Breaking News
Gubernur Tinjau Gunung Botak - Kamis, 20 November 2014 01:31
Hari Ini KPK di Maluku - Rabu, 19 November 2014 00:54
Pangdam Ambil Alih Pengamanan Gunung Botak? - Sabtu, 15 November 2014 01:43
Kapolri: Saya Mohon Maaf - Sabtu, 15 November 2014 01:29
Golkar Maluku Dukung ARB - Sabtu, 15 November 2014 01:28
Lembar Pertama Cerita Vanath - Jumat, 14 November 2014 01:58
Penambangan Illegal, Dikawal Aparat Keamanan - Selasa, 11 November 2014 01:32
Selangkah Lagi, Tommy Andreas DPO - Selasa, 11 November 2014 01:32
Belum ada Pembatasan Pembelian BBM - Selasa, 11 November 2014 01:32
Mau Nyalon, Uji Publik Dulu - Selasa, 11 November 2014 01:32
Skenario Besar di Gunung Botak - Senin, 10 November 2014 01:34
Bupati, Pangdam, Kapolda Bakal Dipanggil DPRD - Jumat, 07 November 2014 01:29
Hapus Stigma, 2015 Mangente Ambon Digelar - Jumat, 07 November 2014 01:29
amex

amex

Kamis, 20 November 2014 01:44

AMBON, AE.— Lima kepala daerah di Maluku, tak hadiri penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi. Padahal undangan kepada mereka sudah disebarkan pihak panitia pelaksanaan semiloka yang dihadiri oleh utusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lima kepala daerah ini masing-masing, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath, Caretaker Bupati Aru, AG Gainau, Bupati Maluku Tenggara Barat, Bitzael Silvester Temmar, dan Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno.

Belum diketahui alasan ketidakhadiran lima kepala daerah ini. Namun, sejumlah pihak menyesalkan ketidakhadiran mereka. Pasalnya, kehadiran mereka dalam pertemuan itu akan mengikat, dan menjadi alat kontrol publik terhadap kinerja pemerintahannya.

KPK sendiri menilai praktik gratifikasi sebagai salah bentuk  penyalahgunaan uang negara termasuk di Provinsi Maluku  mendapat  perhatian serius. Karena itu, kemarin langsung digelar penandatangan komitmen.

“Ketidakhadiran mereka patut dipertanyakan. Ini menjadi ujian, agar publik bisa menilai kepala daerah mana yang punya komitmen dalam pemberantasan korupsi, dan mana yang tidak. Yang sudah membuat komitmen harus benar-benar menjalankannya,” ungkap Koordinator MDV, Rizal Sangadj ketika dihubungi Ambon Ekspres tadi malam.

Menurut dia, komitmen  pengendalian gratifikasi di Maluku menjadi hal penting, ketika trend korupsi dalam lima tahun terakhir ini sangat menonjol, apalagi ada dua kepala daerah yang sudah ditetapka sebagai tersangka korupsi. “Dengan demikian hukum kini sudah menyentuh mereka-mereka yang memegang kunci kekuasaan” kata dia.

Ditetapkannya Bupati SBT, Abdullah Vanath, dan Wali Kota Tual MM Tamher sebagai tersangka, dan almarhum Theddy Tengko sebagai terpidana, menandatang Maluku berada dalam kondisi kritis. “Butuh disembuhkan, karena itu dosis penyembuhan harus diserahkan pada orang yang tepat,” kata dia menganalogikan.

Yang dikuatirkan, kata dia, trend korupsi ini menular ke daerah-aerah lain yang menyentuh level penguasa. “Penandatanganan komitmen kita harapkan bukan hanya konsep, tapi harus bisa dibuktikan secara konkrit. Langkah-langkahnya bisa dengan model tata kelola pemerintahan yang baik,” kata dia.

Kemarin, komitmen pengendalian gratifikasi ditandatangani  oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff,  Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy,  Bupati  Kabupaten Buru, Ramli Umasugi, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Jacobus Puttileihalat, dan Bupati  Kabupaten Buru Selatan  Tagop Sudarsono Soulissa.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Direktur Gratifikasi Kedeputian Pencegahan KPK Giri Suprapdiano. Aksi tandatangan ini disela kegiatan Semiloka  Koordinasi Supervisi Pencegan Korupsi di gedung Islamic Center, Rabu (19/11).

 “ Ini menunjukkan komitmen Pemerintah provinsi Maluku dan kabupaten kota di Maluku dalam melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi,” kata Direktur Gratifikasi Kedeputian Pencegahan KPK Giri Suprapdiano, dalam rilis yang diterima koran ini.

