Breaking News
Daniel Russel Dituntut 2 Tahun 6 Bulan - Rabu, 26 November 2014 01:53
2 Tahun, 8 Daerah Libur Pilkada - Rabu, 26 November 2014 01:41
Bentrok di Golkar, Maluku Pilih ARB - Rabu, 26 November 2014 01:37
Koruptor Dana Pendidikan di Bui - Rabu, 26 November 2014 01:08
KPK-Polisi Periksa Ahli Keuangan - Senin, 24 November 2014 02:35
Sahupala: Jadi Tumbal pun Saya Siap - Senin, 24 November 2014 01:48
Dugaan Korupsi di Runway Moa - Senin, 24 November 2014 01:48
Gubernur Tinjau Gunung Botak - Kamis, 20 November 2014 01:31
Hari Ini KPK di Maluku - Rabu, 19 November 2014 00:54
Pangdam Ambil Alih Pengamanan Gunung Botak? - Sabtu, 15 November 2014 01:43
Kapolri: Saya Mohon Maaf - Sabtu, 15 November 2014 01:29
Golkar Maluku Dukung ARB - Sabtu, 15 November 2014 01:28
Lembar Pertama Cerita Vanath - Jumat, 14 November 2014 01:58
Penambangan Illegal, Dikawal Aparat Keamanan - Selasa, 11 November 2014 01:32
amex

amex

Rabu, 26 November 2014 01:57

Oratmangun : Ketua DPD RI Buka Rapimnas

AMBON,AE— Poros maritim yang digagas Presiden Joko Widodo, mulai disikapi serius. Rapat pimpinan nasional atau Rapimnas DPP Pemuda Katolik di Kota Ambon, Jumat (28/11) selain bahas poros maritim, sejumlah kepentingan Maluku dipusat akan dideklarasikan. Tak ketinggalan Ketua DPD RI, Irman Gusman ikut membuka Rapimnas.

Ketua Komda Pemuda Katolik Maluku, Jauhari Oratmangun mengatakan, pemuda Katolik menggelar Rapimnas, Jumat 28 November hingga Minggu 30 November 2014 di Kota Ambon. ”Jadi tempat Rapimnas sementara dikordinasikan. Thema Rapimnas, yakni  konsolidasi organisasi dan kepemimpinan nasional menuju Indonesia menjadi poros maritim,”kata Oratmangun kepada Ambon Ekspres kemarin.

Oratmangun didampingi Korwil DPP Pemuda Katolik Maluku dan Maluku Utara yang juga Sekretaris Komda Pemuda Katolik Maluku, Andreas Rudi Resubun.
Oratmangun yang juga ketua stering comite Rapinas mengaku, keputusan kongres Pemuda Katolik 2011 lalu, memutuskan Maluku digelar Rapimnas. Menurut dia, momentum Rapimnas di Kota Ambon, pihaknya kemudian mempertimbangkan thema tersebut.”Jadi selain konsolidasi organisasi menuju Kongres 2015, kita sambut program pak Jokowi soal poros maritime,” paparnya

Selain bahas poros maritim, sejumlah kepentingan Maluku dipusat, akan disikapi dalam Rapimnas. Dilanjutkan,  kepentingan Maluku yang belum disikapi dan disetujui Pempus, yakni Lumbung Ikan Nasional, provinsi kepulauan, dan akomodir putra Maluku masuk dalam pengambil kebijakan terkait poros maritim. ”Kita akan deklarasi Maluku jadi poros maritim bersama OKP di Maluku. Juga ada penandatanganan naskah deklarasi oleh pemuda katolik. Diharapkan teman KNPI dan OKP mensukseskan dan menghadiri Rapimnas,” harapnya.

Disebutkan, hasil Rapimnas  dijadikan rekomedasi pemuda Katolik untuk diperjuangkan. Pemuda katolik juga berharap, rekomendasi atau deklarasi Rapimnas dijadikan  masukan bagi Pemda dan seluruh stakeholder , OKP, dan  masyarakat.” Jadi ini sebuah harapan baru dalam konteks perjuangkan Maluku ditingkat nasioanl. Maluku sangat potensial dijadikan poros maritime. Ini pintu masuk perjuangan Maluku kedepan. Dalam rangka bangun bargaining dengan Pempus,”jelasnya.

