Breaking News
Tantangan Buat Dirreskrimsus - Sabtu, 18 Oktober 2014 01:12
Sehari, Ledakan Kompor Bakar 3 Rumah - Kamis, 09 Oktober 2014 02:38
Tolak Kembalikan Mobdin, Parpol Mesti Disurati - Selasa, 07 Oktober 2014 04:37
Polisi Dalami Dugaan BBM Oplosan - Sabtu, 27 September 2014 01:21
Pengguna Jalan Resah, Polantas Seenaknya Menindak - Selasa, 23 September 2014 06:19
30 Menit 7 Rumah Hangus - Sabtu, 20 September 2014 02:41
Kepala BRI Tantang Dikor Malteng - Senin, 08 September 2014 00:26
Agar Orang Tidak Salah Pilih Guru Privat - Senin, 01 September 2014 01:47
536 Guru K2 Berpeluang Diangkat 2014 - Selasa, 26 Agustus 2014 22:26
HIPMI Siap Bantu UMKM - Senin, 25 Agustus 2014 01:16
Sarjana Lulusan Maluku Terganjal Syarat CPNS - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Maluku Siaga Satu - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Golkar Maluku Butuh Regenerasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Disdikpora Tunggak Tunjangan Sertifikasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Meraba Peluang di Ketatnya Persaingan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:36
Hario Kecik, yang Dilupakan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
Waspada Bahaya Dari Laut - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
amex

amex

Kamis, 23 Oktober 2014 01:27

Masohi, AE.—Dua kelompok masyarakat di Negeri Saleman Kecamatan Seram Utara nyaris terlibat bentrok berdarah, Rabu (22/10) sekira  pukul 14.20. Mereka terbagi atas kelompok pendukung Raja Negeri Saleman, Ali Arsad Makatita dan kelompok yang kontra. Namun polisi berhasil mengendalikan situasi di kampung adat itu.

Diduga  rencana pelantikan adat raja Negeri, Ali Arsyad Makatita yang bakal berlangsung Jumat, 24 oktober mendatang jadi pemicunya. Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, kejadian bermula dari aksi penolakan terhadap tamu yang datang untuk menghadiri acara pelantikan adat Ali Arsyad sebagai raja Negeri Saleman.

Jalan masuk ke desa itu di palang. Tamu dan sebagian warga tidak bisa masuk. Kelompok pro mulai mengamuk. Yang kontra juga tak mau kalah. Polisi kemudian turun tangan untuk melerai dua kelompok yang sudah mulai termakan emosi.

"Tepatnya, masyarakat yang kontra terhadap pelantikan menolak tamu adat. Ini dilakukan saat prosesi penerimaan tamu,"ungkap sumber. Penolakan spontan memicu kemarahan kelompok yang pro pelantikan.

Terjadi saling dorong antara kedua kelompok. Kondisi kian memanas menyusul terjadinya pemukulan terhadap Salah satu warga yang diduga dilakukan oleh personil keamanan dari Polres Malteng. "Dalam upaya melerai kedua kelompok, terjadi pemukulan oleh personil kepolisian saat itu terhadap salah satu warga saleman,” kata sumber ini.

Pemukulan dilakukan terhadap Aziz Salasa. Korban mengalami luka sobek. Pemukulan ini kemudian membuat situasi kian memanas. Sebagian warga mulai mengamuk. Kondisi saat itu hampir memicu bentrok terbuka dua kelompok.

"Baru pada pukul 16.50 Wit kondisi dapat dikendalikan. Itupun setelah personil pengamanan dari Polres Malteng mengeluarkan tembakan dan Gas Air Mata untuk membubarkan massa," ujarnya.
Kapolres Maluku Tengah, AKBP Udi Juswanto saat dikonfirmasi membenarkan informasi yang dikantongi koran ini. Hanya saja perwira dengan dua melati di pundak ini menolak aksi pemukulan dilakukan anak buahnya di lapangan.

"Kronologisnya, saat rencana penerimaan tamu, warga yang kontra memalang jalan. Personil kita yang siaga disana berkommunikasi dan jalan bisa dibuka kembali. Tidak ada korban dalm kejadian saat itu," tegasnya.

Untuk mengamankan agenda pelantikan adat Raja Salemen, Jumat mendatang, satu peleton personil pengamanan dari Polres Malteng akan diterjunkan untuk menambah kekuatan pengamanan. "Disana sudah ada 2 peleton. Besok, satu peleton akan kita terjunkan kesana untuk mengoptimalkan pengamanan," pungkasnya. (MYX)

Kamis, 23 Oktober 2014 01:07

AMBON,AE.— Aksi penolakan terhadap  rencana Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Jacobus Puttileihalat untuk merenovasi mesjid Almuhajirin di dusun Waematang  Kota Piru  terus berlanjut. Kemarin,  puluhan   pemuda dari sejumlah  organisasi Kepemudaan  menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku,  menolak rencana tersebut.

Para pendemo yang menamakan dirinya  kelompok Cipayung ini,  mendatangi kantor Gubernur Maluku sekira pukul 12 : 30 wit. Mereka   mendesar Gubernur Maluku  Said Assagaff agar memanggil Bupati SBB Jacobus Puttileihalat untuk mengkaji  kembali rencana pembangunan mesjid raya di Kabupaten SBB tersebut.

Barisan pendemo    yang  terdiri  dari Himpunan Mahasiwa Islam, Ikatan Mahasiswa Muslim, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Akssi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Badan Koordinasi Pengurus Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten  SBB), dan  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabuapaten  SBB ini menilai, rencana  tersebut tidak tepat. Pasalnya, keberadaan masjid   AL-Muharijin yang akan dijadikan sebagai Mesjid Raya itu bukan di tengah-tengah masyarakat muslim.

Pembangunan mesjid raya sesuai dengan keinginan pemerintah itu, akan menggangu aktifitas keseharian dari saudara-saudara non muslim. “Kami menolak pembangunan   mesjid raya yang sekarang ini, karena nantinya dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dari saudara kami yang beragama non muslim. Sehingga kami meminta agar Gubernur Maluku segera mencegah langkah bupati SBB itu,” ungkap Hadi Bansa Sella selaku Koordinator lapangan.

Mereka juga menilai  ambisi   Jacobus Puttileihalat untuk membongkar Mesjid  Almuhajirin, di Dusun Waimeteng dan salah satu gereja tua  di  Kota Piru      mengandung maksud yang tidak baik. Kuat dugaan, ada upaya    menyalahgunakan sebagian anggaran yang dialokasikan untuk proyek kedua tempat ibadah itu.

Disebutkan, Pemda dan DPRD setempat telah menyepakati anggaran sebesar Rp 7 milyar untuk pembangunan  kedua tempat ibadah  itu. Namun, setelah adanya penolakan dari umat Kristen saat bupatiingin membongkar Gereja, semua anggaran itu dialihkan untuk pembangunan  mesjid raya.

“Bupati SBB seharusnya mencari  lokasi yang strategis untuk membangun mesjid yang baru. Apalagi anggarannya   bisa dibilang cukup besar. Sehingga anggaran sebesar itu, seharusnya dibangun mesjid yang baru, “tegasnya.
(CR3/M2)

Kamis, 23 Oktober 2014 01:07

AMBON, AE.—Tidak membaiknya kualitas pendidikan di Maluku hingga saat ini, salah satunya merupakan konsekuensi   logis dari  buruknya kualitas sumber daya manusia  (SDM) mayoritas  guru di daerah ini. Disamping, minimnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas dunia pendidikan di Maluku.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (LPPM), Patris Rahabav ketika dimintai komentarnya  mengatakan, rendahnya kualitas pendidikan di Maluku, lebih disebabkan oleh kurang baiknya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di bidang pendidikan. 

“ Pasca kerusuhan, saya belum melihat ada komitmen yang baik dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota untuk menjadikan pendidikan sebagai  leading sector,”ungkapnya di kampus PGSD Unpatti, kemarin. 

Selama ini, lanjutnya   pemerintah   masih konsen    pada  pembangunan   infrastruktur, dan ini sudah baik. “  Tapi, mestinya  ada sebuah grand design  pendidikan,  bagaimana me-recovery pendidikan di Maluku. Kalau kita mau jujur, memperbaiki pendidikan tidak hanya mengandalkan infrastruktur. Tapi sisi sumber daya manusia dan sarana penunjang lainnya juga harus diperhatikan. Ini yang masih kurang,”katanya. 

Mantan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura ini menilai,      pemrintah   belum punya perhatian yang baik terhadap masalah kualifikasi  potensi  akademis para guru. “ Padahal dengan kualifikasi akademik,   guru bisa desertifikasi, sehingga kemampuan mereka menjadi lebih baik,”ungkapnya. 

Selain itu, pemerataan guru di sekolah juga masih menjadi kendala tersendiri   bagi dunia pendidikan di Maluku.  Karena itu, menurut staf pengajar pada program studi Manajemen Pendidikan, Program Pasca Sarjana Unpatti ini, untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Maluku, langkah pertama yang harus dilakukan adalah reformasi birokrasi secara efektif dan objektif.

Sebab, upaya mutu pendidikan akan sulit membaik, bila pengelola peneidikan di birokrasi pemerintah, terutama  pada Dinas Pendidikan tidak diisi  dengan aparatur yang berkompoten dalam masalah pendidikan.

Ada sejumlah jabatan strategis pada Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun Kabupaten/kota yang masih diisi oleh mereka yang tidak berkompoten, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan. Ini menjadi hambatan pertama dalam memajukan pendidikan di daerah seribu pulau ini.

“Jangan mengangkat  orang hanya karena punya afiliasi dengan penguasa. Harus dilakukan dengan cara merit system atau prinsip the right man in the right place. Bila tidak, saya rasa kualitas pendidikan di Maluku sulit untuk diperbaiki,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah juga harus bersinergi dengan semua stkaholder, terutama Akademisi dan lembaga pengembangan pendidikan lainnya di daerah ini. “ Pemerintah tidak bisa melakukan ini sendiri. Harus ada sinergitas dengan pihak-pihak tersebut, agar terwujud konsep pendidikan yang lahir dari pemikiran banyak pihak yang berkompoten,” kata dia.

Kepala Seksi Sistem Informasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)  Maluku La Mansur. Kata dia, pemerintah kabupaten/kota,  belum memiliki data tersebut, sehingga menjadi hambatan dalam membuat dan melaksanakan program pengembangan potensi para guru di Maluku.

“ Jadi persoalan utama kita di Maluku adalah  karena kualitas sumber daya manusia para guru. Mungkin kita perlu duduk bersama  untuk mencari  format yang tepat untuk pengembangan potensi guru itu,”ungkapnya, Rabu (22/10).

Peningkatan kualitas pendidikan dapat sukses bila dilakukan dengan serius, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sebab, guru di Maluku memiliki potensi, hanya butuh dikembangkan melalui program  pendikan dan pelatihan.

Sesuai hasil Pre  Test dan   Post  Test  Kurikulum 2013, secara nasional guru di Maluku menempati peringkat ke 14. “ Jadi memang dibutuhkan kerja sama, yang boleh dikata harus lebih baik lagi antara komponen yang berkompoten dalam masalah pendidikan. Yang paling penting adalah sinkronisasi program antara lembaga yang berkepentingan dalam masalah potensi guru ini. Misalkan, kami di LPMP sekarang  ini punya program berkaitan dengan Kurikulum 2013. Kami punya Diklat yang sudah terstandar secara nasional. Bagaimana kemudian kabupaten kota atau provinsi melakukan dengan pola yang sama,” ujarnya.

Dia menegaskan, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Maluku kedepan, pertama harus dimulai dari tata kelola data dan informasi untuk memastikan bahwa semua guru harus terdata dalam satu sistem yang up to date dan valid, dan harus dipastikan bahwa setiap kebijakan atau pun program terkait guru bisa sampai secara merata, dan untuk memastikan bahwa setiap guru punya kesemptan yang sama untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat)  apapun.

“ Di LPMP sudah punya Pangakalan Data  Mutu Pendidikan Negara Republik Indonesia (PADAMU NEGERI). Jika data sudah kuat, baru kita bicara bagaiman kita mendapatkan indeks kompotensi siswa lulusan, indeks kinerja /kompotensi guru, indeks kinerja kepala sekolah, indeks kompotensi pengawas, dan indeks efektivitas sekolah,” kata dia.

Idealnya, dimasa datang, yang jadi kepala sekolah hendaknya adalah guru-guru berprestasi atau telah melalui seleksi secara independen dan professional, demikian juga untuk  menjadi pengawas, hendaknya adalah mantan guru atau kepala sekolah berprestasi.

Ketua LSM Walang Aspirasi Rakyat, Kristiani Sea ini mengungkapkan, berdasarkan hasil survey dalam bentuk observasi yang dilakukan pihaknya  di sejumlah sekolah di beberapa daerah  pada tahun ini menunjukan indikasi lemahnya kualitas pendidikan di daerah ini.

Indikatornya, lanjut Sea bisa dilihat dari minimnya  jumlah guru di sekolah tertentu. Sementara di sekolah lain memiliki guru yang melebihi standar kebutuhan.  “Ini kami temukan  di Kabupaten SBB dan Kabupaten Buru. Di sana, masih ada kekurangan tenaga guru mata pelajaran tertentu, sehingga guru yang ada saat ini, terpaksa menutupi kekurangan itu,” katanya.

Dia juga mengomentari masalah penempatan pejabat pada jabatan strategis di Dinas Pendidikan yang tidak didasarkan pada kualifikasi  latar belakang pendidikan yang relevan. (CR3)

Kamis, 23 Oktober 2014 01:07

10 atau 20 Tahun Lagi, Kita Sudah Makan Ikan Plastik

Belum ada kesadaran. Sampah di pagi kemarin, masih terlihat membentuk setengah lingkaran menutup muara sungai Pantai Mardika, maupun dari Sungai Batu Merah. Plastik, sisa makanan, barang bekas, kayu, dan lain-lain masih menyebar di permukan laut. Sementara, pedagang di pesisir Pantai Mardika dan Batu Merah, terus menjadikan Teluk Ambon sebagai tempat sampah gratisan.

Tumpukan sampah, terutama yang berbahan plastik bisa mematikan ekosistem di Teluk Ambon. Selain dapat mematikan habitat padang lamun, terumbu karang dan koral, sampah plastik juga dapat membunuh tanaman mangrove yang baru tumbuh. Sampah plastik yang bertumpuk pada tanaman laut, tidak hanya menghalagi pertumbuhannya, tetapi juga dapat menyebabkan matinya tanaman tersebut.

“Yang lebih parah lagi, ikan-ikan demersal (dasar perairan) maupun pelagis (ikan permukaan) yang mengira sampah adalah makanan. Kalau sudah seperti ini, maka dampaknya akan meluas sampai pada kematian ikan,”beber ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, J W Tuahatu, kepada saya.

Tuahatu banyak memberikan pendapat soal dampak ekologis dari pencemaran sampah di laut. Dampak ekologis dari sampah yang mengapung dan tenggelam di lautan yang pertama adalah pembatasan ruang. Sampah akan mengambil ruang di dalam teluk. Secara otomatis, ruang (habitat) dari pada organisme akan terganggu atau dengan kata lain bisa hilang.

Ancamannya, organisme  baik ikan maupun molusca akan hilang. Biota-biota ini secara alami akan bermigrasi ke luar teluk, karena habitat untuk bertelur, memijah dan mencari makanan sudah berubah menjadi rumpukan sampah. Rusaknya ekosistem laut tidak hanya dapat menyebabkan berpindahnya seluruh jenis ikan-ikan yang  menghuni Teluk Ambon, tapi juga membuat mereka mati.

“Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, maka bisa saja 10-20 tahun akan datang, anak cucu kita sudah tidak lagi makan ikan, sudah makan ikan plastik,”ungkap Tuahatu yang pernah melakukan penelitian tentang kepadatan sampah di Teluk Ambon, 2011 ini. 

Senada dengan Batjeran dan Dr Augy, Tuahatu mengklaim tumpukan sampah, baik dipermukaan maupun dasar perairan sudah mencapai ambang batas. Selain itu juga sudah menurunkan kualitas perairan. LIPI Ambon pernah menyebutkan, kepadatan bakteri berbahaya di Teluk Ambon sangat tinggi.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, sesuai hasil penelitian Fakultas Perikanan dalam kurun waktu 2008-2012, keberadaan sampah di Teluk Ambon terus mengalami peningkatan. Penelitin ini difokuskan pada komunitas Mangrove di Passo, Waiheru, Poka dan Lateri.

Terbukti, Tuahatu dengan beberapa peneliti lainnya, menemukan  sampah-sampah ini diputar oleh arus sampai di pelabuhan penyeberangan Galala-Poka. Kemudian arus membawanya sampai ke Halong. Itu penelitian tahun 2011. Sampah yang paling banyak adalah plastik dengan yang mencapai ketebalan 70 centimeter kubik (ind/m2). Diikuti kertas, gabus, kaleng, kain, karet, besi dan beling.
“Kami ingin melihat keberdaan sampah sesuai dengan pergerakan arus permukaan. Ternyata, kami menemukan sampah-sampah ini terjerat di akar Mangrove,”tuturnya.
Aktivitas Nelayan Terganggu

Hairudin (30), salah satu nelayan Batu Merah ini menuturkan, secara langsung sampah di Teluk Ambon mengganggu aktivitas melautnya sehari-hari. Kondisi makin parah, jika membuah jala (jaring) pada malam hari.  “Biasanya sampah seperti botol plastik, bungkusan sarimi dan potongan kayu terjerat di jaring yang kami tebar di pesisir pantai,”katanya, saat ditemui di pangkalan nelayan, Batu Merah samping café Hatukau, beberapa hari lalu.

Hairudin juga mengakui, jarang mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak ketika laut Teluk Ambon sudah tercemar oleh sampah. Fenomena ini, kata dia, tidak sama dengan tahun 1989-1990. Dimana kualitas perairan Teluk masih sangat bagus bagi nelayan untuk mencari ikan.

“Salah satu faktornya karena sampah sudah mencemari laut. Jadi kami kadang-kadang harus mencari ikan di luar Pulau Ambon. Padahal, dulu orang tua-tua bilang cari ikan di Teluk Ambon mudah saja,” kilahnya.

Firman Rahyamtel dari komunitas Save Ambon Bay For Marine Sustinable and Fisheris, menilai Pemkot Ambon selam ini belum mampu menyelesaikan sampah dengan baik. Dia memang setuju pembersihan sampah dengan speedboat. Tapi itu saja belum cukup.

Untuk mencegah sampah di Teluk, kata dia, harus dilakukan secara komprensif. Mulai dari pemberdayaan masyarakat sampai pengadaan tempah sampah di seluruh pesisir Kota Ambon. Ini penting, agar bisa berubah mindset masyarakat yanga hanya membuang sampah langsung ke sungai atau laut.

“Dan kami sudah mulai merealisasikan ide ini. Sudah ada beberapa TPS yang kami dudukan di pantai Rumatiga dan Poka. Alhamdulillah, perlahan masyarakat sudah sadar. Kalau sampah di pantai Rumatiga sekarang merupakan kiriman dari kota” katanya.

Sejak dibentuk awal 2014, komunitas ini sudah beberapa kali melakukan aksi lapangan untuk membersihkan laut Teluk Ambon dari sampah. Mereka memulai di kawasan pantai Rumatiga dan Poka.
Selain bersama masyarakat setempat, kegiatan ini juga melibatkan aktivis peduli lingkungan, yakni terdiri 13 komunitas. Biasanya, mereka melakukan pembersihan sampah sepekan satu kali. Rata-rata sampah yang dikumpulkan sebanyak 20-30 dari laut dan pesisir pantai Rumatiga dan Poka.

Selain di lapangan, Rahyamtel bersama teman-temannya, juga mengkampanyekan budaya bersih sampah di media sosial seperti facebook dan blog. Kegiatan yang dilakukan sudah memberikan dampak positif. Terutama, masyarakat telah sadar tentang pentingnya menjaga laut dan pesisir dari pencemaran sampah.

“Saya pikir pencemaran Teluk Ambon adalah masalah kita bersama. Itu yang coba kami bangun dalam komunitas ini. Alhamdulillah, masyarakat sekitara Poka dan Rumahtiga sudah sadar,” kata Firdaus Arey, salah satu pengurus komunitas ini. Sembari menambahkan, pemkot juga harus menempatkan TPS di wilayah pesisir Kota Ambon.

Menyikapi persoalan sampah, baik yang masih di darat maupun yang sudah mencemari laut Teluk Ambon, pemerintah Kota Ambon sudah menggodok Peraturan daerah (Perda) 2014 tentang persampahan. Point penting dari Perda ini adalah sangsi hukuman badan ataupun denda. Regulasi ini diusahakan terealisasi tahun depan. Ini sudah menjadi program Dinas Kebersihan dan Persampahan Kota Ambon.

“Nanti diatur mekanisme dan cara penerapannya di lapangan. Sebab kalau hanya denda lima puluh ribu rupiah, maka akan sulit untuk mengubah perilaku masyarakat. Harus ada hukuman badan,”beber Kepala Dinas Kebersihan dan Persampahan Pemerintah Kota Ambon Batjeran.(*)

Kamis, 23 Oktober 2014 01:07

AMBON,AE.— Janji Gubernur Maluku Said Assagaff melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dinilai tetap tidak akan efektif, karena dilakukan tidak transparan. Ukurannya,  tidak ada perubahan kearah peningkatan kinerja pemerintah yang sudah berjalan sekitar tujuh bulan ini.

Salah satu penyebab buruk atau tidak efektifnya evaluasi adalah minimnya keterlibatan publik dalam setiap penilaian kinerja SKPD. Evaluasi kinerja SKPD dilingkup pemerintah provinsi, selama ini hanya dilakukan oleh internal aparatur penyelenggara pemerintahan.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Mohtar Nepa-Nepa mengatakan, untuk menilai kinerja kepala SKPD dilingkup pemerintah provinsi Maluku, harusnya evaluasi dilakukan secara berkala. Apalagi para kepala dinas dinilai lamban dalam mengeksekusi kebijakan.

Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan yang akan berimplikasi pada baik atau buruknya pelayanan dan kesejehateraan masyarakat Maluku, maka evaluasi harus melibatkan unsur akademisi. Akedemisi akan melihat dari sisi ilmiah semua masalah, kemudian menganalisa dan menawarkan solusi yang bersifat rekomendatif.

“Akademisi yang memang memiliki keahlian dalam menilai indikator keberhasilan kinerja sebagai pimpinan SKPD beserta para perangkatnya,” ujarnya kepada Ambon Ekspres via seluler, Rabu (22/10).
Diakuinya, pemerintahan Said Assagaff dan Zeth Sauburua sebagai gubernur dan wakil gubernur belum bisa dinilai efektif atau tidak dari sisi kinerja kepala dinas. Namun, kata kinerja pimpinan SKPD, baik baru maupun yang lama masih jalan ditempat.

“Tapi meskipun demikian seharusnya kinerja kepala dinas sudah mulai terlihat oleh publik. Tapi kenyataannya hingga kini seperti jalan ditempat. Sebenarnya secara kelembagaan sudah terukur tapi tidak tersosialisasi kepada publik. Dibutuhkan sebuah metode transparansi agar muda oleh publik melihat dan menilai,”katanya.

Terpisah pengamat politik Universitas Darussalam Ambon, Ali Roho Talaohu menjelaskan, berdasarkan Peraturan Mentri dalam negeri (Permendagri) nomor 73 tahun 2009 tentang evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah, gubernur membentuk tim penilai yang diketuai oleh Sekretaris daerah.  “Tujuannya untuk melakukan penilaian kinerja terhadap SKPD dilingkup pemerintah provinsi, apakah mereka sudah bekerja maksimal atau belum,”katanya.

Dengan melihat sistem pengukuran kinerja yang spesifik, terukur dan objektif, dengan parameter yakni laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendpatan Belanja Daerah (APBD), informasi keuangan daerah dan laporan kinerja SKPD. Dan laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

Hanya saja, Talaohu kuatir, evaluasi yang selama ini dilakukan terhadap kinerja SKPD hanya bersifat formal untuk kepentingan pencitraan dan mengabaikan objektifitas dan rasionalitas serta kualitas. Parahnya lagi, kalau unsur politis yang menjadi pertimbangan penilaian.

“Yang ditakutkan evaluasi hanya bersifat ceremonial untuk ketahuan publik saja, karena kepentingan politik menjadi indikator pertimbangan mempertahankan atau menggantikan SKPD, bukan hasil capaian atau prestasi. Dan saya melihat belum efektif evaluasi ini,”paparnya.

Alfa Sikar akademisi ilmu pemerintahan Unidar Ambon, mengatakan, evaluasi yang bersifat objektif menjadi suatu keharusan bagi gubernur. Terutama setelah transisi pemerintahan. Ini merupakan bagian dari manajemen pemerintahan.

Dikatakan untuk menilai, efektif atau tidaknya evaluasi kinerja pimpinan SKPD, dapat dilihat dari produktifitas organisasi (SKPD atau dinas) dalam mengeksekusi kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur sebagai kepala pemerintahan yang bersumber dari visi dan misi.

“Tetapi secara ilmiah belum kita ukur apakah efektif atau tidak. Karena indikator yang digunakan harus rinci. Misalnya dinilai dari produktifitas organisasi, fleksibilitas dan bagaimana organisasi itu mencapai tujuan sesuai dengan sasaran tersebut. Dan saya rasa, itu belum maksimal oleh pemerintahan saat ini,”kata dia.

Senada dengan pengamat lainnya, Alfa juga berpendapat, untuk mendapatkan penilaian yang kolektif dari kinerja kepala dinas maupun aparaturnya melalui metode evaluasi harus melibatkan akademisi.  “Akademisi penting untuk uji materi keilmiahan dalam mengukur efektif dan efisiennya suatu SKPD supaya tidak secara kepentingan saja sebagai landasan. Terutama intervensi politik ataupun kepentingan lain,”tandasnya.

Akademisi dari Universitas yang sama, Zulfikar Lestaluhu menegaskan, pemerintah harusnya transparan soal hasil evaluasi kinerja yang pernah dijanjikan gubernur dilakukan setelah tiga bulan pimpinan kepala SKPD dilantik. dia menilai, gubernur belum efektif melakukan evaluasi.

“Tentu tidak terlalu efektif, karena hanya untuk konsumsi pemerintah dan tentunya hal-hal yang buruk akan disembunyikan rapat-rapat karena menyangkut nama baik pemerintahan secara menyeluruh,”bebernya.

Evaluasi, lanjut dia, harus melibatkan tim independen diluar lingkaran internal birokrasi pemerintah daerah, sehingga betul-betul objektif. Tim bisa terdiri dari mantan atau pensiunan birokrat yang track record-nya bagus. Minimal ukurannya pernah menerima penghargaan karena kinerjanya sebagai aparatur pemerintahan di daerah.

]“Selain itu bisa dilibatkan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan juga wanita berprestasi untuk kesetaraan gender. Mereka inilah yang bisa menjadi tim evaluasi kinerja kepala-kepala SKPD. Tetapi mereka harus di backup dengan keputusan gubernur yang merupakan kesepkatan eksekutif dan legislatif,”sebutnya. (CR2)

Kamis, 23 Oktober 2014 01:07

Pemilukada Kabupaten Aru bakal berlangsung ketat dan kompetitif tahun depan, karena kandidatnya lebih banyak birokrat, juga wakil rakyat. Namun, diantara mereka hanya satu kandidat yang baru berani menyampaikan keinginan ke publik ingin menjadi bupati.

Welem Kurnala anggota DPRD Maluku, juga pengusaha ini, ini tak hanya memastikan akan mencalonkan diri, tapi juga mengaku, telah membangun komunikasi dengan pimpinan PDIP dan sejumlah partai politik lainya.’’Secara pribadi  saya menyatakan kesiapan merebut kursi Bupati Aru pada Pemilukada Aru 2015 mendatang. Komunikasi dengan PDIP telah dilakukan. Sejumlah parpol juga saya sudah bangun komunikasi, bahkan ada parpol sangat respon,’’kata Kurnala kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Meski begitu, politisi asal PDIP mengaku, dirinya tidak bisa berbuat banyak kalau PDIP tak merekomendasi merebut Aru 1.’’Saya juga tidak bisa berbuat banyak kalau PDIP tidak keluarkan rekomendasi bagi saya. Saya sudah bangun komunikasi. Tapi khan ada mekanisme partai. Saya tidak gegabah. Komunikasi tetap jalan,’’ terangnya.

Apa yang melatari dirinya ingin memimpin Aru? pengusaha yang biasa disapa Titi ini mengaku, dunia pendidikan dan kesehatan mesti dibangun di daerah yang bertajuk Jargaria itu.’’Dunia pendidikan dan kesehatan di Aru sangat memprihatinkan. Nah, itu yang memotivasi saya kalau terpilih ingin membangun dua sektor itu,’’sebutnya.

Wakil rakyat asal Aru, Malra, dan Kota Tual ini mengaku, pernah berkunjung di salah satu wilayah di Aru.’’Disana satu guru mengajar di tiga kelas. Bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan kalau distribusi guru belum memadai. Kita mesti mempersiapkan regulasi untuk menambah tenaga pengajar dan mensejahterakan para guru termasuk tempat tinggalnya. Kalau para guru sejahtera tentu mereka mengajar dengan baik,’’sebutnya.

Sektor kesehatan, lanjut dia, mesti ditambah tenaga medis. Kata dia, para dokter mesti dirangsang untuk mengabdi di daerah itu.’’Kalau kita bicara peningkatan pelayanan kesehatan, mestinya kita fokus. Pelayanan kesehatan di Aru dibawah standar. Saya berencana kalau terpilih, untuk sektor pendidikan saya akan berikan kartu pintar. Sementara dunia kesehatan saya akan berikan kartu sehat. Intinya, saya ingin mengadopsi kepemimpinan bekas Gubernur DKI Jakarta, Jokowi yang telah dilantik sebagai presiden,’’terangnya.

Tak hanya itu, Kurnala juga menyoroti pemberantasan korupsi. Dia berkeinginan jika terpilih tidak ikut mencampuri urusan proyek.’’Saya berikan kebebasan kepada SKPD untuk mengelola anggaran. Saya hanya kontrol. Kalau ada yang menyalahgunakan anggaran, saya akan berikan sanksi tegas hingga pemecatan,’’ancamnya.

Sekretaris DPD PDIP Maluku, Efert Kermite mengatakan, pihaknya akan berproses menyaring Bupati dan Wakil Bupati Aru.’’Khan partai ada mekanismenya. Sudah diberitahu DPP PDIP kalau ada pemilihan Bupati Aru dan Seram Bagian Timur. Oleh sebab itu kita akan lakukan persiapan dalam waktu dekat,’’kata Kermite ketika dihubungi kemarin.

