfer klub Spanyol tersebut.

Perjalanan karier mantan menantu legenda hidup sepakbola Argentina, Diego Maradona, itu di Atletico pun terus menanjak seiring dengan kepindahan Fernando Torres dari Atletico ke Liverpool pada musim panas 2007--pada usia 19 tahun Aguero mulai menyemen posisinya di tim inti Atletico dan jadi elemen penting untuk klub tersebut.

Costa, sebaliknya, tak memulai kariernya di Atletico dengan mulus. Di atas kertas sejumlah persentase kepemilikan pemain yang memulai karier di Braga tersebut sudah sempat dilepas ke Atletico pada Desember 2006. Namun, ia belum benar-benar jadi warga Vicente Calderon sampai Juni 2010 atau awal musim 2010–11.

Di Atletico Costa awalnya cuma diplot jadi pelapis dari Aguero dan Diego Forlan. Meski Costa kemudian mampu memaksimalkan peluang tampil, menyusul cederanya Aguero, dengan unjuk kemampuan bikin gol tapi di akhir musim masa depan Costa tetap saja dispekulasikan.

Besiktas kabarnya sempat hendak memboyong Costa di awal musim 2011-12, meskipun cedera menggagalkannya. Di musim itu pula, saat Atletico mendatangkan Radamel Falcao di musim panas, Costa harus menghabiskan waktu di Rayo Vallecano sebagai pemain pinjaman.

Musim 2012–13 menjadi awal dari periode indah Costa bersama Atletico. Di akhir musim ia pun membantu Rojiblancos menjuarai Copa del Rey, sekaligus menjadi topskorer turnamen dengan mengungguli mesin gol El Real--Cristiano Ronaldo.

Baik Aguero dan Costa memang punya perjalanan berbeda di Atletico, tapi mereka punya satu kesamaan di klub lamanya tersebut: meninggalkan Spanyol dengan musim istimewa.

Di akhir musim 2010-11, Aguero berhasil mengemas 20 gol di liga untuk kali pertama dalam kariernya. Di antara periode Maret-Mei 2011, ia juga mencatatkan rentetan selalu bikin gol dalam tujuh penampilan--yang cuma ditorehkan olehnya di Eropa sepanjang musim itu.

Sementara Costa berhasil membantu Atletico menjuarai La Liga sekaligus mengantar klub itu ke final Liga Champions musim lalu. Di kompetisi antarklub Eropa tersebut ia membuat total delapan gol, menyamai rekor Vava sejak 1959 dalam hal gol terbanyak semusim untuk pemain Atletico.

Entah siapakah yang akan bersinar dalam laga di akhir pekan, atau apakah memang Aguero dan Costa akan bermain. Yang pasti jika memang nanti berpartisipasi maka kedua penyerang ulung tersebut niscaya bakal menyemarakkan pertandingan dan mungkin berlomba-lomba bikin gol.

"Ia (Costa) mengingatkanku akan Kun Aguero dalam performa terbaiknya, saat pertandingan tampak buntu Kun akan muncul dan menghidupkan permainan dan membuat peluang. Diego seperti itu, dan bahkan lebih oke lagi, ia bisa menciptakan peluang dari nol," komentar bek Chelsea Filipe Luis semasa masih membela Atletico. (dtc)

Sabtu, 20 September 2014 02:26

Dampaknya Ke PDIP Cukup Besar

AMBON, AE.—Kisruh  di internal DPD partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maluku terkait penetapan Edwin Huwae sebagai  Ketua DPRD Maluku, dinilai sebagai  buntut dari lemahnya komunikasi antara pimpinan dan para kader partai.

Karel Albert Ralahalu sebagai Ketua DPD PDIP Maluku  dinilai tidak akomodatif   selama dalam proses  penetapan    ketua  DPRD dari  partai besutan Megawati Soekarno Putri  itu. sehingga menimbulkan kecemburuan  dari kader lainnya.      