Oratmangun menambahkan, selain Ketua DPD RI, Irman Gusman membuka Rapimnas, sejumlah pembicara nasional maupun lokal menyatakan kesiapanya membawa materi dalam Rapimnas.” Kalau pembicara yang menyatakan kesiapanya, yakni senator asal Maluku, Nono Sampono, anggota DPR RI, Michael Wattimena, Ketua Umum KNPI, Taufan Rotorasito, pengamat Politik, Sebastian Selang. Kalau di daerah yang positif memberikan materi, yakni Walikota Ambon, Gubernur Maluku, ketua DPRD Maluku, anggota DPRD Maluku Dharma Oratmangun, Walikota Tual. Ketua Umum DPP Pemuda Katolik, Agustinus Samompapa dan Sekjen DPP , Carolin Natasya juga hadir. Peserta Rapimnas dihadiri seluruh pemuda Katolik di Indonesia,”pungkasnya.(JOS)

 

 

 

Rabu, 26 November 2014 01:53

Terkait Korupsi Logistik Pilkada Kota Ambon

AMBON, AE— Sekretaris KPU Kota Ambon tahun 2011, Daniel Dominggus Russel yang menjadi terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran pengadaan logistik Pilkada Kota Ambon periode 2011 dituntut hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Selvia Hattu SH di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, kemarin.

Pada sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Hengky Hendrajaya SH dan didampingi Heri Leliantono SH dan Abadi SH sebagai hakim anggota itu, JPU menyatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi. JPU menjerat terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel Dominggus Russel dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” tuntut JPU.

JPU juga menuntut terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 433.897.247. Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta benda tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 3 bulan penjara.

Majelis hakim kemudian memberikan waktu kepada pihak terdakwa maupun penasehat hukumnya, untuk mengajukan pembelaan. Hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda  pembelaan terdakwa.(M2)

 

 

 

Rabu, 26 November 2014 01:41

AMBON, AE.— Sebanyak delapan kabupaten di Maluku, termasuk Kota Ambon akan mengalami libur pemilukada selama dua tahun. Pasalnya, daerah-daerah tersebut baru akan melaksanakan Pemilukada 2018 secara serentak, meski akhir masa jabatan kepala daerahnya di 2016 dan 2017.

Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, kepala daerah di Maluku yang masa jabatannya berakhir 2016 dan 2017 yakni, Kota Ambon, Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tenggara Barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya dan Maluku Tengah serta Maluku Tenggara. Sementara Pilkada Seram Bagian Timur dan Aru akan tetap dilaksanakan 2015.

Keputusan ini berdasarkan petunjuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada langsung. Kemudian di perkuat dengan hasil simulasi pelaksanaan pilkada serentak oleh KPU Pusat dan kepala daerah seluruh Indonesia.

“Itu ditentukan dalam aturan peralihan pasal 201 Perppu. Berdasarkan Perppu itu, pilkada serentak dilaksanakan 2015, 2018 dan 2020. Daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya 2016 dan 2017, akan di gelar Pilkada 2018. Jadi tidak ada pilkada,”ujar ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Musa Toekan kepada Ambon Ekspres, Senin (24/11).

Toekan menjelaskan, penundaan atau peniadaan pilkada di 2016 dan 2017, sebagai upaya penghematan anggaran. Hal ini kata dia, merupakan amanat dari Perppu, dimana Pilkada 2018 dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Pelaksanaan pilkada secara serentak dengan peniadaan beberapa pilkada bertujuan untuk penghematan anggaran. Namun Pilkada 2018 dan 2020, pembiayaannya  sudah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hanya 2015 ini yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” jelas Toekan, yang juga akademisi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura Ambon.

Dia mengatakan, kepala daerah yang akhir masa jabatannya 2016 dan 2017 tidak lagi diperpanjang masa kerja. Pemerintah akan menunjuk caretaker sebagai pelaksana tugas bupati selama dua tahun berturut-berturut.

“Dan sesuai dengan keputusan Perppu, bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir itu akan ditunjuk caretaker. Tidak ada perpanjangan masa jabatannya,”paparnya.
Pilkada Aru dan SBT Dimulai Februari 2015

Sementara itu, Pilkada serentak di 204 kabupaten, termasuk Seram Bagian Timur dan Kepulaun Aru, akan dilaksanakan 11 November 2015. Sementara awal tahapan direncanakan Februari.