Dia mengatakan kegiatan  semiloka yang diselenggarakan oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat dan BPKP perwakilan di Maluku tersebut didasari  pada kewenangan KPK,  yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang   hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

“ Ini menjadi perhatian serius pemerintah, baik di pusat maupun daerah,” katanya.   Semiloka   ini menjadi salah satu  upaya  pencegahan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, terkait  upaya pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sektor Ketahan Pangan, Sektor Pertambangan, dan sektor Pendapatan di Provinsi Maluku.

“ Sebab, semangat dan paradigm  pembangunan nasional mestinya merujuk pada pembukaan UUD 1945, yang harus berpihak pada  rakyat. Pembangunan itu harus memprioritaskan rakyat sebagai penerima manfaat langsung,” sebutnya.

Turut hadir dalam kegiatan Semiloka,   Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur BPKP, Slamet Heryadi dan pejabat di jajaran  pemerintah provinsi Maluku. (CR3)

Kamis, 20 November 2014 01:44

AMBON, AE.—Pemerintah akhirnya merealisasi tuntutan para sopir angkutan kota. Kemarin resmi tarif angkot naik sebesar 15 persen. Kenaikan ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 646 tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkot Jalan Untuk Penumpang Umum Kelas Ekonomi di Kota Ambon.

Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy mengatakan, kenaikan sudah maksimal untuk kebutuhan penumpang kelas ekonomi ke bawah. Hal tersebut dilakukan guna mengikuti kebijakan pusat ke setiap daerah. Meskipun kenaikan BBM mempengaruhi tingkat kehidupan masyarakat namun kebijakan menaikkan harga tarif angkutan jalan masih di atas rata-rata.

“Jadi kenaikkan harga tarif berdasarkan jarak kilometer. Tentu naiknya tidak seberapa. Itu juga bervariasi sesuai kondisi jangkauan operasional mobil angkutan umum,’’ ungkapnya kepada wartawan di Balai Kota Ambon, kemarin.

Wali kota mengatakan, tarif untuk pelajar dan mahasiswa tetap berbeda dengan penumpang umum. Para pelajar dan mahasiswa tetap akan membayar Rp 2000. “Jadi mereka yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa hanya membayar Rp 2 ribu tiap kendaraan,” tegasnya.

Dia mengingatkan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk bisa mensosialisasikan keputusan tersebut kepada para sopir untuk dipahami. ‘’Jadi saya harapkan segera disosialisasikan kepada par supir agar segera diketahui,’’ pungkas dia.

Sementara itu, pengurus Organda Kota Ambon, Abdul Munir merasa keberatan dengan harga tarif yang ditentukan hanya 15 persen. Dia mengaku, pihaknya berkeinginan agar tariff angkot bisa naik sebesar 40 persen. Ini mengingat harga premium yang naik cukup besar. “Penetapan kenaikan 15 persen kurang maksimal dan tidak memuaskan sebab tidak sebanding dengan kenaikkan BBM yang melonjak tinggi. Kami kecewa tapi apa boleh buat karena sudah diputuskan,’’ pungkas dia.

Dia menjelaskan, untuk menaikkan tarif angkot, Pemkot Ambon harus mempertimbangkan  permohonan organda pusat yakni  kenaikan harus sebesar 25 persen.  “Untuk Kebun Cengkeh harus Rp 3.500 dan STAIN Rp 4.000 karena ini jurusan yang ada tanjakkannya dan turunan. Jangan disamakan dengan jurusan lain yang jalannya rata. Kami harap pemerintah dapat  perhatikan aspirasi kami ini,” sebutnya. (CR3/M8)

Kamis, 20 November 2014 01:31

Theresia Laurens, (52) tak pernah membayangkan akan mencapai strata akademik tertinggi dengan menyandang predikat guru besar. Apalagi bidang yang menciptakannya menjadi seorang profesor wanita pertama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura ini, adalah matematika. Ilmu yang selalu dihindari oleh banyak orang ketika menempuh pendidikan formal.

Dia lahir di Tomra, Kecamatan Serwaru Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 17 Mei 1962. Tomra bukan lokasi yang dekat dengan Ambon, Ibukota Provinsi Maluku. Jauh, dan terbilang terkebelakang. MBD menjadi kabupaten lepas dari Maluku Tenggara Barat, pada tahun 2008.

Dia, adalah putri pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya, Johanes Laurens adalah seorang guru di salah satu sekolah terpencil di Tomra. Sejak masuk sekolah dasar, dihatinya sudah terbesit keinginan meneruskan cita-cita mulia ayahnya, menjadi seorang guru.

Dia bukan orang berada. Miskin, tapi cita-citanya mengalahkan kondisi hidupnya. Kondisi ekonomi keluarganya tak membuat Theresia kecil kalah untuk menggapai cita-citanya. Setelah menamatkan Sekolah Dasar tahun 1973 dan Sekolah Menengah Pertama tahun 1976 di Kecamatan Serwaru, ia melanjutkan  pendidikannya pada SMA Negeri 2 Ambon   dan tamat pada  tahun 1980.