Dia mengaku, sejumlah kandidat Bupati dan Wakil Bupati Aru mulai membangun komunikasi dengan PDIP.’’Ada sejumlah calon. Tapi hanya komunikasi biasa. Belum ada komunikasi resmi kepada pimpinan partai. Yang jelas yang ingin maju harus dapat penugasan dari partai,’’jelasnya.
Yan jelas, lanjut dia, pihaknya berkeinginan figur yang diusung memimpin pemerintahan di beberapa kabupaten termasuk Aru. ‘’Kalau pimpin ada kesempatan melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan,  dan kesejahteraan masyarakat,’’paparnya.

Soal keinginan Kurnala maju merebut kursi Bupati Aru, Kermite mengaku, sebagai aparat partai punya hak. Dia juga mengaku, Kurnala pernah mengutarakan keinginannya.‘’Tapi ada mekanisme. Hanya diskusi lepas. Silakan. Kita sambut baik keinginan itu. Tapi tergantung partai. Ada tahapan yang harus diikuti. Apakah memiliki elektabilitas. Nanti ada survei,’’pungkasnya. (JOS)

Rabu, 22 Oktober 2014 02:07

Sulistiono: Kami Difitnah

AMBON, AE.—Dituding tak profesional, tak menghambat langkah polisi membongkar kasus penggelapan dana pajak Tahun 2006, senilai Rp 2,5 milyar, di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang melibatkan Bupati Abdullah Vanath. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menggeledah kantor Biro Keuangan, kantor DPRD SBT, dan rumah pribadi Jamaludin Arey. 

Dari penggeledahan, tim penyidik Dirreskrimsus yang beranggotakan lima orang dan satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini, menyita sejumlah dokumen dari tiga tempat yang berbeda itu. Di Bula bukan hanya dokumen yang dikejar, keberadaan Jamaludin Arey juga akhirnya terditeksi. Pasalnya dalam BAP milik KPK, ada saksi yang menyebut Jamaludin Arey telah meninggal dunia.

Direktur kriminal khusus Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Sulistiono, yang didampingi tim penyidik kasus dana pajak ketika ditemui, Ambon Ekspres di Markas Ditreskrimsus, Selasa (21/10) kemarin menjelaskan, polisi menemukan beberapa bukti baru, seperti Jamaludin Arey yang masih hidup.

“Kita menemukan bahwa pak Jamaluddin Arey, mantan Wakil Ketua DPRD yang memberikan rekomendasi untuk pengalihan dana Rp 2,5 milyar itu ternyata masih hidup. Kita sudah periksa dia. Dari pemeriksaan itu dia masih belum mengakui bukti tandatangannya dalam surat rekomendasi, tapi kami akan dalami terus,” jelas dia.

Bukan saja Arey yang diperiksa oleh penyidik, lanjut Perwira menengah itu, pihaknya juga melakukan  pemeriksaan sejumlah pejabat lain. “Yang kita periksa itu sekwan, kabag keuangan serta beberapa pegawai di sekretariat DPRD dan keuangan,” kata dia.

Hingga kini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi. Saksi itu sendiri kata dia, masih berasal dari DPRD, Pemkab SBT dan Bank Mandiri Syariah yang merupakan tempat penampungan dana pajak itu. “Ada sekitar 20 saksi yang telah kita periksa mulai dari sekwan, bendahara kabag keuangan pihak perbankan dan sejumlah pihak terkait. Tetapi yang lebih banyak itu dari pemkab sama bank,” terang Sulistiono.

Disinggung soal sudah adakah calon tersangka dalam kasus ini, lagi-lagi Sulistiono mengaku, sesuai petunjuk dari Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), sudah ada. Namun pihaknya masih melengkapi bukti. “Kalau dugaan itu pasti ada tetapi kami belum bisa mempublikasikan hal itu lantaran masih melengkapi bukti-bukti yang ada. Tetapi yang pasti ada. Dan jika sudah pasti nanti akan kami ekspos,” ujarnya.
Sementara itu soal jamuan yang diberikan oleh Kadis PU, terhadap penyidiknya itu, orang nomor satu di lembaga penyidik itu, langsung membantah. Kat dia, selama keberadaan disana pihaknya fokuskan diri untuk melaksanakan tugas tersebut.

“Tidak ada jamuan disana. Kami kesana untuk kerja bahkan tidak ada waktu istirahat selama disana karena kami melakukan kerja secara full time dengan mencari, menggeledah dan memeriksa para saksi,” tegasnya.

Tak sampai disitu, lanjut dia mereka selama berada disana tidak pernah bertemu dengan Kadis PU, Nurdin Mony sebagaimana yang dituding. “Silakan kalau tidak percaya tanya saja sama orang di penginapan. Orang di rumahnya dia (Kadis red), apa pernah kami pergi kerumahnya. Tidak pernah. Memang sebelum itu ada karaoke dikediamanya tapi bukan kami melainkan aparat yang di BKO-kan kesana waktu ricuh itu. Silakan tanya,” seruhnya.

Dia mengaku, penyidiknya telah difitnah. “Kami ini difitnah. Padahal kami kesana untuk kerja bukan untuk yang lain. Prinsip saya jika benar anggota melakukan tindakan itu saya akan tindak tegas tanpa ampun dan itu akan saya publikasikan, tetapi inikan tidak. Jadi jangan dipolitisir dan jangan ganggu kinerja kami dalam penuntasan kasus-kasus ini,” beber dia.

Bukan hanya kasus itu lanjut dia, dalam waktu dekat juga pihaknya akan melakukan ekspose kasus gedung DPRD SBT bersama pihak BPKP. “Bukan saja kasus itu tetapi, saya sudah tiba jadi tinggal kami ekspos kasus gedung DPRD itu. Kami tidak mendapatkan apapun disana melainkan cape dan fitnah yang kami terima,” timpalnya.

Hal senada langsung disampaikan ketua tim penyidik Komisaris Polisi, Wattimena. Menurut dia, selama tim penyidik yang dipimpinnya di Bula, tidak pernah bertemu pihak manapun selain dari mereka yang tersangkut dengan kasus tersebut. Itupun kata dia mereka melakukan pemeriksaan guna melengkapi berkas.

“kalau kami karaoke mana mungkin kami bisa melakukan hal seperti ini. Kalau tidak percaya silakan saja cek kesana jangan melakukan tindakan seperti ini. Kami disana untuk kerja bukan untuk yang lain,” tegas dia. (M1)

Rabu, 22 Oktober 2014 02:07

Tuntut Rektor Mundur

AMBON, AE.— Banyak masalah, jadi sarang korupsi, sampai pada hak-hak mahasiswa tak dibayarkan, menjadi pemantik amarah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Imam Rijali, Ambon. Ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa, dan akhirnya ricuh. Kegaduhan terjadi, meski kemudian massa berhasil dikendalikan.

Akumulasi dari masalah itu, mahasiswa menuntut Hasbollah Toisuta mundur dari jabatan Rektor IAIN. Dia dinilai tidak mampu mengatasi sejumlah persoalan di kampus hijau itu. Hak-hak mereka sebagai mahasiswa, selalu diabaikan.

Unjuk rasa dimulai sekira pukul 09.30. Awalnya tenang, kemudian terjadi kekacuan. “Kami minta supaya rektor mundur karena selama ini tidak mampu menyelesaikan sejumlah masalah. Mulai dari proses perkulihan, dana beasiswa bidik missing, hilangnya brangkas, hingga pada tidak dioperasikannya bus-bus kampus yang diperuntukan bagi mahasiswa,” teriak pendemo.

Massa juga mendesak BPKP dan Kejati Maluku, segera melakukan audit terhadap sejumlah dana mahasiswa dan proyek pembangunan di Kampus IAIN Ambon. Massa menduga ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Setelah cukup lama berorasi, Rektor yang di dampingi wakil rektor I bidang akedemik menemui para pendemo. Rektor mencoba menyerap aspirasi massa, namun para mahasiswa tidak menggubris sedikitpun apa yang disampaikan Rektor.

Terjadilah ketegangan antar sesama mahasiswa, hingga berujung pada aksi saling kejar-mengejar antara sesama mahasiswa di lingkungan kampus. Namun aksi itu tak berlangsung lama, mahasiwa kembali melakukan unjuk rasa lagi.

Mahasiswa juga menutup pintu gerbang kampus IAIN dengan menggunakan sejumlah batu dan besi. Akibatnya aktivitas keluar masuk menuju kampus lumpuh. Sejumlah pejabat kampus yang hendak beraktivitas dengan menggunakan mobilpun juga tidak bisa berbuat banyak.

Salah satu pejabat kampus yang ditemui mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. “Mau bilang bagaimana mereka sudah melarang kami untuk tidak bisa melewati gerbang itu. Mobil dititipkan saja di kampus,” kata pejabat yang meminta namanya tidak disebutkan itu.

Sementara itu, mahasiswa berjanji akan melakukan unjuk rasa hingga Hasbollah Toisuta turun dari jabatan Rektor IAIN Imam Rijali Ambon. “Kami akan melakukan aksi ini hingga Rektor dicopot, karena kami mahasiswa selama ini sudah cukup sabar. Kali ini tidak lagi ada kesabaran,” tegas Rizal Serang kepada Ambon Ekpres di Kampus IAIN, kemarin.

Serang menilai, Toisuta sudah tidak mampu lagi untuk memimpin kampus kebanggan umat muslim Maluku itu. “Banyak masalah yang ada di kampus ini yang tidak bisa diselesaikan. Masalah pelayanan, bidik missing, brangkas yang belum tuntas.  Masalah fasilitas kampus mulai dari mobil dan sebagainya. Pokoknya banyak. Bahkan ada indikasi masalah korupsi berjamaah juga terjadi di kampus ini,” beber dia.

Serang meminta kejati, segera melakukan pemeriksaan terhadap Hamiruddin, La Arifin, Gunawan Tahir,  dan Rektor IAIN Ambon, atas pengelolaan keuangan yang ada di kampus IAIN itu.

“Mereka-mereka itu harus diperiksa. Kenapa ada indikasi korupsi berjamaah di kampus ini, yang selama ini belum terungkap. Untuk itu pihak-pihak tertentu harus melihat persoalan ini. Kami akan memperjuangkan ini hingga tuntas,” tegas dia. (M1)

Most Views