Penetapan dilakukan setelah KPU membuat simulasi tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015,  sehingga pemungutan suara pilkada serentak paling memungkinkan digelar pada tanggal itu.

Hanya saja, Toekan menandaskan, sampai dengan kemarin belum ada persiapan dari KPU Provinsi Maluku maupun KPU kabupaten SBT dan Aru. Lembaga penyelenggara pemilu ini masih menunggu petunjuk lanjutan dari KPU pusat.

Sementara itu, kepastian pentahapan Pilkada Aru dan SBT pada Februari 2015 disampaikan anggota KPU Provinsi Maluku, devisi hukum, Syamsul Rivan Kubangun.”Jadi berdasarkan simulasi KPU RI, pemungutan suara untuk Pilkada 11 November 2015. Jadi Februari tahapannya sudah bisa berjalan,”singkat Kubangun.
(CR2)

 

 

 

Rabu, 26 November 2014 01:37

Jakarta, AE.—Musyawarah nasional Partai Golkar belum digelar, namun situasi politik di internal beringin kian panas. Bahkan kini mengarah pada aksi anarkis. Aksi anarkis berlangsung sejak, Senin (24/11) malam. Aksi susulan kembali terjadi kemarin sore. Sementara DPD Golkar Maluku, dan 11 DPD II masih tetap solid dukung Aburizal Bakrie atau ARB

Seratusan orang AMPG yang dipimpin oleh Yorrys Raweyai terlibat bentrok dengan massa AMPG yang berjaga di DPP Golkar.  Kericuhan terjadi di kantor DPP Golkar, di sela rapat pleno DPP soal pelaksanaan Munas Bali. Massa AMPG pro Yorrys  memukuli massa AMPG lain pro Aburizal Bakrie hingga lari tunggang langgang keluar dari pagar.

Pantauan di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Jakbar, Selasa (25/11/), keributan terjadi saat sekitar 50-an massa AMPG pro Ical apel di halaman kantor Golkar. Massa pro Yorrys panas karena mereka juga berseragam AMPG. "Bubar!! Bubarr!!," teriak beberapa massa pro Yorrys yang diikuti lainnya.

Mereka menendang, memukuli untuk membubarkan paksa masa AMPG yang dianggap tandingan itu. Ketakutan, sontak mereka tunggang langgang berlarian mencari jalan keluar. Pria-pria berseragam AMPG pro Ical itu bahkan dikejar hingga pintu keluar.

Lainnya, yang tak sempat melarikan diri dipukuli dengan tangan dan kaki serta benda seadanya seperti helm. Sekitar 3 orang polisi berpakaian preman mencoba menenangkan namun tak dapat berbuat banyak.

Selain memukuli,  massa pro Yorrys meminta AMPG pro Ical melepas seragam. Selain itu, satpam DPP juga jadi sasaran pemukulan. Tampak seorang yang dipukuli dan telah melepas seragam keluar dari pintu pagar yang rusak. Lainnya keluar ke arah belakangan gedung DPP dengan melompat selokan. Setelah massa pro Ical berlarian, situasi mulai kondusif.
Golkar Maluku

Sementara itu, DPD Golkar Provinsi Maluku sampai kemarin masih berkomitmen memberikan dukungan kepada ARB sebagai calon ketua umum Golkar pada Musyawarah Nasional akhir, November ini. Bagi Golkar Maluku, ARB masih layak pimpin beringin.

Wakil Sekretaris DPD Golkar Maluku, Piet Manuputty menandaskan, keputusan bersama memberikan dukungan kepada ARB berdasarkan hasil rapat koordinasi DPD II Golkar kabupaten/kora seluruh Maluku bersama DPD Golkar Maluku awal November lalu. Dan hingga kini, masih tetap pada komitmen awal.

“Golkar Maluku selalu taat dalam barisan untuk mendukung ARB. Itu sudah menjadi harga mati,” tandas Manuputty kepada Ambon Ekspres via seluler, Selasa (25/11), sekaligus membantah tudingan, Golkar Maluku pecah kongsi mendukung ARB.