“Awalnya saya berkeinginan masuk SPG (Sekolah Pendidikan Guru), tapi saat itu ada keinginan kuat untuk bisa ke luar negeri, maka saya mengurungkan niat masuk SPG, dan memilih masuk SMA Negeri 2,” ujarnya.

Dalam masa pendidikan di SMA banyak kesan hidup ia lalui. “Ada kesan yang tidak bisa dilupakan waktu SMA. Saya tinggal di Kudamati setiap hari jalan kaki ke sekolah di SMA Negeri 2 Ambon. Waktu itu belum ada angkutan kota,” kenangnya.

Theresia yang masa kecilnya dihabiskan di salah satu desa terpencil di Moa yakni Tomwawan tidak patah arang. Perjuangan jalan kaki akhirnya diakhiri setelah tamat SMA tahun 1980. Pendidikan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura Ambon ditempuhnya. Menjadi Sarjana  Pendidikan Matematika tahun 1985. Dan Magister Pendidikan Matematika  diperolehnya di  IKIP Negeri Surabaya tahun 1992.

Kemudian karier studinya diteruskan di Universitas Negeri  Surabaya, dan tahun 2009 menyelesaikan  Doktor   Pendidikan Matematika  dengan melakukan  Penelitian Pengembangan Teori  dalam Bidang Psikology Kognitif  khususnya Teori Level Metakognisi dalam Penyelesaian Masalah Matematika.     

Hasil penelitian  menghasilkan Teori  Level Metakognisi yang baru berdasarkan tahapan kesadaran berpikir dalam menyelesaikan masalah Matematika yaitu Level Tacit Use, Level Aware Use, Level Semi strategic Use, Level Strategic Use, Level Semi reflective Use dan Level Reflective Use. 

Penemuan Teori ini memberikan kontribusi bagi  pengembangan teori dalam bidang psikology kognitif dan secara praktis memberikan acuan bagi pendidik matematika dalam merancang berbagai strategi pembelajaran dalam mengembangkan Kemampuan Metakognisi peserta didik agar mempermudah mereka dalam menyelesaikan masalah matematika.

Pengembangan kariernya sebagai tenaga fungsional dosen pada Universitas Pattimura diawali dengan diangkatnya sebagai Calon  Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1986 dengan jabatan Asisten Ahli. 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu difokuskan pada Bidang Pendidikan Matematika, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah sampai pada pendidikan tinggi.   Selain itu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Seminar dan Kegiatan Ilmiah lainnya dalam bidang Pendidikan Matematika sebagai pembicara baik pada tataran lokal, nasional maupun internasional.

Karier manajerialnya diawali dari Ketua Program Studi Pendidikan Matematika tahun 1999-2005 Ketua Jurusan Pendidikan MIPA tahun 2012-2013, Pelaksana  Tugas Pembantu Dekan II FKIP Unpatti tahun 2012 dan jabatan terakhir saat ini sebagai Dekan FKIP Unpatti periode 2013-2017.

Dia juga mendapat kepercayaan dari Universitas sebagai Ketua Tim Pusat Pendidikan Karakter Universitas Pattimura sejak 2012-2013. Dan oleh Tim Pusat Pendidikan Matematika Realistik Indonesia dipercayakan sebagai Ketua Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (P4MRI) Universitas Pattimura sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Dalam perkembangannya, dia merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun penelitian tentang  Pembelajaran Matematika Realistik yang  menekankan Mathematics as Human Activity.

Salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan, adalah penyelenggaraan Kontes Literasi Matematika yang mengantarkan  siswa SMP di Maluku dalam Kompetisi Literasi matematika Tingkat Nasional sejak tahun 2013.

Pengalaman karier yang ditekuni mengantarkannya pada jabatan  fungsional tertinggi dalam bidang akademik sebagai Guru Besar atau Professor dalam Bidang Pendidikan Matematika berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Juli 2014.

Direncanakan Kamis hari  ini Profesor Dr. Theresia Laurens, M.Pd, akan dikukuhkan sebagai guru besar wanita pertama pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, oleh Rektor Unpatti Prof. Dr. Th. Pentury, M.Si. (PRO)

 

 

 

Kamis, 20 November 2014 01:31

Ambon, AE.—Kota Ambon kemarin sepi angkutan  kota. Lengang, dan tanpa kemacetan. Di Terminal Mardika yang biasanya ramai dengan lalu lintas angkot, juga terlihat sepi. Hanya satu dua angkot yang terparkir tanpa muatan manusia maupun barang. Mereka menolak beroperasi, karena menuntut ada kenaikan tariff angkot dari sebelumnya.

Berapa yang diinginkan, mereka tak tahu. Yang penting, tak rugi. Karena itu, kemarin, ratusan sopir angkutan kota sepakat mogok. Mogok dilakukan sejak pukul 09.00. Masyarakat tak dilayani. Banyak penumpang menanti. Dipinggir-pinggir jalan, puluhan penumpang terlihat menanti angkot, tapi mobil penumpang itu tak kunjung lewat. Kalau lewatpun, penumpang dicuekin.

“Kami tak dilayani,” kata Bustamin, penumpang dari Kebun Cengkih ingin ke Terminal Mardika. Dia tak ambil pusing soal kenaikan harga bahan bakar minyak, yang penting baginya urusannya tak terganggu. “Kalau begini, kan mengganggu akhirnya,” tambah dia.

Para sopir juga tak ambil pusing dengan kebutuhan masyarakat akan angkutan massa itu. Mereka hanya ingin pemerintah merealisasi tuntutan menaikan tariff angkot. Dari Passo hingga Latuhalat, sepakat mogok. Tapi ada yang sempat melayani penumpang. Namun kemudian ditegur rekan seprofesi demi solidaritas.

 Pantauan Ambon Ekspres, aksi mogok dilakukan di sejumlah titik. Para sopir angkot jurusan Kebun Cengkeh, STAIN dan Batu Merah Dalam memarkirkan kendaraannya di kawasan Jalan Jenderal  Sudirman sejak pukul 10.30 WIT hingga pukul 12.00 WIT. Aksi ini mengakibatkan kemacetan panjang di kawasan jalan tersebut.

Angkot Lin III, Kudamati, Air Salobar, dan Taman Makmur memilih mogok di Pantai Losari. Sementara di depan Gong Perdamaian, berjejeran trayek Kudamati, Air Salobar, Taman Makmur, Lin I, Lin II, Lin III, Lin V, dan beberapa trayek lainnya. Meski terpisah mereka berkoordinasi untuk tujuan yang satu, menuntut pemerintah menaikan tariff angkot.

Aparat kepolisian yang diturunkan ke lokasi  aksi mogok berupaya untuk mengarahkan para sopir melakukan aksi ditempat lain yang lebih aman sehingga tidak menganggu pengendara lain. “Biar saja kami di sini agar pemerintah bisa tahu, bisa mengerti apa yang menjadi aspirasi kami,” kata salah satu sopir angkot jurusan Kebun Cengkeh menanggapi arahan polisi.

Setelah melalui negosiasi yang alot, para sopir akhirnya mengalah. Mereka kemudian bergerak menuju kawasan Gong Perdamaian. Di sana, mereka menanti sikap Pemkot Ambon terkait kondisi ini. Para sopir menilai kenaikan harga BBM memberatkan mereka sehingga harus diimbangi dengan menaikkan  tarif  angkot.

Koordinator aksi mogok sopir angkot jurusan STAIN, Kebun Cengkeh, Wara Air Kuning, Arbes  dan Batu Merah Dalam, Risman mengungkapkan, aksi yang dilakukan pihaknya untuk meminta perhatian serius  dari pemerintah. “Kalau permintaan kami tidak dipenuhi, kami akan terus mogok. Bahkan lebih besar. Ini baru sebagian kecil kendaraan yang mogok. Jumlah kendaraan STAIN, Kebun Cengkeh Wara Air Kuning semuanya sekitar 360 unit. Semuanya akan mogok karena ini menyangkut kebutuhan hidup,” ungkapnya disela aksi mogok.

Di  Jalan Slamet Riyadi, Pantai Losari, puluhan  angkot  jurusan LIN III   berjejer. Namun aksi di kawasan ini tidak  menimbulkan  kemacetan yang berarti. Aksi juga dikawal sejumlah polisi. Para sopir sempat beradu mulut  dengan polisi karena ingin bergabung dengan para sopir angkot jurusan STAIN di kawasan Gong Perdamaian namun tidak diizinkan dengan alasan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan.

Sekira pukul 13.30 WIT, para sopir  angkot pun menyambangi  Balai kota Ambon. Pada saat yang bersamaan, Wali Kota Ambon Richarad Louhenapessy sedang mengumumkan kenaikan tarif  angkot di raung rapat  lantai II Balai Kota Ambon. (CR3/M8)

Kamis, 20 November 2014 01:31

Namlea, AE.—Direncanakan hari ini, Gubernur Maluku, Said Assagaff didampingi Panglima Kodam XVI Pattimura, Mayjen Meris Wiryadi, dan Kapolda Maluku, Brigjen Murad Ismail akan meninjau tambang emas Gunung Botak. Kunjungan pejabat tinggi daerah ini untuk mematangkan rencana penutupan areal kaya emas secara total.

Bupati Buru, Ramli Umasugi mengaku, lokasi tambang hingga kemarin masih berstatus tutup. Bahkan berulang kali dilakukan penyisiran dan penertiban kala mendapat informasi bahwa banyak aktivitas menambang di lokasi tersebut.

"Hingga hari ini kan lokasi tambang masih berstatus ditutup. Namun entah kenapa selalu saja ada cela untuk aktivitas lokasi tambang terus dijalankan", sindir bupati melalui pesan singkatnya, kemarin.
Disinggung mengenai ketegasan pemerintah, Umasugi mengatakan, Kamis (20/11)  rombongan gubernur akan datang ke Kabupaten Buru dan langsung menjambangi lokasi tambang. “Saya akan meminta ketegasan Gubernur Maluku untuk penanganan maksimal lokasi tambang Gunung Botak,” kata dia.

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun di lokasi tambang Gunung Botak, seluruh penambang, pelaku usaha tambang baik pemilik tromol, tong dan dompeng hingga pemilik kios, kijang (kuli panggul) mulai mempertanyakan kebenaran penyisiran yang akan dilakukan hari ini. Hanya saja, mereka enggan berbenah meninggalkan lokasi tambang.

Beberapa penambang yang ditemui di lokasi tambang mengatakan, "Paling mereka cuma datang melihat-lihat saja lokasi tambang. Kalau untuk menutup lokasi tambang dengan ribuan orang yang ada di dalamnya itu tidak semudah yang mereka bicarakan. Kita kan masuk menambang di lokasi ini juga bayar pada pemilik lahan dan bayar uang masuk di pos-pos keamanan,” ujarnya enteng.

Gubernur dan rombongan akan menumpangi pesawat milik TNI AD. Mereka juga dikabarkan akan meninjau lokasi tambang Gunung Botak dari udara sebelum landing. Rencana penutupan sendiri akan berlangsung sampai tanggal 24 November nanti. (CR8)

Kamis, 20 November 2014 01:31

AMBON,AE.— Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di umumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, dinilai akan menambah angka masyarakat miskin di Maluku. Bertambahnya jumlah masyarakat miskin, akibat tingginya harga kebutuhan pokok.

“Kalau dilihat dengan asumsi inflasi sekitar 2 persen, maka sudah pasti angka kemiskinan di Maluku dipastikan naik. Daya beli yang berkurang, pendapatan yang tidak mengalami kenaikan menyebabkan sektor riil juga akan terpukul, karena kurangnya permintaan. Ini memang siklus alami jika harga BBM dinaikan,”ujar pengamat ekonomi Universitas Pattimura Ambon, Teddy Christianto Leisiwal, kepada Ambon Ekspres, Rabu (19/11).

Teddy melanjutkan, harusnya kartu sakti yang menjadi kompensasi dari pemerintah untuk menekan dampak kenaikan BBM, sudah didistribusikan kepada masyarakat. Sebab kata dia, ketika harga BBM dinaikan, maka secara otomatis harga bahan pokok juga ikut naik.

“Untuk itu saya kira jaringan pengaman yang dikenal dengan kartu sakti ini harus segera diimplementasikan di Maluku. Saya sendiri juga heran jaringan pengamannya kartu sakti belum selesai didistribusikan, padahal efek kenaikan BBM sudah di rasakan. Sementara konsumsi kebutuhan pokok tidak bisa di tunda,”tandasnya alumi doktor ekonomi Universitas Diponegoro ini.

Menurut dia, pemerintah provinsi Maluku dan kabupaten/kota harus bisa menjaga kontuinitas distribusi bahan pokok. Hal ini penting, agar tidak menimbulkan double inflasi. ”Yang paling tepat sekarang adalah pemerintah daerah perlu menjaga kontinyuitas distribusi bahan pokok, sehingga tidak terkena double inflasi, yaitu akibat kelangkaan dan kenaikan biaya transportasi,”pintahnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Mollucas Economi Rereform Institut (MOERI) Tammat R Talaohu. Kata dia, pemerintah daerah belum mandiri dalam mengembangkan perekonomian menghadapi guncangan ekonomi nasional.

“Pertama, karena agenda pembangunan dan ekonomi daerah berjalan secara tidak mandiri, karena masih sangat tergantung dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Olehnya itu, sedikit saja terjadi guncangan terhadap perekonomian nasional, secara langsung akan berimbas pada perekonomian lokal atau daerah,”bebernya.

Menurut Talaohu, langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah daerah adalah, segera meminta pemerintah pusat melalui kementrian terkait untuk segera merealisasikan dana konpensasi kenaikan BMM bagi Maluku.

“Tidak boleh lama-lama, karena ini kebutuhan mendesak. Ini merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah sekarang,”tandas alumni ekonomi Universitas Airlanggga, yang sementara melanjutkan magister ini.

Kedua, untuk jangka menengah, pemerintah daerah harus meminta pemerintah pusat untuk mempercepat implementasi perhitungan DAU dan DAK yang bersandar pada ketentuan Undang-Undang pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014, yang mengakomodir luas laut.
Selanjutnya, pemda juga harus meminta pemerintah pusat untuk tidak menaikan harga BBM di Maluku. Pasalnya, BBM ini banyak dipakai hanya oleh masyarakat kategori kelas atas, bukan kelas bawah atau masyarakat miskin.
“Kemudian, kalau alasannya banyak penyimpangan dalam penggunaan BBM bersubdisi, maka saya pikir di Maluku tidak ada. Itu hanya wilayah Jawa dan Sumatera. Karena itu, BBM di Maluku tidak harus naik harganya. Kita punya masyarakat kelas atas berapa orang? Mobil mewah berapa? Apalagi kita belum juga kebagian kompensasi,”kritiknya.

Terpisah anggota DPRD Provinsi Maluku, Suhfi Majid, mengatakan, kenaikan harga barang tidak hanya memperbesar angka inflasi, tapi berpengaruh buruk terhadap daya beli masyarakat. Efek domino kenaikan harga BBM  merambah semua kalangan. Karena pengaruhnya massif ke seluruh lapisan masyarakat.

“Bukan hanya masya­rakat berpendapatan rendah, pegawai pun kena imbas. Termasuk nelayan kita. Seluruh kalangan kena dampak,”katanya.

Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae mendesak agar kompensasi kenaikan BBM juga diberikan untuk  Maluku guna membangun sektor kelautan.  Terkait ini, Pemprov Maluku diminta memperjuangkannya, karena dampak kenaikan ini turut dirasakan masyarakat Maluku.

“Ini hak yang wajib diperjuangkan pemerintah daerah, apa kompensasi yang relevan denga kondisi masyarakat Maluku? Tentunya harus ada kebijakan yang pro rakyat sebagai bantalan sosial dari kenaikan BBM,” ujar politisi PDIP yang juga Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae kepada wartawan, Selasa (19/11).

Akademisi IAIN Abidin Wakano menilai, kenaikan BBM akan memberikan dampak besar terhadap lonjakan inflasi. Namun BBM juga menjadi instrument strategis dalam aktifitas ekonomi maupun sosial masyarakat.

Jika terjadi gejolak pada pasokan maupun harga, sudah pasti akan berdampak sistemik ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Dia meminta masyarakat Maluku menyikapi kondisi  secara cerdas. Tidak serta merta berdemo karena kebijakan makro pemerintah pusat ini.

Senada dengan Edwin Huwae, intelektual Maluku ini berharap ada yang tersisa untuk Maluku dari alokasi Rp 800 triliun subsidi BBM. Terutama untuk pengembangan sektor kelautan di Provinsi Maluku.  (CR2/RIS)

Kamis, 20 November 2014 01:30

AMBON,AE.—Sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan jembatan Gaa, Desa Gaa, Kabupaten Seram Bagian Timur,  DPW PKS Maluku belum menentukan sikap terhadap Beder Aziz Alkatiri. PKS saat ini sementara mempelajari  dan menunggu laporan.

Ketua DPW PKS Maluku Mudzakir Assagaff mengatakan, pihaknya belum mendapat laporan terkait keterlibatan Alkatiri. Meski begitu, dia mengaku, Alkatiri diduga terlibat sejak tahun 2007 lalu.’’Begitu juga Alkatiri saat pemilu legislatif 2014 lalu mencalonkan diri dari PKS. Jadi Alkatiri anggota DPRD SBT periode sebelumnya dari Partai Pelopor. Jadi memang kita baru tahu keterlibatan Alkatiri,’’ kata Assagaff kepada Ambon Ekspres kemarin.

Sekretaris DPW PKS Maluku, Sufi Majid mengatakan, Alkatiri saat ini dalam wilayah kendali DPD PKS SBT.’’Kami telah meminta Ketua DPD PKS SBT untuk mendalami masalah tersebut dan memberikan laporan kepada DPW. Laporan dimaksud nantinya akan didalami oleh DPW PKS Maluku. Makanya, kami minta untuk informasi detail  soal keterlibatan Alkatiri, sehingga penyikapannya juga proporsional,’’jelasnya.

Dia mengaku, proses hukum yang sementara berjalan PKS hormati. Kata dia, ada mekanisme internal.’’Di PKS khan memiliki badan  penegak organisasi. Ini bentuk penyikapan lanjutan DPW menunggu detail laporan resmi dari DPD PKS SBT,’’terangnya.

Lantas, jika terbukti Alkatiri akan di pecat atau di PAW dari anggota dewan, Majid membenarkannya.’’Tentu kalau terbukti bersalah pasti ada sanksi organisasi. Jadi setelah DPD PKS SBT masukan laporan kita akan dalami,’’pungkasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS kabupaten Hasan Rumata mengatakan, sudah membentuk tim untuk meminta keterangan dari Beder terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut. Mereka tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.

“Pertama kita menge­depankan asas praduga tak bersalah, karena perkara ini masih dalam proses hukum. Nah, karena dia adalah kader baru PKS, maka tentu banyak hal yang memang belum diketahuinya. Karena itu saat ini DPD PKS SBT sedang membentuk tim untuk mendalami kasusnya,”ujar Rumata kepada Ambon Ekspres, Rabu (19/11).

Rumata menuturkan,  kasus yang disangkakan ke Beder Alkatiri ini adalah kasus tahun 2007 silam. Dimana ketika itu, Beder belum menjadi anggota DPRD SBT, baik di Partai Pelopor maupun PKS tahun 2014.

Meski begitu, mantan ketua Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Universitas Pattimura ini, mengatakan, PKS tetap mendukung semua proses dan penegakan hukum dari Kejaksaan Tinggi Maluku maupun Polda Maluku.

“Kemudian, prinsip kami PKS adalah mendukung penegakan penegakan supremasi hukum. Karena itu, siapapun yang nanti akan ditetapkan oleh lembaga penegak hukum bersalah, maka kita tetap support untuk diselesaikan masalah tersebut,”katanya.

Sementara itu kuasa hukum Beder Alkatiri, Fahri Bachmid mengaku sudah siap menghadapi segala kemungkinan hukum dalam kasus ini. Kata dia, pihaknya belum memahami alasan penetapan tersangka Beder dalam kasus jembatan Gaa.

“Sejak awal kami telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan dari proses hukum ini. Kami menghargai kewenangan penyidik. Tapi Sejujurnya penetapan Beder Alkatiri sebagai tersangka, kami selaku penasehat hukum belum memahami persis alasan hukum penyidik menjadikannya sebagai tersangka,” tukas Bachmid via seluler, saat dikonfirmasi.

Menurut dia, kliennya tidak tahu menahu soal pekerjaan jembatan Gaa yang diketahui menelan anggaran sekitar Rp2.5 miliar itu. Beder lanjut Bachmid, hanyalah pemilik perusahaan yang dipinjam oleh pihak kedua.

“Apa peran Beder dengan tersangka sebelumnya seperti apa? Dia tidak terlibat secara teknis operasional. Beder tidak tahun menahu mengenai pekerjaan itu, karena dalam perjanjian itu disebutkan bahwa segala akibat hukum yang ditimbulkan dalam pekerjaan proyek itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua (peminjam),”jelas Bachmid, yang juga kuasa hukum tersangka korupsi dana pemerintahan daerah kabupaten SBT, Abdullah Vanath itu. 
(JOS/CR2)

Rabu, 19 November 2014 00:54

Jaksa ‘Manjakan’ Banyak Tersangka

AMBON,AE.—  Pimpinan  Komisi Pemberantasan   Korupsi (KPK)  dijadwalkan hari ini  kembali hadir di Kota Ambon. Ini sudah kesekian kali lembaga super body itu  menyambangi  daerah ini. Agenda     sama, yakni  Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan korupsi di Provinsi Maluku.

Kepala Bagian Humas Setda Maluku,  John Hursepuny yang dikonfirmasi Ambon Ekspres membenarkan adanya rencana kedatangan para petinggi di lembaga yang di pimpin oleh Abraham Samad  itu  di Kota Ambon.

“  Datang  untuk kegiatan   Semioloka  Koordinasi dan Supervisi Pencegahan korupsi di Provinsi Maluku. Kegiatanya di gedung Islamic Center, Waihaong” kata  Hursepuny, menjawab Koran ini, kemarin.

Sebelumnya, KPK juga datang  di Kota Ambon  pada pertengahan  Oktober 2013 lalu.   Saat itu, Semioloka  Koordinasi dan Supervisi dipimpin langsung oleh   ketua KPK Abraham Samad. “ Yang datang besok  (hari ini-red) bukan ketua   KPK,  tapi  Direktur Gratifikasi dari  KPK,  Giri Suprapdiono,” ungkap Hursepuny.

Dia mengemukakan, kegiatan tersebut melibatkan pimpinan SKPKD dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku,  tokoh Agama, Pers,   Lembaga Swadaya Masyarakat, dan  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).  “ Menurut informasi dari protokol, itu yang diundang, Informasi lain, ada undangan lain yang diundang langsung oleh KPK, tapi kita belum tahu yang diundang oleh KPK itu dari mana,” ungkapnya.

TERSANGKA
Sementara itu, sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejaksan Tinggi Maluku telah sampai pada penetapan tersangka. Namun, entah kenapa tidak pernah dilakukan penahanan hingga kini. 

Padahal,  penahanan  para tersangka  dapat dilakukan oleh penyidik  untuk kepentingan proses hukum terhadap berbagai kasus yang sedang ditangani, itu   merupakan wewenang penyidik.

Menurut pengamat hukum Universitas Pattimura Ambon, Arman Anwar, Sesuai pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penahan dapat dilakukakan   oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan atau oleh penuntut umum untuk kepentingan  penuntutan  atau oleh hakim untuk kepentingan pemeriksaan di  sidang pengadilan.

Terkait alasan jaksa tidak  menahan para tersangka tersebut, Arman mengemukakan,   pengertian penahanan itu juga  ada tiga jenis, yaitu penahanan di rumah tahanan  negara, penahanan di rumah tersangka atau terdakwa dan penahanan kota. Sesuai  Pasal 22 ayat (1).

Penyidik  atau  penuntut  umum, lanjutnya   berwenang  untuk  mengalihkan  jenis penahanan dari satu jenis  penhanan ke jenis penahanan lainnya. “Jadi, bisa saja tersangka atau terdakwa dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara  atau lebih hanya diminta wajib lapor karena hanya dikenakan tahanan kota,” ungkapnya. 

Dia menegaskan, jika dilakukan penahanan pun,  untuk kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka  tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan  meskipun waktu penahanannya belum berakhir, sesuai  pasal 25 ayat 3 dan pasal 26 ayat 3 KUHAP.

Pengamat hukum Universitas Darussalam Ambon Dayanto mengatakan, dalam konteks semangat pemberantasan  dugaan tindak pidana korupsi di daerah ini, maka sikap penyidik yang tidak menahanan para tersangka ini  patut disayangkan. “ Ini memperlihatkan, ketidakseriusan jaksa,  sekaligus masih menguatkan logika tebang pilih dalam penegakkan hukum,” kata Dayanto, kemarin. 

Padahal, lanjut Dayanto korupsi  merupakan kejahatan yang berbahaya, karena  berkaitan dengan    manipulasi kekuasaan dan   kewenanangan. “ Jadi penahanan badan itu perlu,  supaya akses tersangka terhadap upaya penghilangan barang bukti itu bisa diminimalisir. Kedepan, proses pembuktiannya  pun bisa maksimal,” tegasnya.

Tapi bila dibiarkan,  tetap dilepas begitu saja, maka seorang tersangka akan mudah untuk melakukan manipulasi terhadap barang bukti, sehingga  jaksa akan sulit untuk melakukan  pembuktian.
Kenapa jaksa tidak menahan para tersangka tersebut, Dayanto menilai itu bisa saja karena ada kasus yang  telah dibawa dalam pola penegakan  hukum yang transaksional.

“ Patut dikhawatirkan,  kasus –kasus tersebut menjadi transaksional, sehingga penyidik  menjadi tidak maksimal,  menjadi  tidak serius akibat pengaruh kekuasaan. Profesionalisme kejaksaan dalam menangani  kasus  menjadi tersandera,” tandasnya.    

Berdasarkan data yang dihimpun   Ambon Ekspres di Kejati Maluku,  para tersangka yang hingga kemarin belum ditahan oleh penyidik  Kejati Maluku, yakni  tersangka kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode  1999-2004  M.M. Tamher dan Adam Rahayaan,  tersangka kasus kredit macet bank Maluku, Matheis Matitaputi (mantan  Kepala Cabang Bank Maluku di Tual, Ternate dan Dobo),  serta Erik  Matitaputty  dan Markus Fangohoy ( analisis kredit pada Bank Maluku Cabang Utama).

Berikutnya, tersangka kasus dana Bansos Kabupaten SBB,  DJ  Kaisupy  (Kadis  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Zamrud Tatuhey ( Bendahara Pengeluaran), tersangka kasus mobil penyuluhan pada  Dinas  Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Heidy Nikijuluw  (Pejabat Pembuat Komitmen ), tersangka kasus pengadaan mobil dinas DPRD Kabupaten SBT  S. Mohammad  Alhamid (rekanan),  Idris Tommu ( Ketua panitia pemeriksa barang) 

Terakhir, tersangka  kasus jembatan Gaa di Kabupaten SBT, Nurdin Mony (Kadis PU) dan Tommy Andreas (kontraktor pelaksana). 
Jaksa beralasan, belum ditahannya para tersangka,  diantaranya  karena ada  tersangka yang kooperatif dalam menjalani proses hukum, ada pula yang hingga saat ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka, sehingga belum dapat ditahan.

“ Kalau penyidik merasa perlu, pasti   melakukan penahanan. Ini kan untuk mempermudah penyidik juga kan.  Untuk apa  dibiarkan bebas bila itu mempersulit kerja penyidik,” ungkap Kasi Penerangan  Hukum dan Humas Kejati Maluku, Boby Palapia di ruang kerjanya, kemarin.  (CR3)

 

 

 

Most Views