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Muhammad Jen Latuconsina mengemukakan  mekanisme    pemilihan internal  untuk kader PDIP  sebagai Ketua DPRD Maluku itu  memang harus  memenuhi kretiria sesuai aturan partai. Namun memerlukan pembahasan   secara demokratis dengan para kader.

“ Saya kira tokoh-tokoh muda itu yang harus diprioritaskan, namun dengan cara yang lebih elegan dan sesuai dengan mekanisme partai. Sehingga pihak yang tidak puas juga merasa puas dengan keputusan yang diambil,” ungkapnya.

Dijelaskan, sebagai partai besar,  PDIP memang   harus mengutamakan kaderisasi. Yang muda lebih diutamakan. Namun untuk mencapai ke situ,  penyiapan kader   sudah harus disiapkan sejak lama, dengan tentu ada  kesepakatan dengan  para kader.

“ Jangan ada faksi  yang kemudian lebih mengutamakan sikap oppurtunis.    Ini harus diselesaikan secara proporsional dan demokratis. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan internal,”ungkapnya. 

Jika kemudian  menimbulkan ketidakpuasan, menurut Latuconsina   menandakan bahwa belum ada pembicaraan internal  secara terbuka untuk menyiapkan   kader.    “ Kalau memang disiapkan, ya harus dibicarakan secara baik-baik sehingga kemudian tidak menimbulkan ketidakpuasan. Artinya sebelum penetapan ketua ini, harus dibicarakan di internal terlebih dahulu,”katanya.

Dijelaskan,  harus dibicarakan secara internal terlebih dahulu,  karena tak ada sesuatu dalam politik yang tidak bisa dikompromikan. “ Pihak yang tidak puas  harus diberikan job apalagi untuk dia, atau paling tidak di jelaskan secara komprehensif, ini adalah keputusan partai yang harus dipatuhi,”jelasnya.

Lalu apa yang perlu dilakukan oleh ketua DPD PDIP Maluku untuk menyelesaikan kisruh saat ini, Latuconsina mengatakan,  yang terpenting adalah membicarakan hal ini dengan pihak-pihak yang tidak puas. Kemudian mencapai suatu kesepakatan untuk masa depan PDIP.

“  Harus ada pemberian pemahaman  secara rill kepada mereka yang tidak puas itu,  bahwa ini keputusan partai dan harus bisa diterima,”ujarnya. 

Sementara itu, Koordinator Moluccas Democratization Voice (MDV) Rizal Sangadji mengatakan, polemik di PDIP harus dikembalikan ke mekanisme internal partai berdasarkan aturan AD/ART organisasi. “Kalau polemik ini terus digulirkan, justru PDIP akan mendapat penilaian buruk dari public,” kata dia.

Menurut dia, baik Edwin Huwae maupun Lucky Wattimury sama-sama kader terbaik. Apalagi PDIP dikenal sebagai partai yang solid dan kompak. “Karenanya sebagai partai besar, mestinya polemik ini tidak ada. Jalan tengah, adalah dengan elit PDIP berkumpul kemudian rembuk secara kekeluargaan untuk menentukan keputusan yang lebih mufakat,” kata dia.

Dengan cara ini, kata dia, dapat mengakhiri kisruh PDIP. Akan tetapi, jika cara ini tidak ditempuh, dampak buruknya bukan hanya PDIP mendapatkan sentimen negatif dari public, jauh dari itu, soliditas internal akan semakin terbelah. (CR3)

Sabtu, 20 September 2014 02:26

Manufacturing Hope 144

"KABAR gembira, Pak Dahlan, STNK mobil listrik kami sudah keluar. Inilah STNK mobil listrik pertama di Indonesia," tulis Martin Soekotjo dalam SMS-nya kepada saya.

Malam itu juga saya SMS kepada Bapak Presiden SBY. "Bapak Presiden Yth, lapor kabar gembira: STNK mobil listrik sudah keluar untuk pertama kalinya. Mobilnya produksi pabrik yang di Surabaya itu. Terima kasih, Bapak Presiden. Akhirnya jadi kenyataan di era kepresidenan Bapak. Alhamdulillah."