Manuputty juga yakin, ARB akan terpilih kembali memimpin Golkar. Hal ini dilihat dari mengalirnya dukungan DPD Golkar provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia kepada ARB pasca Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar.

“Melihat peluang pasca Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) kemarin, sepertinya harapan seluruh DPD Provinsi masih menginginkan ARB memimpin DPP Golkar. Sekali lagi dukungan itu secara objektif karena keberhasilannya memimpin partai ini,”katanya.

Meski begitu, dia mengakui, menjelang bahkan sebelum Munas yang direncanakan terlaksana akhir bulan ini, ada kandidat ketum lain yang melakukan pendekatan dengan Golkar Maluku. Namun, baik DPD I maupun DPD II Golkar Maluku, belum mau melepaskan ARB.

“Kalau kandidat ketua umum lain dengan DPD Golkar Maluku, itu pasti ada. Tetapi DPD Golkar Maluku selalu realistis dan rasional memberikan dukungan kepada ARB,”ungkpanya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPD Golkar Kota Ambon, Cornelis Lakatony. Dia membantah, jika ada penolakan dukungan terhadap ARB saat rapat koordinasi bersama seluruh DPD II Golkar kabuaten/kota.

“Jadi intinya kami tetap berpatokan pada hasil rapat bersama antara DPD II se Maluku dengan DPD I Golkar provinsi Maluku 6 November lalu. Hasil rapat, secara resmi kami memberikan dukungan kepada Abu Rizal Bakrie atas pencalonannya sebagai ketua umum  Golkar di Munas,”ujar Lakatony, saat dikonfirmasi koran ini, kemarin.

Disinggung soal kepastian dukungan yang diberikan pasca rapat koordinasi hingga saat ini, Lakatony mengaku tidak mengetahui dengan pasti perkembangannya. Sabab kata dia, politik bisa saja berubah setiap detik.

“Akan tetapi politik ini, kita tidak tahu bagaimana perkembangan dari tanggal 6 November sampai saat ini kondisinya bagaimana kan. Artinya dalam politik ini, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Tetapi yang jelas secara resmi, Golkar Kota Ambon sudah memberikan dukungan kepada ARB,”katanya.

Tarkait keikutsertaan Golkar Kota Ambon pada Munas, dia mengatakan, belum ada kepastian. Pasalnya, masih terjadi pertentangan, soal waktu pelaksanaan Munas.”Sampai saat ini, kami menunggu kepastian Munas. Kalau memang dilaksanakan 30 November, maka kemungkinan sekitar tanggal 28 atau 29, kami sudah berangkat ke Jakarta. Tapi itu juga belum pastikan. Karena memang ada polemik di DPP soal jadwal Munas kali ini, seperti yang diberitakan media nasional saat ini,”kuncinya.

Sejauh ini, sekitar empat kandidat calon ketua umum yang dipastikan bertarung. Diantaranya, Priyo Budi Santoso Airlangga Hartanto,  Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Selain itu ada nama-nama lain yang sempat diisukan maju merebut kursi ketua beringin tua, yakni Hajriyanto Y Thohari, Agus Gumiwang, Zainuddin Amali, dan MS Hidayat. (dtc/CR2)

 

 

 

Rabu, 26 November 2014 01:08

Mengais Rejeki di Pantai “Rejeki”

Pantai di pesisir Desa Air Salobar, Taman Makmur dan Amahusu, Keamatan Nusaniwe, Kota Ambon memang tidak terlalu indah, jika dibandingkan Pantai Liang, Natsepa, atau Latuhalat. Pasirnya tak berwarna putih bersih. Namun, siapa sangka, disitulah warga setempat mengais rejeki dengan mengumpulkan batu, kerikil dan pasir pantai.

Martil penghancur batu milik bapak Din (56), memecah siang yang penat, Sabtu,(22/11). Dari jarak sekira 20 meter, sudah terdengar bunyi ketukan Martil kecil yang digenggam erat agar tidak lepas. Tangan warga Taman Makmur ini terlihat lincah memungut satu demi satu batu berukuran 7-10 centimeter untuk dihancurkan menjadi kepingan kecil-kecil.

Batu-batu itu dipungut dari pantai, belakang rumahnya yang menghadap laut. Kepingan kecil itu dikumpulkan kemudian diisi dalam karung plastik dan siap dijual. Kepingan-kepingan, itu diistilahkan kerikil kasar.  Warga setempat menamakan kerikil tumbuk.

Sementara kerikil halus, adalah batu berukuran bulat dengan diameter sekitar 5-10 yang dikumpulkan tanpa proses dipecahkan seperti yang sering mereka sebut kerikil kacang. Sebab ukurannya, kurang lebih seperti buah kacang. Proses pengumpulan kerikil halus dari pantai terbilang gampang, jika dibandingkan kerikil kasar. Karena itu, harga yang dipatok juga berbeda.

Bukan hanya bapak Din atau kaum lelaki pada umumnya, pekerjaan sebagai pengumpul batu kerikil dan pasir, tidak hanya dilakukan kaum pria, perempuan-perempuan juga turut ambil bagian dengan pekerjaan yang cukup memeras tenaga itu.

“Kalau kerikil tumbuk seperti ini harganya Rp15.000 per karung. Sedangkan kerikil kacang Rp12.000. Pasir halus atau kasar sama harganya, Rp10.000 satu karung, ”ujar ibu Yani (28), warga Taman Makmur, menjawab pertanyaan seorang pembeli yang datang menggunakan Pick Up untuk membeli pasir dan kerikil miliknya.

Di hari itu,  sebanyak 12 karung kerikil kasar hasil tumbukan (kerikil halus) wanita yang sudah dua tahun melakoni pekerjaan sebagai pengumpul pasir dan kerikil itu, laku terjual. Penghasilan dari menjual kerikil dan pasir tidak menentu. Rata-rata tiap hari, hanya 10 sampai 15 karung kerikil dan pasir yang berhasil di beli.

Namun warga setempat tidak menyerah untuk mengais rejeki di pantai. Sebab pekerjaan yang sudah dijalani selama puluhan tahun. Ini cukup membantu dan menambah penghasilan keluarga, warga sepanjang pesisir Air Salobar, Taman Makmur hingga Amahusu.
***
Sekira satu jam, tumpukan batu berukuran buah mangga itu berhasil dihancurkan pak Din dengan Martil tuanya. Ia kemudian menawarkannya kepada salah seorang pembeli. Namun pembeli itu ternyata hanya menanyakan harga pasir halus yang sudah dijajakan di pinggiran jalan.

“Biasanya kalau mereka hanya datang untuk tanya dan berjanji akan membeli kemudian, terpaksa kami jual ke orang lain. Karena memang pasir disini kualitasnya tidak sama dengan daerah lainnya,” tutur pria yang mengaku sudah puluhan tahun melakoni pekerjaan tersebut. 

Jumlah pasir dan kerikil yang dipungut sangat tergantung dengan kondisi alam. Jika musim ombak, biasanya warga setempat berhasil mengumpulkan pasir dan kerikil satu hari mencapai 2-3 kubik. Sebab ombak yang datang dari laut, turut membawah pasir dan kerikil hingga ke bibir pantai.

Ati (40), menuturkan, kondisi alam juga berpengaruh terhadap harga pasir dan kerikil. Kalau sedang musim ombak (musim timur), harga pasir bisa turun hingga 9000 rupiah per karung. Sedangkan kerikil kasar maupun halus seharga Rp10.000 per karung.

“Kalau musim ombak pasir dan kerikil banyak. Bahkan harga kerikil bisa turun sampai Rp10 ribu. Kalau tidak musim ombak, yah hasilnya hanya sebanyak ini,”kata Ati,  warga Taman Makmur lainnya sambil menunjuk kerikilnya. Dia sejak pagi sudah menenteng ember hitam kecil berisi kerikil halus dari pantai, untuk diisi kedalam karung.

Panasnya matahari, tidak menghambat upaya Ati mengangkat kerikil yang sudah dikumpukan di pantai ke jalan raya. Setelah itu, kerikil-kerikilnya dan dimasukan ke dalam karung. Sesekali matanya bergerak ke kiri dan kanan jalan melihat pembeli yang mungkin saja berniat membeli kerikil halus.

Para penambang ini, punya strategi untuk menampung pasir dan kerikil dalam jumlah banyak. Mereka membuat parit-parit kecil di sepanjang pesisir pantai. Setelah terkumpul, tumpukan pasir tersebut di saring menggunakan ayakan berukuran panjang sekira satu meter dan lebar setengah meter.

Kerangka kayu berbentuk persegi empat itu di pasangkan kawat ram dengan mata kawat ukuran kurang dari 1 centimeter. Tujuannya untuk menyaring pasir kasar yang masih bercampur dengan batuan.
Seperti yang dilakukan ibu Ona (28). Wanita yang hari-harinya sebagai ibu rumah tangga ini, dengan serius menyekop tumpukan pasir yang masih bercampur dengan batu miliknya yang sudah dikumpulkan sebelumnya, ke ayakan yang disandarkan di talud penahan ombak, pantai Taman Makmur.

“Jadi untuk mendapatkan pasir halus, harus disaring terlebih dulu menggunakan ayakan ini. Dan sisa dari hasil ayakan berupa kerikil kacang ini bisa juga di jual,”katanya.

Sementara di kawasan pantai daerah Air Salobar, Umar (49), juga sedang mengayakan pasir. Pria asal Buton ini, sudah empat tahun bekerja sebagai penjual pasir halus. Seperti warga lainnya, penghasilan Umar juga sangat tergantung dari hasil penjualan pasir.

Dia mengaku, pada waktu tertentu biasanya pasir halus berhasil terjual 20-30 karung plastik beras 25 kilogram tiap hari. Tetapi terkadang juga 3-4 hari tidak ada pembeli. Penghasilan dari mengumpul dan menjual pasir sangat dipengaruhi alam.

Untuk membiayai hidup sehari-hari, Umar juga melakukan pekerjaan sebagai buruh bangunan. Ini dilakukan jika tidak ada musim ombak atau pasir yang sudah disediakan di pinggiran jalan sepi pembeli.

Di hari yang sama, di pantai Amahusu, Wana Pattiwae (80), juga melakukan pekerjaan tersebut. Usianya terbilang sudah cukup tua dengan pekerjaannya itu. Namun, nenek yang mempunyai empat orang  anak, dari pagi hingga jelang sore masih kuat menggengam martilnya. Ini sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari.

Perempuan asal Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon itu lebih memilih menjual kerikil dalam bentuk ret. Satu ret truk Pick Up di dijual dengan harga Rp500.000. Selain efektif, juga mendatangkan uang dengan jumlah yang banyak untuk satu kali penjualan. Namun tidak rutin kondisi ini berlaku.

Pekerjaan sebagai pengumpul dan penjual pasir serta kerikil sudah dilakoni sejak masih berumur belasan tahun. Persisnya sebelum jalan aspal jalur ke Amahusu dan sekitarnya di kerjakan.

Dari pekerjaan itu, Wana berhasil menyekolahkan keempat anaknya hingga SMA dan Sarjana. Selain itu, Ia juga melakoni pekerjaan lainnya. Namun yang banyak membantu perekomomian keluarganya, adalah sebagai pengumpul sekaligus penjual pasir dan kerikil.

“Jadi biaya sekolah mereka dulunya dari hasil kerja saya sebagai pengumpul dan penumbuk batu kerikil dan pasir. Pokoknya rupa-rupa. Habis mereka empat orang yang sekolah,” kenang Wana, yang tetap setia dengan pekerjaannya.

Ia menuturkan, dulu pasir dan batu kerikil di sepanjang pantai Amahusu tergolong banyak. Selain terbawah ombak secara alami, juga berasal dari sungai ketika musim hujan yang menimbulkan banjir. Selain itu, banyak orang belum berniat mengumpulkan kerikil atau dan pasir untuk di jual sebagai penghasilan tambahan, disamping melaut dan bertani.

Kala itu, banyak permintaan bahan atau material untuk proses pembangunan di Kota Ambon. Baik infrastruktur pemerintah maupun bangunan pribadi.  Pasir dan kerikil pantai memang memiliki kualitas yang berbeda dengan pasir dan kerikil daratan (gunung).

Karena banyaknya permintaan dan kondisi tubuh yang masih kuat, dalam rentang waktu 3-4 hari, Wana bisa menumbuk satu kubik kerikil kasar. Pekerjaan ini terasa cepat dilakukan, jika sudah ada batu yang siap dihancurkan, tanpa harus mengumpulkan terlebih dahulu.

“Waktu saya masih muda, biasanya selama 4 hari, saya berhasil mengumpulkan kerikil tumbuk (kerikil kasar) satu kubik. Apalagi kalau batunya sudah disediakan di samping saya,” beber perempuan kelahiran tahun 1934, dengan logat Ambon. Sesekali menjawab dengan bahasa Indonesia. 

Tiga dari empat anak-anak Wana saat ini sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Satu orang sebagai pegawai di Dinas Kehutanan. Sementara kedua anak lainnya, masing-masing sebagai pekerja di kapal ikan milik perusahan Korea yang saat ini beroperasi di Jayapura, Papua dan di pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.

Baginya, pantai Amahusu sudah menjadi tempat mencari rejeki yang diberikan Tuhan kepadanya dan masyarakat setempat. Karena itu, Ia tetap bekerja sebagai pengumpul kerikil dan pasir dari belasan tahun  hingga usianya yang kini sudah senja.

“Jadi kami merasa  pantai ini sudah menjadi pantai rejeki. Setidaknya bisa menjadi penghasilan bagi kami,”tutur Ibu beruban itu. Ia juga berharap, pantai Amahusu tidak di jarah secara illegal untuk kepentingan pembangunan, yang bisa menimbulkan abrasi dan menghilangkan pasir yang selama ini menjadi sumber pendapatan masyarakat Amahusu dan sekitarnya.(**)

Rabu, 26 November 2014 01:08

AMBON, AE.—Penyidik dari Direktorat Reserse kriminal Khusus Polda Maluku, belum memastikan dugaan korupsi pancing tonda tuntas dengan ditetapkannya Bastian Mainassy sebagai tersangka. Mereka masih menunggu koordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum untuk membidik sejumlah mantan anggota DPRD Maluku periode 2009-2014, maupun yang kini masih menjabat.

Selain  mantan Kepala dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, yang kini menjabat Kadis Pariwisata, Bastian Mainassy, sejumlah kontraktor proyek ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Para kontraktor yang mengerjakan proyek itu juga sudah dijadikan tersangka. Ada belasan tersangka,”  ungkap sumber Ambon Ekspres di Polda Maluku, kemarin.

Ditreskrimsus sampai kemarin, masih terus melakukan penyidikan guna mengungkap dan menuntaskan kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan pancing tonda Tahun 2011 ini. Penyidik Krimsus Polda Maluku, hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dalam kasus tersebut.

Disinggung terkait dengan keterlibatan dari sejumlah oknum anggota DPRD Provinsi Maluku, periode sebelumnya dalam kasus tersebut, sumber ini memilih tidak mau berkomentar. “Kalau soal itu nanti tergantung hasil koordinasi dengan JPU. Berkas perkara ini dalam waktu dekat akan dikirim ke JPU,” kata sumber ini singkat.

Sementara itu, kabid Humas Polda Maluku, Ajun Komisaris Besar Polisi Hasanuddin Mukaddar, yang dikonfirmasi Ambon Ekspres terkait rencana pemeriksaan anggota DPRD Maluku periode 2009-2014, Membenarkannya. Namun dia tak mau berkomentar banyak, lantaran belum menerima laporan dari Ditkrimsus Polda Maluku.
Peringatan

Terkait kasus Mainassy, Gubernur Maluku, Said Assagaff diminta segera menggantikannya dari kursi Kadis Pariwisata. Pasalnya, bisa memberikan penilaian buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Gubernur harus berani mengambil keputusan untuk melakukan tindakan bersih-bersih dalam rumah sendiri. Gubernur sudah saatnya melakukan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah provinsi Maluku. Jadi bagi pejabat yang terindikasi korupsi harus segera evaluasi. Apalagi yang sudah tersangka, baiknya di copot dari jabatannya,”tandas Direktur Mollucas Democratization Voice (MDV), Rizal Sangadji kepada Ambon Ekspres, Selasa (25/11).
Sangadji melanjutkan, reformasi birokrasi penting dilakukan untuk seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat struktural lainnya. Pasalnya, kata dia, korupsi bisa saja tidak hanya dilakukan satu orang.

“Bukan saja pejabat yang sudah tersangka, tetapi semua pejabat yang diindikasikan terlibat kasus korupsi. Bahkan para bawahan mereka di masing-masing SKPD. Gubernur perlu bijaksana melihat persoalan seperti ini, agar tidak menciderai kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya,” tandas Sangadji, yang saat ini menyelesaikan magisternya di Unpatti Ambon itu.

Bagi pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia menambahkan, harus diberikan kesempatan untuk menjalani proses hukum di institusi hukum. Kebijakan sudah sepatutnya dilakukan gubernur, agar tidak menghambat penyelenggaraan program kerja di Dinas Pariwisata atau dinas lainnya.

“Saya pikir langkah seperti ini yang harus dipertimbangkan gubernur. Artinya, kalau pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, maka segera di bebaskan tugaskan dan diserahkan ke lembaga berwenang untuk penyelesaian atau pembuktian hukum atas status tersangka yang bersangkutan,”sarannya.

Hal senada juga disampaikan Koodinator Cabang Perhimpunan Masiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku Saif Aldin Marasabessy. Kata dia, dalam lingkup pemerintahan provinsi Maluku, selain Mainassy, indikasi korupsi juga menyeret nama mantan Kepala Dinas Koperasi provinsi Maluku, Romelus Far-Far. Juga Inpektorat Pemprov Maluku, Semy Risambessy.

“Penetapan Mainasssy sebagai tersangka harusnya menjadi peringatan buat pak gubernur, bahwa segera melakukan pembenahan birokrasi. Sebab bukan saja satu orang, namun juga pejabat lainnya,”ungkap Marasabessy.

Romelus Far-Far yang kini menjabat kepala DKP diduga melakukan korupsi terhadap dana bergilir tahun 2006 dari Kementrian Usaha Mikro dan Menengah (UMKM). Sementara Risambessy diduga terkait kasus pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Maluku.

“Karena sudah sewajarnya, dilakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat bersangkutan. Jangan sampai pada tingkat tersangka barulah diambil tindakan. Kalau ada orang lain yang dinilai bersih dan memiliki kualitas, kenapa tidak dipercayakan menjabat?,” paparnya.

Sekedar  diketahui, , proyek Dinas Kelautan dan Perikanan ini, dianggarkan tahun 2011, dan terealisasi pada 2012 dengan total anggaran Rp 22 miliar. Dalam kasus ini, Mainassy secara resmi sudah ditetapkan tersangka oleh Polisi berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Ditreskrimsus Polda Maluku bernomor SPDP/12XI/2014.
(M1/CR2)

Rabu, 26 November 2014 01:08

AMBON, AE.—Mantan kasubag perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Viktor Maanary, akhirnya dijebloskan ke penjara setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam oleh oleh jaksa, Kejaksaan Negeri Tual, Cabang Wonrely. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Block grand tahun 2012 tahap 2 senilai Rp 3 milyar.
Dalam proses pemeriksaan yang berlangsung Selasa (25/11), jaksa penyidik Kecabri Wonrely mengajukan puluhan pertanyaan kepada tersangka seputar peranannya dalam kasus itu. Setelah diperiksa, penyidik kemudian menyiapkan surat-surat penahanan terhadap tersangka.

Pantauan Ambon Ekspres di Kejati Maluku, sebelum digiring menuju mobil tahanan Kejati Maluku yang berpelat Nomor DE 8241 AM, Maanary keluar melalui pintu utama Kejati, dengan dikawal beberapa jaksa penyidik. Dari Ekspresi wajahnya, Maanary tampak tegang ketika menaiki mobil tahanan tersebut.

Terpisah, Kecabjari Wonrely, Hendrik Sikteubun SH, mengatakan penahanan yang dilakukan terhadap Maanary bertujuan untuk kelancaran proses penyidikan kasus itu lebih lanjut. Sikteubun menjelaskan Maanary selaku Kasubag Perencanaan, sangat berperan penting dalam dugaan kasus korupsi itu.

Selain Maanary, Kecabri Wonrely juga menetapkan mantan Kadispora MBD, Andreas Tetimelay sebagai tersangka. