Breaking News
Hilang Sebelum 1 Jam - Senin, 29 Desember 2014 14:36
Victoria Park Tower segera Dibangun - Senin, 29 Desember 2014 14:20
Gerakan Kerukunan Dalam Natal - Sabtu, 27 Desember 2014 00:40
JK: 10 Tahun Saya Menahan Air Mata Untuk Aceh - Sabtu, 27 Desember 2014 00:40
Plus-Minus Nusa Ina di Batuasa - Rabu, 24 Desember 2014 12:50
Pemerintah Kota Tual Disasi - Sabtu, 13 Desember 2014 01:00
Polisi Amankan 11 Warga - Sabtu, 13 Desember 2014 01:00
Banyak Tersangka, Banyak Juga Tak Ditahan - Sabtu, 13 Desember 2014 01:00
Menteri Susi Disemprot Sanaky - Jumat, 12 Desember 2014 01:38
Warga Seram Utara Blokir Jalan - Jumat, 12 Desember 2014 01:27
Kermite Balik Serang Temmar - Selasa, 02 Desember 2014 16:29
Daniel Russel Dituntut 2 Tahun 6 Bulan - Rabu, 26 November 2014 01:53
2 Tahun, 8 Daerah Libur Pilkada - Rabu, 26 November 2014 01:41
Bentrok di Golkar, Maluku Pilih ARB - Rabu, 26 November 2014 01:37
Koruptor Dana Pendidikan di Bui - Rabu, 26 November 2014 01:08
KPK-Polisi Periksa Ahli Keuangan - Senin, 24 November 2014 02:35
Sahupala: Jadi Tumbal pun Saya Siap - Senin, 24 November 2014 01:48
Dugaan Korupsi di Runway Moa - Senin, 24 November 2014 01:48
amex

amex

Senin, 02 Februari 2015 01:03

 Delapan Warga Luka-Luka

AMBON,AE— Bentrokan pecah lagi di Kabupaten Maluku Tengah. Kali ini dari Saparua, bergeser ke Kecamatan Pulau Haruku. Dua kelompok massa saling serang menggunakan bom dan senjata api. Sedikitnya delapan orang mengalami luka-luka serius dan ringan, namun tidak ada korban  meninggal.

Polisi dan TNI kini menjaga perbatasan Desa Kailolo dan Rohomoni. Di Kota Ambon, aparat TNI bersenjata lengkap menduduki beberapa pos yang dinilai rawan, seperti Pasar Mardika. Mereka juga terus melakukan patroli, dari Sabtu (31/1) malam, hingga Minggu pagi.

Dua kelompok massa dari Desa Kailolo dan Rohomoni ini, saling serang diperbatasan dengan menggunakan bahan peledak, senjati api serta benda tajam lainnya. Peristiwa ini tak berlangsung lama, setelah aparat keamanan gabungan TNI/Polri, baik dari Polsek Pulau Haruku, dan Polres Ambon serta Kodim 1504 Ambon, tiba di lokasi kejadian, dan menghalau massa..

Informasi yang diterima Ambon Ekspres kemarin menyebutkan, peristiwa ini pemicunya dari perkelahian di Ambon. Aksi ini berawal dari saling balas dendam, hingga AT (23) dirawat di rumah sakit, akibat pukulan benda keras. Aksi saling balas membalas ini terjadi di kawasan Terminal Mardika, Kota Ambon, sabtu malam. Sebelumnya, HS juga pernah dipukul, dan telah dilaporkan ke polisi.

Polisi yang tiba di tempat kejadian perkara tidak menemukan pelaku, karena usai melakukan penganiayaan pelaku kemudian langsung kabur meninggalkan tempat tersebut. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran pihak yang berwajib. Sementara pasca insiden penganiayaan itu, terjadi ketegangan antara warga desa Kailolo dan Desa Rohomoni, di Pulau Haruku.

Bentrokan pecah pada pukul 04.00 dini hari.  Bentrokan itu mengakibatkan sedikitnya 8 warga terpaksa menjalani perawatan medis di sejumlah Rumah Sakit yang ada di Kota Ambon, di antaranya RS Umum Daerah Tulehu, RSUD dr Haulussy, serta RSU Al Fatah Ambon.

Warga yang dirawat di RS Al Fatah Ambon, yakni, BM (19) menderita luka tembak di bagian tangan kiri, AT (19), terkena luka tembak di bagian bahu kanan, diduga peluru bersarang. RO (45), terkena serpihan bahan peledak, luka cukup serius.

Warga yang dirawat di RSUD Tulehu,  J (17), terkena serpihan bahan peledak (bom), di bagian perut dan  M (22), terkena luka tembak dibagian paha, sementara dua korban luka lainnya yang mendapatkan perawatan medis di RSUD dr Haulussy Ambon, yakni  M (28), menderita luka robek di bagian tangan dan kepala serta MTS (28), terkena serpihan bahan peledak (bom), hingga mengakibatkan patah dibagian kaki kanan dan dua jari ditangan kiri putus.

Wakapolres Pulau Ambon dan Pp Lease, Komisaris Polisi Hendrik Eka Bahalwan, yang dikonfirmasi Ambon Ekspres membenarkan adanya kedua peristiwa tersebut. Kata dia,  konflik antar kedua kelompok warga yang terjadi Minggu pagi itu, akibat insiden penganiayaan terhadap salah satu warga dari kedua desa tersebut.

“Tadi (Minggu pagi) ada insiden dikit antar kedua warga, tetapi tak berlangsung lama. Insiden itu di duga akibat dari aksi penganiayaan yang di lakukan oleh OTK,” kata wakapolres.

Perwira utama di Mapolres Ambon ini, menjelaskan Ali alias AT, yang dianiaya dengan menggunakan benda keras itu mengalami luka dibagian kepala korban. Ketika disinggung peristiwa penganiayaan itu merupakan aksi balas dendam, Mantan Kasat reskrim polres Malteng itu menegaskan, untuk memastikan hal tersebut, pihaknya masih melakukan pengembangan.

“Luka akibat kena benda keras itu dan sementara di rawat di rumah sakit. Untuk penganiayaan itu kami masih melakukan penyelidikan. Dua rekan korban yang saat itu sementara bersama korban juga telah kami mintai keterangan, termasuk pegawai rumah makan itu sendiri. Prinsipnya untuk mengungkap identitas pelaku dan motif dari aksi itu masih dalam penyelidikan kami,” tegas Eka.

Mantan Kabag operasional Polres Pulau Buru itu menambahkan, untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan aparat keamanan telah memobilisasi personil aparat keamanan di kedua desa tersebut. “Pagi tadi (kemarin red), Pak kapolres sama pak Dandim, telah menuju ke Kecamatan Pulau Haruku terutama kedua desa dengan membawa pasukan sekitar 150 orang gabungan TNI/Polri, ditambah dengan aparat BKO dan Polsek yang ada disana,” terang dia.

Situasi keamanan di kedua desa dan kawasan terminal Mardika, setelah bentrokan kini telah aman terkendali. Namun dia mengimbau kepada warga untuk bisa menahan emosi dan jangan mudah terprofokasi sehingga mengganggu situasi dan kondisi keamanan.(AHA/ERM)

Senin, 02 Februari 2015 01:01

AMBON,AE— Kurang lebih sebulan lagi Pendaftaran bakal calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru akan dibuka. Namun, hingga saat ini konflik dualisme masih mendera Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua partai ini diimbau segera menyelesaikan konflik dengan mekanisme islah.

Pengamat politik, Jusuf Idrus Tatuhey menilai, untuk bisa mengikuti Pilkada serentak di seluruh Indonesia, khususnya Aru dan SBT, maka Golkar dan PPP harus segera menentukan sikap menyelesaikan konflik. Salah satunya adalah islah antara kedua kubu.

“Bisa dengan islah. Pokoknya kedua partai ini sudah harus memiliki kepengurusan yang sah sebelum tahapan pilkada serentak dimulai. Sebab masalah dualisme ini sangat berpengaruh terhadap proses pendaftaran bakal calon. Jika tidak diselesaikan, mereka tidak bisa ikut kontestasi pilkada,” ujar Tatuhey via seluler, Minggu (1/2).

Untuk DPP Golkar, hingga saat ini upaya islah antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono belum juga tercapai. Meski beberapa kali upaya mediasi dilakukan, kedua kubu belum mencapai titik temu. Tak jauh berbeda, kepengurusan DPP PPP juga masih berseteru.

Kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz sama-sama mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Seiring hal itu, Kementerian Hukum HAM masih menunda pengesahan kepengurusan DPP Golkar baik versi Aburizal Bakri maupun versi Agung Laksono. Demikian pula PPP. Kubu Romahurmuziy sempat mengantongi SK Kemenkumham, hanya saja SK tersebut mendapat gugatan kubu Djan Faridz yang saat ini masih berproses di PTUN Jakarta.

Tatuhey melanjutkan, sesuai Undang-Undang pemerintah daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun yang diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada dan Pemda 2014, menjelaskan, berkas pencalonan harus ditanda tangani ketua umum dan sekjen partai yang sah menurut UU. “Tentunya ketua dan sekretaris itu adalah berada dalam kepengurusan partai yang sah” jelas mantan ketua KPU Proivinsi Maluku dua periode ini.

Menurut Tatuhey, Golkar masih berpeluang mengikuti pilkada meski belum ada keabsahan terhadap kepengurusan yang baru hasil Musyawarah Nasional Bali dan Ancol. Pasalnya Kemenkum dan HAM akan menggunakan hasil Munas Riau 2009 sebagai sandaran hukum bagi Golkar untuk mencalonkan kepala daerah.

“Dengan demikian jika belum disahkan kepengurusan yang baru hasil Munas Bali atau Jakarta, maka Golkar tetap memakai SK kepengurusan lama untuk mendaftarkan bakal calon kepala daerah,” katanya, meniru pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di media nasional soal polimik Golkar.

Meski begitu, baik Golkar maupun PPP, sebaiknya menyelesaikan konflik. Mengingat pentahapan pilkada serentak yang sudah sangat dekat, yakni pembukaan pendaftaran bakal calon 26 Februari.  “Kita berharap mereka akan menempuh cara yang cepat dan tepat agar tidak rugi dalam proses pilkada. Saat ini mereka kan berproses di pengadilan. Karena itu, dalam waktu satu dua hari pengadilan sudah harus memutuskan,” ucap mantan akademisi ilmu politik dan pemerintahan Universitas Pattimura itu.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Jen Latuconsina, “Solusinya, baik PPP maupun Golkar segera menyelesaikan konflik internal dengan islah nasional melalui mekanisme partai masing-masing. Sehingga kemudian menjadi hanya satu kepengurusan dari pusat sampai daerah,” kata Latuconsina, Minggu (1/2).

Baik PPP maupun Golkar lanjut Latuconsina, merupakan dua partai politik besar sekaligus tertua warisan pemerintahan Orde Baru Indonesia saat ini. Olehnya itu, apapun konflik yang mendera akan tetap diselesaikan dengan bijaksana.

“Tentu kedua partai politik ini sudah menghadapi berbagai goncangan politik dari zaman ke zaman. Atas dasar pengalaman empirik politik itu, maka saya kira PPP dan Golkar di Maluku akan dapat menyelesaikan konflik internal mereka,” kata dia.

Hanya saja, dengan waktu yang  singkat untuk pendaftaran bakal calon kepala daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Perppu dan diterjemahkan dalam PKPU, yakni akhir bulan ini, sangat tidak mungkin dipenuhi partai Golkar maupun PPP.

“Namun, mengenai tenggat waktu tanggal 26 Februari untuk menyelesaikan konflik kedua partai ini belum bisa di penuhi. Tapi saya yakin, konflik yang mendera kedua partai ini akan selesai menjelang penetapan calon kepala daerah oleh KPU kabupaten SBT dan Kepualauan Aru,” tandas kandidat doktor di Universitas Negeri Makassar ini.

Soal dampak konflik yang berkepanjangan terhadap kesolidan dan perolehan suara calon bupati yang diusung Golkar dan PPP, Latuconsina menilai tidak teralu signifikan. kedua partai ini memiliki basis massa yang jelas di akar rumput.

Apalagi dalam Pilkada, lanjutnya, partai bukan satu-satunya faktor determinan dalam menopang perolehan suara dan pemenang calon kepala daerah, melainkan figuritas calon. “Artinya popularitas figur calon kepala daerah juga menjadi faktor determinan dalam memenangkan pilkada di samping popularutitas partai politik itu sendiri,” kunci analisis politik ini.(TAB)

Senin, 02 Februari 2015 00:49

Pecinta  Motor Gede alias Moge dari perkumpulan  Cibubur Motorcycle  (CMC)  akan menjelajahi jalanan Ambon – Seram  sepanjang  1.430 kilometer. Rute ini akan dilintasi selama 5 hari, dari 3 Februari  sampai 7 Februari 2015. Rute tour   Ambon – Seram dipilih sebagai arena promosi wisata dan  pemanasan sebelum CMC melakukan  Erapa  Tour  pada 25 April hingga 5 Mei 2015. 

Catatan: Almudatsir sangadji

Road Captain CMC pada tour Ambon-Seram Mesha Rizal Sini mengatakan tour CMC di Pulau Ambon dan Pulau Seram akan diikuti 13 peserta dengan  mengerahkan 5 unit  motor  Harley Davidson, 1 unit motor Versys, 3 unit motor  BMW, 1 unit motor KTM, 1 unit motor  Goldwing dan 2 unit motor KLX. “Itu khusus kami datangkan dari Jakarta melalui ekspedisi kapal laut ke Ambon,” tutur Direktur Utama PT. Agung Multi Berjaya, perusahaan pengembang dan properti di Jakarta ini.

Selain crew inti, tim ini juga didukung oleh 5 personil  untuk dukungan  logistik dan 4 personil tim kameramen dari dua stasuin TV  swasta nasional. “Mereka ini memiliki tugas masing-masing untuk mendukung tour Ambon – Seram. Kami sengaja membawa wartawan TV  swasta nasional untuk publikasi pariwisata di Maluku melalui even ini,” ungkap Mesha.

Menurutnya, Tour riding  Ambon-Seram telah direncanakan dengan baik, karenanya akan menjadi bagian dari catatan ensiklopedi perjalanan tour riding CMC di dalam negeri. Ini juga merupakan ajang touring  CMC pertama di tahun 2015, sebelum Eropa Tour  yang akan  dilakukan CMC pada 23 April hingga 5 Mei 2015. “Kami  telah melakukan survei medan jalan untuk  touring dan tempat-tempat yang akan disinggahi. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya juga telah dilakukan, agar harapan kami  tour Ambon-Seram dapat berjalan dengan baik,“ tandas dia.

Sejumlah  lokasi wisata dan tempat bersejarah akan ikut disinggahi para anggota touring CMC, diantaranya Pintu Kota,  Gong Perdamaian, Patung Christina Martha Tiahahu, Gereja Tua dan Mesjid Tua di  Negeri Hila, Benteng Amsterdam  dan Batu Layar di Leihitu. 

Di Pulau Seram, disamping mereka menjelajahi  jalanan nan eksotik dan menantang, juga akan menyinggahi Ora Beach di Seram Selatan, lokasi Taman Nasional Manusela  dan lokasi wisata Pulau Osi di Seram Bagian Barat. Rute di Pulau Seram akan dijajaki dari Seram Barat hingga ke Kota Bula, ibukota Kabupaten Seram Bagian Timur.

Menurut dia, tour Ambon – Seram dianggap bagian penting dari rencana CMC, karena daerah ini memiliki alam yang eksotik dan menantang. Selain itu, lanjutnya, tidak banyak even sejenis yang memilih Ambon- Seram sebagai rencana touring dalam negeri. “Ini akan menjadi pengalaman tersendiri, karena di dalam negeri kami telah melakukan tour di beberapa daerah di Bagian Barat,  Bagian Tengah dan Bagian Timur Indonesia,” jelas dia.

Selain touring, tujuan utama  CMC pada even tour riding Ambon – Seram  adalah untuk mempromosikan potensi wisata dan mengabarkan kepada masyarakat luar bahwa daerah ini semakin kondusif, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab CMC juga memiliki konseren yang besar pada kegiatan sosial lainnya, seperti menyantuni kaum dhuafa, melakukan sunatan massal gratis,  serta melakukan aksi donor darah di beberapa daerah.

“Khusus untuk tour Ambon-Seram kami ingin memperkenalkan potensi wisata dan menunjukkan kepada orang lain di Indonesia bahwa Ambon  sudah sedemikian aman dan kondusif, karenanya tour kami diliput 2 stasiun TV swasta nasional. Itu misi utama tour CMC di Ambon,” tandas pengusaha muda ini.

Divisi Touring CMC di  Ambon-Seram,  Maludin mengatakan  perkumpulan ini telah melakukan tour di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri diantaranya Bandung  Adventure Tour, Jogyakarta Adventure  Tour, Dieng Adventure Tour, Pangandaran Adventure Tour, Palembang Adventure Tour,  Lampung Adventure Tour,  Padang Adventure Tour, Lombok Adventure Tour, Palu Adventure Tour dan Gorontalo dan Manado Adventure Tour. 

Sedangkan untuk touring luar negeri diantaranya  Ranong – Pathong Adventure Tour sepanjang 506 kilometer di Thailand (2013), Merlbourne Adventure Tour (2013),  dan  New Zealand Adventure Tour sepanjang 1400 kilometer (2013), New Zealend – Chriscut – Welingtong Adventure Tour sepanjang 1500 kilometer (2014), juga tour di Malaysia  dan Eropa Timur. “Setelah tour Ambon Seram, kami akan melanjutkan Eropa Tour sepanjang 2400 kilometer melintasi Perancis, Swiss, Itaia dan Monako, “ ungkap pemilik motor Harley Davidson ini.    

Officer Tour Ambon-Seram, Muhammad Andri menyebutkan sejauh ini koordinasi dengan pemerintah daerah  di Maluku lumayan baik, karena baik para bupati maupun Gubernur Maluku memberikan apresiasi positif. “Kami mendapatkan respon yang baik, karena diberikan kesempatan oleh pemimpin di daerah untuk bersilaturahmi ke Maluku. Ini akan memudahkan kerjasama kita kedepan,” sebut Andri.

Dia berharap tour Ambon – Seram dapat memberikan manfaat bagi promosi pariwisata di  daerah Seribu Pulau ini, karena alamnya indah, kulinernya unik, dan hubungan masyarakat dan kebudayaannya menarik. “Hal ini tentunya akan ikut kami suarakan ke luar, sehingga orang tidak keliru menilai keadaan yang sudah semakin membaik di Maluku,” tandas dia.

Ambon dan Seram, kata dia, sudah lama  terkenal dikancah nasional dan regional. Dua daerah ini memiliki potensi dan keunikan wisata sejarah, bahari dan budaya, namun membutuhkan citra positif di mata wisatawan. Dia menilai apabila daerah ini dipromosikan dengan baik akan menarik banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.   

Lanjut Andri, melalui tour Ambon-Seram hubungan personil CMC  yang terdiri dari ragam latar dapat terjalin dengan baik dengan masyarakat dan pemimpin di Maluku. Hal ini, kata dia, akan menjadi awal yang baik untuk kerjasama antara personil CMC untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Maluku.

“Kami ucapkan terima kasih kepada  Bapak Gubernur  Maluku, Pak Said Assagaf, karena merespon tour Ambon – Seram ini dengan antusias. Begitupun dengan Bapak Walikota Ambon, Bapak Bupati Maluku Tengah, Bapak Bupati Seram Bagian Barat serta Bapak Bupati Seram Bagian Timur,” tutur Andri.

Ke-13 bikers yang ikut tour ini adalah Mesha Rizal Sini, Herry Legenda Wisata, Tonny Asikin, Arisandy, Richard, Ruddy Wijaya, Ardi, Tolet, Sugiarto, Muhammad Andri, Maludin, Ahmad dan Andrey Bag. Sedangkan support tim logistik adalah Erwien Dhanie Siagian, Almudatsir Sangadji, Ajis Talaohu, Gibson dan Hamdi. Untuk kameramen adalah Zaimal Romaneza, Hendry Erian, Edo Medina dan Agung Rahardian.         

Perkumpulan CMC didirikan  pada 10 November 2007, kini memiliki 64 anggota, yang tersebar di beberapa daerah di Jakarta dan Jawa Barat. CMC rutin menggelar even touring Moge dengan agenda yang terjadwal, baik di dalam dan luar negeri, sehingga nama perkumpulan ini sudah amat terkenal dikalangan pecinta Moge di Tanah Air. Anggota CMC terdiri dari pengusaha, pengacara, karyawan BUMN dan pejabat Polri dan militer. (**)

Senin, 02 Februari 2015 00:49

AMBON, AE— Penanganan kasus kredit macet Bank Maluku tidak bisa hanya terhenti pada tiga tersangka saat ini, mereka hanya bawahan. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku perlu membuka kasus ini lebih jauh, mengungkap keterlibatan bos PT Nusa Ina Pratama, Yusuf Rumatoras dan petinggi Bank Maluku yang punya peran penting dalam proses pemberian kredit.

Penetapan tiga tersangka saat ini, harus dijadikan proses awal untuk mengungkap keterlibatan debitur dan petinggi Bank Maluku dalam kasus kredit senilai Rp12 milyar itu. “Yang mencairkan kredit maupun yang menerima kredit sama-sama merupakan pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka keduanya otomatis harus menjadi tersangka,” kata Pengamat hukum Universias Pattimura (Unpatti),  Arman Anwar, Minggu (1/2).

Untuk memastikan proses hukum  terhadap kasus ini berjalan maksimal dan  penyidik dapat menjerat semua pihak yang terlibat, maka  masyarakat  harus proaktif mengawal kinerja penegak hukum pada Korps Adhyaksa itu. “Agar proses penegakkan hukum ini tidak terhenti sampai pada orang-orang kecil saja, sementara  para pimpinannnya yang harusnya ikut bertanggung jawab tidak tersentuh oleh penegak hukum,” tegasnya.

Menurut dia, bila penegak hukum bekerja profesional, maka baik debitur maupun petinggi Bank Maluku yang punya peran penting dalam proses kredit hingga pencairan  dana bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum. 

Dia menjelaskan,  penyidikan merupakan proses yang bertahap. Karena itu disebut serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya menjadi terang, tentang tindak pidanannya sehingga dapat menemukan tersangka baru.

 “Jadi, strategi penyidikan itu bisa saja dimulai dari orang-orang pada level yang paling bawah dulu kemudian ke atas. Demikian pula dalam proses penuntutan. Biasanya dimulai dari orang-orang bawahan dulu untuk menjadi terdakwanya, agar ada bukti dan fakta-fakta dipersidangan. Soal perlu ditahan atau tidak tergantung penilaian penyidik,” terangnya. 

Anggota DPD RI asal Maluku,  Jhon Pieris  yang dimintai komentarnya tentang masalah ini mengemukakan, kasus in perlu diusut hingga tuntas. Semua pihak yang berperan dalam proses kredit, baik pihak bank, termasuk petinggi Bank Maluku maupun pemilik PT Nusa Ina Pratama harus dibidik. 

“ Kita berharap, Kejaksaan Tinggi Maluku dalam menangani perkara ini, harus bergerak lebih cepat, lebih sistematis,  tidak saja menyidik staf-staf biasa tetapi juga kalau ada bukti kuat, perlu menyidik sampai pada debitur itu. Siapa yang memberikan kredit dan siapa yang menerima kredit, harus dilacak,” kata Pires, di Ambon, kemarin.

Guru besar Ilmu hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI)    Jakarta ini menegaskan, penanganan kasus ini perlu menjadi pelajaran penting dalam rangka menjauhkan  Bank Maluku dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang di bank plat merah itu. 

Karena itu, lanjut dia, para petinggi Bank Maluku yang punya wewenang dalam pemberian kredit ini juga perlu diperiksa. Dia menegaskan, pemberian kredit sebesar Rp12 milyar adalah jumlah yang besar  untuk ukuran Maluku. Dana sebesar itu, seharusnya diberikan  sebagai kredit perusahan yang kredibel. Bila tidak, sangat bersiko, apalagi kredit diberikan  sampai tiga tahap.

Pieris mengatakan, Pendapatan Asli Daerah Maluku,  kecil. Pembangunan Maluku di seluruh kabupaten/kota itu masih berharap banyak pada  kucuran dana dari APBN. Sehingga, dana yang disimpan di Bank Maluku,  seharusnya dapat dioptmalkan. “Kredit macet ini sebesar Rp12 milyar itu, bagi Maluku kan cukup besar, ya. Karena itu, pihak perusahaan yang mengkredit sebenanya harus dilirik dalam proses hukum ini. Harus disidik juga. Ia kan yang bertanggung jawab juga. Bukan saja staf yang ada di Bank Maluku, tapi pemilik perusahaan itu juga harus disidik,“ tegasnya.(MAN)

Senin, 02 Februari 2015 00:49

CPNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyesalkan sikap 11 pemerintah daerah yang belum mengambil hasil tes CPNS. Dua dari 11 daerah tersebut berasal dari Maluku, yakni Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Hingga 29 Januari 2015, mereka belum mengambil hasil tes CPNS di Panselnas.

“Sebenarnya Panselnas sudah menginformasikan ke Badan Kepegawaian (BKD) provinsi tempat 11 pemda tersebut untuk segera mengambil hasil tes CPNS. Namun belum juga diambil,” kata Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman dalam keterangan persnya, Jumat (30/1).

Adapun 11 pemda yang belum mengambil hasil TKD adalah Kabupaten Serdang Bedagai (Sumut), Kabupaten Tanah Karo (Sumut), Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumut), Kabupaten Tanjung Balai (Sumut), Kabupaten Nganjuk (Jatim), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalteng), Kabupaten Barru (Sulsel), Kabupaten Selayar (Sulsel), Kabupaten Buru Selatan (Maluku), dan kabupaten Seram Bagian Barat (Maluku).(esy/jpnn/fmc)

Jumat, 30 Januari 2015 13:54

Seniman jalanan asal New York, AS, bernama Katsu melukiskan wajah bos Facebook, Mark Zuckerberg. Anehnya, Katsu melukis wajah Mark tidak menggunakan tinta, atau cat, melainkan menggunakan tinja. Menjijikan.

Sebelumnya, pada 2013 lalu, Katsu juga membuat poster bergambar Mark Zuckerberg namun dengan luka lebam pada mata sebelah kanan. 

Kali ini lewat pameran tunggal bertajuk Remember the Future di galeri The Hole, New York, Katsu lagi-lagi menjadikan Mark sebagai obyek kritikannya.

Menurut Katsu, dirinya membenci Mark sebab memiliki misi untuk merampas kehidupan pribadi. Katsu menilai Facebook tidak menghargai kehidupan privasi para pemakainya.

“Ada orang yang berjuang untuk melindungi privasi, anonimitas, dan kebebasan.

Di sisi lain, ada yang mencoba untuk mengontrol, memantau, dan menarik keuntungan. Saya ingin publik mendengar pandangan saya,” ujar Katsu. (is)

Jumat, 30 Januari 2015 13:49

Hampir semua sekolah mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK telah memiliki perpustakaan. Kalau pun belum ada gedung khusus perpustakaan, tapi ada ruangan kelas yang disulap menjadi ruang perpustakaan.

Informasi yang dihimpun dari beberapa sekolah, baik di kota provinsi maupun sekolah di desa-desa terpencil sekalipun, perpustakaan sekolah telah dimiliki. Hanya saja, pemanfaatan perpustakaan sekolah itu yang jadi persoalan.

Dari informasi atau keterangan langsung sejumlah pihak sekolah, pemanfaatan perpustakaan oleh siswa itu masih sangat rendah.

Terkesan keberadaan perpustakaan hanya menjadi hiasan sekolah serta hanya untuk memenuhi tuntutan penilaian untuk mendapatkan pengakuan akreditasi sekolah. Tapi setelah itu, keberadaan perpustakaan sekolah lebih banyak ruangannya dikunci rapat. Jika ada keperluan, barulah pihak sekolah membukanya.

Tentu kondisi ini, sangat kontradiksi dengan niat baik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang mengharuskan perpustakaan sekolah harus dimanfaatkan.

Salah satu caranya adalah dengan membuat keputusan untuk siswa wajib baca sebelum pelajaran dimulai atau sesaat sebelum pulang sekolah.

“Kami usulkan dalam menumbuhkan minat baca siswa, bagaimana kalau anak-anak kita (siswa) diwajibkan baca buku sesudah pelajaran dimulai, atau sebelum pelajaran dimulai. Tidak perlu waktunya lama, 15 menit atau 30 menit. Itu dilakukan setiap hari,” ujar Menteri saat itu.

Apa bahan bacaannya, Mendikbud menyarankan untuk memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. “Terserah baca buku apa saja, yang penting membaca,” lanjut menteri.

Lalu bagaimana animo siswa di perpustakaan sekolah saat ini? Tentu pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan di masing-masing sekolah agak berbeda-beda.

Ada sekolah yang setiap hari perpustakaan dibuka dan disiapkan tenaga pengelolanya, walau minim pengunjung. Tapi, ada juga sekolah yang terkesan perpustakaanya hanya pelengkap syarat sebuah satuan pendidikan.

Sejumlah guru atau kepala sekolah yang ditemui memiliki keluhan yang sama, animo siswa untuk mendatangi perpustakaan sangat minim.

“Mereka mendatangi perpustakaan jika diminta guru untuk mencari tugas pelajaran,” ujar Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 4 Ambon O. Sitaniapessy, S.Pd beberapa waktu lalu.

Lalau bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk mendorong pihak sekolah memanfaatkan perpustakaan sekolah secara maksimal? Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon Matheis Lekatompessy mengaku, pihaknya setiap waktu turun ke sekolah melakukan pembinaan terkait pemanfaatan perpustakaan sekolah.

Bahkan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) maupun penilaian terhadap kinerja sekolah dalam pengelolaan perpustakaan sekolah.

Ini semua dilakukan, kata dia, untuk meningkatkan peran serta perpustakaan sekolah, agar tetap aktif memberikan pelayanan kepada siswa dalam meningkatkan minat baca, sehingga siswa tidak membuang waktu percuma ketika berada di sekolah. (PRO1/PRO2)

Jumat, 30 Januari 2015 13:45

Jaksa Buka Kembali Penyidikan Baru

AMBON, AE— Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memastikan, akan membuka kembali penanganan kasus korupsi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Pulau Kassa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Setelah mengeksekusi Wellem Pittileihalat dan Jonathan Pessireron karena terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus RHL pulau Kassa, kini penyidik Kejati Maluku bakal menjerat tersangka lain dalam kasus itu.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati  Maluku, Benny Santoso kepada sejumlah wartawan mengatakan, jaksa akan akan membuka kembali kasus itu karena diduga ada pihak lain yang turut terlibat di dalamnya.

“Kami akan membuka kembali kasus RHL Pulau Kassa,“ ungkap Santoso.

Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, saat kasus itu masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, ada yang mengarah pada pihak lain. Dalam hal ini, mantan Kadis Kehutanan SBB, Jhon Selanno dan Maks Kermite selaku kontraktor.

“Fakta dari keterangan saksi saat persidangan, ketika Wellem Puttileihalat dan Jonathan Pessireron disidangkan, itu menjadi petunjuk dari majelis hakim untuk kami membuka kembali kasus ini. Sehinnga kami akan menelusuri lebih lanjut,“ terang dia.

Dikatakan, tidak menutup kemungkinan Selanno maupun Kermite serta pihak lain yang diduga terlibat bakal jadi tersangka. “Siapa saja bisa terlibat. Untuk itu kami akan bekerja profesional untuk memproses kasus ini lebih lanjut,“ pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tahun 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan SBB memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1 miliar.

Khusus untuk belanja modal pengadaan tanaman sebesar Rp 828.450.000.

Wellem Puttileihalat (terpidana) mengikuti lelang pekerjaan pengadaan tanaman rehabilitasi Pulau Kassa tahun 2007 dengan menggunakan perusahaan CV Atma Pratama berdasarkan kuasa dari La Mane Direktur CV Atma Pratama.

Selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan SBB, Z Sellano menetapkan CV Atma Pratama sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan tanaman rehabilitasi Pulau Kassa.

Sialnya, proyek itu malah dikerjakan oleh tiga perusahaan yang mengikuti lelang saat itu.

Lebih parahnya lagi, proyek itu tidak dikerjakan sesuai kontrak yang ada.

Sehingga penyidik menetapkan Wellem Puttileihalat dan Jonathan Pessireron sebagai tersangka. Keduanya telah divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim dan dieksekusi ke Lapas kelas II Ambon.(AFI)

Most Views