Waktu itu, Jumat sore lalu, saya lagi di Bitung. Meninjau galangan kapal IKI cabang Bitung yang pada pukul 17.00 senja itu masih ramai dengan orang bekerja. Banyak kapal antre untuk diperbaiki. Bisnis berjalan lancar. Padahal, PT IKI (Industri Kapal Indonesia yang berpusat di Makassar) tiga tahun lalu masih mati.

Saya juga meninjau Pelabuhan Bitung di bawah PT Pelindo IV. Tahun ini Pelabuhan Bitung mulai mengoperasikan dermaga baru yang dalamnya 15 meter. Memenuhi standar kedalaman tol laut.
Tidak lama lagi PT Pelayaran Meratus dan Tempuran Emas mulai melayari jalur Belawan-Bitung. "Pertama dalam sejarah Pelabuhan Bitung dijadikan tujuan rute dari Medan," ujar GM Pelindo Bitung Heru Bhakti Fireno.

Saya juga meninjau pabrik pengolahan ikan PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung yang amat membanggakan: sebuah pabrik yang amat ramai dan sibuk. Padahal, empat tahun lalu masih berupa "kuburan".

"Saya sempat tidak digaji tiga tahun. Kompleks pabrik ini jadi semak belukar," ujar Direktur Perinus Max Najoan yang dulunya nelayan beneran. Kini Max adalah direktur produksi PT Perinus.
"Seumur hidup tidak pernah membayangkan Bapak mengangkat saya jadi direktur," ujar tamatan SPMA Perikanan Manado itu.

Dari Bitung saya melakukan komunikasi ke Surabaya, berbicara dengan petugas yang mengurus STNK mobil listrik itu. "Yang dapat STNK memang baru satu, Pak. Tapi, berikutnya sudah akan lancar," ujar Sukotjo, staf PT Grain, saat saya telepon dari Bitung.

"Kalau begitu, saya akan mampir ke Surabaya. Melihat mobilnya dan STNK-nya," kata saya. "Saya bisa menyisihkan waktu empat jam di Surabaya," tambah saya.
Empat jam itu sekalian akan saya gunakan untuk jadwal menjalani stemcell di Stemcell Center RSUD dr Soetomo, memasang crown gigi belakang di dokter gigi langganan saya, dan mencoba mobil listrik yang sudah ber-STNK itu.

Agar hemat waktu, saya minta mobil tersebut dibawa ke rumah dokter gigi di Jalan Sedap Malam, Surabaya. Juga mobil listrik jenis sedan kecil yang STNK-nya sedang diurus.
Lalu, dengan mengemudikan mobil itu saya menuju Bandara Juanda untuk kembali ke Jakarta. Ketika mencoba mengemudikan mobil listrik ber-STNK tersebut saya merasakan getaran halus mobil dan getaran bangga di hati saya.

Sebenarnya saya sudah mencoba minivan itu dua tahun lalu. Tepatnya November 2012. Kini terasa sudah sempurna: power steering, gasnya, remnya, AC-nya, dan segala macamnya.  "Perjuangan dua tahun akhirnya ada hasilnya," ujar Sukotjo, staf PT Grain yang menjadi produsen mobil tersebut.

Kendaraan itu memang masih berbasis mobil listrik dari Tiongkok yang dirakit dan disempurnakan di Surabaya. Tapi, komponen terbesarnya, baterai, akan sepenuhnya produksi Indonesia. "Kami sudah bicara dengan Nipress," ujar Martin. "Yang lain-lain secara bertahap juga akan diproduksi di Surabaya," tambahnya.

Dua tahun lalu saya mengunjungi pabriknya yang dibangun di luar Kota Surabaya itu. Sekarang pabrik tersebut sudah jadi dan beroperasi. Mampu merakit 10.000 mobil listrik setahun.
Mobil listrik dari Surabaya itu bersimbol petir, mirip logo PLN. Sebab, ia memang salah satu di antara lima putra petir yang kita unggulkan.

Pabrik itu satu kompleks dengan pabrik baja yang amat besar, dengan pemilik yang sama. Kerangka baja bandara-bandara baru seperti Bali, Medan, Sepinggan, dan Juanda dibuat di sana. Juga Terminal 3 Soekarno-Hatta yang raksasa itu.

Pabrik tersebut sekarang juga memproduksi baja untuk gedung bertingkat yang berbasis baja. Dengan modul ciptaannya, sebuah gedung enam lantai bisa dibangun hanya dalam waktu enam bulan. "Desain kami bisa sampai 18 lantai lebih," ujar Martin.

Mobil listrik pertama ber-STNK itu dibeli oleh anak perusahaan PLN, PT PJB Cabang Gresik. "Sekarang ke mana-mana kami gunakan minivan ini," ujar Sugiyanto, GM PJB Gresik.
"Hemat sekali. Bandingannya, dengan mobil bensin sehari habis Rp 60.000, dengan mobil listrik ini hanya Rp 10.000," tutur Sugiyanto.

Memang charging-nya masih empat jam. Tapi, di malam hari, saat pemilik mobil tidur, sangat cukup waktu untuk charging sampai penuh. "Untuk kepentingan sehari-hari, kami hanya perlu charging dua hari sekali. Tidak tiap hari," papar Sugiyanto.

Rabu lusa, saat ada acara di RRI Jogja, saya juga akan menyerahkan becak listrik kepada dua tukang becak Solo yang selama ini menjadi jamaah salawat Habib Syekh.

Becak listrik itu benar-benar becak biasa: masih harus dikayuh. Tapi ringan sekali. Saat becak menanjak pun, kayuhannya tetap sangat ringan.

Habib Syekh-lah pemilik ide awalnya. Saat mendengar salah satu Syekher-nya, saya, memelopori mobil listrik, beliau minta dibuatkan becak listrik. Beliau melihat betapa rekoso-nya tukang becak yang sudah tua tapi tetap mengayuh becaknya untuk mempertahankan hidup.

Saya sendiri sedang mengubah mobil Jaguar saya yang lama untuk menjadi mobil listrik. Bulan depan sudah jadi.
Di tengah gonjang-ganjing harga BBM, siapa tahu orang menjadi waras: menoleh ke mobil listrik! (*)

Sabtu, 20 September 2014 02:26

Ambon, AE.—Eksplorasi mineral oleh PT Gemala Borneo Utama di Pulau Romang, Maluku Barat Daya tetap diduga masyarakat sebagai penipuan. Karena yang dilakukan perusahaan tersebut lebih mengarah ke eksploitasi, tak lagi sebatas eksplorasi. Turut juga dipertanyakan, apakah pulau sekecil Romang layak dibuka usaha pertambangan.

Koordinator Badan Investigasi Aset Negara (BIAN) Kabupaten MBD Herman Samiloy menilai, ada kejanggalan di balik keberadaan PT GBU di pulau Romang. Menurut dia, mungkin saja ijin dikantongi perusahaan itu, tapi hal itu tidak menjamin perusahaan tersebut "jujur" dalam aktifitasnya.

Apalagi, lanjutnya, dengan mengambil banyak material yang mencapai puluhan ton, barangkali sudah ratusan ton saat ini. Memberikan indikasi tak wajar dalam pertambangan yang harus menekankan tanggungjawab pada lingkungan.

Dia menambahkan Pulau Romang punya hutan tapi tak seberapa, jika dibabat habis, masyarakat yang mendiami pulau tersebut bakal sengsara. "Masyarakat bergantung pada hutan, kalau dieksploitasi mereka lari kemana, ini persoalan," tandasnya kepada Ambon Ekspres, Jumat, kemarin.

Dan secara geografis pulau Romang relatif kecil. Tidak memiliki daya dukung yang layak sebagai daerah konsesi pertambangan mineral. Dengan demikian patut dipertanyakan, latar belakang dan tujuan sebenarnya perusahaan itu hadir.

Sementara itu salah satu anggota DPRD Kabupaten MBD terpilih, Izaac Tiwery menyatakan, akan mengawal aspirasi masyarakat pulau Romang di DPRD Kabupaten MBD. "Ini akan jadi salah satu agenda prioritas kami saat bertugas nanti di DPRD MBD," kata anggota legislatif Partai Golkar asal dapil II Kabupaten MBD itu kepada Ambon Ekspres.

Diakui, polemik antara PT GBU dan masyarakat telah menimbulkan keresahan. Dia pun menduga kalau yang dilakukan PT GBU tidak lebih daripada upaya penyelundupan berkedok sampel material mengandung emas untuk uji laboratorium.

Tapi anehnya, aparat kepolisian berkali-kali menahan sampel-sampel tersebut, tapi akhirnya dilepas lagi. Jika memang aktifitas PT GBU legal tidak mungkin ada penahanan berungkali seperti itu. "Tapi yang aneh setelah ditahan lepas lagi, ini berungkali, tahan lalu lepas lagi, ada apa ini?" gugatnya.

Mengapa mirip penyelundupan? kata Tiwery, saat dibawa menggunakan kapal salah satu LCT maupun KM Maloly sampel-sampel itu disimpan di dalam kamar ABK. Belum lagi berbagai jalur pelayaran dipakai, untuk membawa sampel-sampel itu. Semua ini layak menimbulkan kecurigaan masyarakat Pulau Romang yang hasil alamnya itu diambil.(RIS)

Sabtu, 20 September 2014 02:26

KORUPSI

Pengungkapan kasus korupsi Jembatan Gaa, Desa Gaa, Kecamatan Tutuktolu,  Kabupaten Seram Bagian Timur tak boleh berhenti pada Tomy Andreas maupun Kepala Dinas Nurdin Mony. Ada banyak orang diduga terlibat, termasuk panitia anggaran DPRD setempat maupun Kepala Inspektoratnya.

Untuk dua tersangka itu, penyidik Kejati Maluku diminta segera menahan  mereka. “ Pertanyakan juga kinerja DPRD dan Inspektorat SBT. Proyek fiktif tapi anggaran cair 100 persen. Ini akibat lemahnya kinerja mereka juga. Atau jangan sampai mereka juga bagian dari korupsi di SBT yang menggurita,” kata pegiat anti koruspi SBT, Djabar Tianotak, Jumat (19/9).

Direktur SBT Media Centre ini menegaskan,  selama ini banyak  proyek fiktif di SBT, karena lemahnya pengawasan DPRD dan Inspektorat di sana. “ Banyak proyek fiktif di SBT. Lalu pengawasan DPRD SBT selama  ini mana? Kan DPRD ada tiga fungsi, yakni anggaran, legislasi, dan fungsi pengawasan. Begitu juga inspektorat. Apa yang dilakukan inspektorat selama ini, bukankah ini termasuk kongkalikong,” ketusnya. 

Karena itu, menurut Tianotak,  jaksa harus mengusut kasus ini hingga  tuntas. Jangan berhenti hanya pada dua tersangka, yakni Nurdin Mony dan Tommy Andreas. Sebab, ini sudah menjadi rahasia umum, tinggal dibuktikan dengan kinerja serius penyidik kejaksaan.

“ Ini bukan proyek kecil. Prosesnya melalui banyak pihak. Lalu  kenapa sampai lolos, ya karena dugaan kongkalikong itu,” tegasnya.
Pegiat anti korupsi SBT lainnya, Djafar Tukwain menilai hal yang sama. Selain Nurdin Mony, Tomy Andreas, pasti ada pihak lain yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memuluskan pendanaan proyek bernilai Rp 2,162 miliar ini.

Siapa saja pihak lain  tersebut?, Tukwain mengungkapkan, dari alur proyek secara resmi, maka keberadaan DPRD  dan  Inspektorat tidak dapat dihindari. Dua lembaga ini memiliki andil besar lolos tidaknya proyek ini.
Dan, lanjut Tukwain, ini tidak dapat dilakukan sendiri   oleh Nurdin Mony bersama DPRD dan Inspektorat, tapi peran Bupati Abdullah Vanath melalui kekuasaannya juga menjadi penentu jalan tidaknya proyek ini. ” Kemungkinan itu pasti ada, apalagi ini bukan proyek kecil, sehingga pasti jalan atas peran pihak-pihak itu,” katanya, kemarin.

Namun, menurut Tukwain untuk membuktikan keterlibatan para pihak tersebut, maka penyidik Kejati Maluku sudah harus menahan Nurdin Mony dan Tomy Andreas yang kini telah berstatus tersangka.    
 Kalau ini tidak dilakukan, menurutnya bisa saja  Nurdin Mony dan Tomy Andreas  dengan mudah  menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi  yang lain.  

“ Kami minta  jaksa segera menahan para tersangka tersebut, guna kelancaran  pemeriksaan.  Itu yang kita harapkan. Jangan sampai dibiarkan bebas, lalu menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi lain. Akhirnya,  bukan saja keterlibatan pihak  lain itu yang tidak dapat diungkapkan, tapi Nurdin Mony dan Andreas pun bisa saja bebas bila jaksa lengah,” terangnya.

Tukwain mengaku mengapresiasi kinerja penyidik Kejati Maluku yang tidak begitu lama dapat menetapkan dua tersangka dalam kasus jembatan Gaa. “ Ini prestasi kerja yang patut kita apresiasi. Dan kita berharap, ini lebih baik kedepan,”harapnya. (CR3)

Sabtu, 20 September 2014 02:26

KASUS

Koordinator Jaringan Suara Rakyat (JSR) Kabupaten Maluku Tengah, Said Muhammad Abubakar mendesak pihak Kejaksaan Negeri Masohi agar serius melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Masohi.

Kasus tersebut harus disampaikan ke publik, sebab banyak kasus korupsi di Malteng yang ditangani jaksa selama ini terkesan tertutup dan hilang tanpa alasan yang jelas. "Pantauan kami dalam berbagai kasus korupsi lebih banyak didiamkan tanpa alasan yang pasti," tandasnya di Masohi, Jumat,(19/9).

Menurut Abubakar, pengembalian uang senilai Rp 1 miliar ke RSUD Masohi, tidak mempengaruhi proses penyelidikan karena perbuatan melawan hukum sudah dilakukan. "Pengembalian itu setelah ditetapkan ada dugaan korupsi dalam dana alkes," terangnya lagi.

Pengembalian dana, kata dia, tidak ada pengaruhnya terhadap proses penyelidikan. "Jangan sampai persepsi publik bahwa dengan pengembalian uang itu masalah selesai, atau dapat meringankan pada putusan apabila kasus ini terbukti, karena perbuatan melawan hukum sudah terjadi,” kata dia.
 

Ia berharap tahapan penyelidikan harus dipublikasi karena kasus ini merugikan masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Harap dipublikasi sehingga semua masyarakat tahu, karena RSUD Masohi dari aspek pelayanan sangat tidak baik," pintanya.

Mereka yang sudah menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut yakni Panitia Pengadaan 3 orang, Pemeriksa Barang 4 orang, Penyedia Barang, Pimpinan PT Romantika Bahari, Dirk Thenu, saksi PT Romantika Bahari, Hardiaty, PT Hispeck Aneletika Suplayer, Direktur PT Rahayu Alwan Seh Guru Tuankotta, Bendahara RSUD Bahtul Leaonso serta Kepala Bidang Program dan Perencanaan Anggaran RSUD Masohi, Ny. Alwiah Alidrus. "Semua sudah diperiksa, nantinya kita agendakan untuk periksa direktur RSU dr. Ursula Surjastuti," terang Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Masohi, Wem Mairuhu.

Mairuhu merincihkan 17 item Alkes yang diduga dikorupsi yakni ECG atau alat rekam jantung, UV Room Stalizer, Intubalin Set, Sucsion Pumb, Bedside Monitor, Cardiotograpy, Nebulizer, USG 3D, Baby Incubator, Oxigen Concentrator, Operating Table, Microscope Binoculer, Dopler, Ginecological Wxamination Table, Infusion Pump, Steliliator dan Hematologi Anaalizer. "Pengadaan yang dibiayai APBN senilai Rp 6,5 miliar," bebernya.

Mairuhu menegaskan, pengembalian uang senilai Rp 1 miliar dari PT Romantika Bahari tidak akan mempengaruhi proses penyelidikan. "Siapapun yang terlibat tidak akan lolos," tegasnya.
Sebelumnya, Kasipidus Wem Mairuhu bersama Kasi Intel Leo Tuanakotta melakukan penggeledahan di RSUD pada Selasa, (12/8) lalu. Penggeledahan dilakukan di ruang bendahara, kepala bagian umum, serta ruang beberapa kepala seksi.

Yang menjadi target jaksa pada internal RSUD Masohi adalah Direktur RSUD dr Ursula Surjastuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran Bahtul Leaonso, Kabid Program dan perencanaan Alwiah Alidrus, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dr. Abdul Muthalib Latuamury, Ketua Panitia Tender Husein Abdullah, serta Direktur PT Romantika Bahari Dirk Thenu.

Direktur RSUD dr. Urula Surjastuti yang juga istri Sekertaris Daerah(Sekda) Malteng, Ibrahim Umarella diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Dimana dalam penggeledahan itu banyak alat kesehatan yang tidak dipakai dan disimpan begitu saja di gudang. Ironisnya lagi, lantaran ketakutan mereka mengembalikan uang senilai Rp 1 miliar. Ini menjadi bukti bahwa terjadi korupsi berjamaah di RSUD Masohi. (CR12)

Senin, 15 September 2014 02:02

AMBON, AE.— Sikap mayoritas kepala daerah menolak Pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi bentuk kekhawatiran adanya tekanan politik berlebihan dari wakil rakyat. Dengan pilkada langsung, para kepala daerah punya legitimasi besar dari rakyat, karena itu susah menjadikan pilkada sebagai alat penekan oleh DPRD.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Joseph Ufie menilai, keuntungan pilkada langsung bagi kepala daerah, adalah menikmati kebebasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala daerah akan merasa lebih tertekan, jika DPRD yang menentukan kemenangan mereka.

“Kepala daerah yang menolak pasti punya alasan dan perhitungan.  Misalnya, sekarang dimana mereka didukung rekomendasi partai politik saja sudah membuat parpol dan elit dewan berupaya untuk menekan dengan kepentingan-kepentingannya, apalagi jika DPRD yang pilih. Maka dipastikan semuanya kembali ke titik transaksional dan permainan elit politik semata. Dan Kada terpilih sangat sempit ruang geraknya dalam pengambilan keputusan,” ujar Ufie kepada Ambon Ekspres via seluler, Minggu (14/9).

Pegiat demokrasi lokal ini mengatakan, penolakan Pilkada melalui DPRD dari kalangan kepala daerah harus diapresiasi. Sebab kata dia, pilkada oleh DPRD juga punya potensi konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan elit politik lokal maupun nasional. 

“Kelompok kepala daerah yang mayoritas menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD harus diapresiasi. Pilkada oleh DPRD masih kita ingat tahun 2000-an awal itu juga sarat konflik, transaksional dan sarat politik uang. Dan semuanya hanya elit game (permainan elit) semata,”katanya.

Pilkada lewat DPRD, lanjutnya, akan melahirkan diskriminasi dan menyebabkan degradasi moral pemimpim yang luar biasa. Kepala daerah hasil pilkada langsung, bisa merubah pola kebijakan dalam pemerintahannya yang independen, akan menjadi pragmatis dengan adanya pertimbangan politis yang dipaksakan oleh DPRD.

“Apalagi kepala daerah yang independen tidak akan punya akses jika tidak punya uang dan sulit berurusan dengan DPRD ketimbang Kada dari elit parpol. Akan terlihat diskriminasi seperti itu. Dan mereka (Kada-red) yang menolak RUU Pilkada, sudah berhitung sampai kesitu,” papar alumni Master of Arch, Amsterdam University ini.

Untuk menghindari tekanan yang berlebihan dari DPRD dan partai politik, maka kepala daerah harus menjaga legitimasi politik rakyat dengan menolak pilkada di DPRD. “Para kepala daerah sekarang, produk Pilkada langsung sudah dapat legitimasi politik yang kuat dari rakyat. Itu yang menjadi fondasi politik kepala daerah untuk lebih independen dan tidak mudah didikte atau disandera oleh kepentingan-kepentingan politik DPRD maupun elit politik dibelakangnya,” jelasnya.

Terpisah, pengamat politik dan demokrasi lokal, Ali Roho Talaohu mengatakan, alasan yang paling mendasar bagi kepala daerah menolak pilkada lewat DPRD, agar mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Disamping menghindari tekanan yang kuat dari DPRD sebagai voters kemenangan Kada.

“Sebagian besar Kada memilih menolak pilkada lewat DPRD, disebabkan karena legitimasi rakyat jauh lebih murni dan bebas nilai ketimbang DPRD yang dihuni keterwakilan parpol yang sudah barang tentu mempunyai benturan kepentingan antar satu dengan lainnya. Dan itu bisa menyandera kepala daerah, apalagi yang berasal dari parpol,”kata Talaohu.

Magister ilmu politik Universitas Padjajaran ini justru kuatir akan ada kekuasaan tak terbatas (absolute power) dari mekanisme kepala daerah ditentukan di DPRD. Ketidakseimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif, akibat pilkada oleh DPRD bisa melahirkan sistem pemerintahan yang oligarki.

“Maka secara otomatis mekanisme penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak seimbang, sebab power DPRD semakin dominan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kekuasaan tidak terbatas dan melahirkan oligarki,”jelasnya.

Jika dipaksanakan pilkada lewat DPRD, maka agregasi dan artikulasi kepentingan politik menyusup tanpa batas kedalam proses pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala daerah yang dipilih semakin tidak independen.

Sementara menurut Johan Tehuayo, pengamat pemerintahan Unpatti lainnya, mengatakan, secara umum kepala daerah memiliki alasan penolakan Pilkada DPRD yang sama, yakni menghindari tekanan DPRD. Baik dalam proses pemilihan maupun menjalankan roda pemerintahan saat terpilih.

“Kalau dipilih oleh DPRD, maka ada ketergantungan dan menyebabkan dominasi DPRD atas kepala daerah. Kepala daerah dibuat repot, karena akan terjadi proses pemberhentian sewaktu-waktu, penolakan terhadap LPJ dan pengurasan terhadap APBD serta tindakan politik yang menyebabkan mengikat Kada dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan yang efektif dan efisien,”tandasnya.

Dalam konteks itu, maka proses pilkada langsung akan memberikan legitimasi politik yang kuat dan mengurangi intervensi legislasi lokal terhadap kebijakan kepala daerah dan ketergantungan pemerintah terhadap DPRD. Selain itu, kepentingan partai dan elit politik lokal di parlemen akan lebih dominan dalam proses-proses penetapan kebijakan pembangunan. 

“Kalau Pilkada lewat DPRD, maka Kada yang dihasilkan tidak memiliki kekuasaan dakam menjalankan visi dan misinya, karena adanya tekanan politik dari elit partai di dewan. Kekuatiran dari realitas ini akan terlihat pada proses penentuan jabatan-jabatan SKPD yang penuh dengan pertimbangan politis dan mengesampingkan aspek profesionalisme,” paparnya. (CR2)

Most Views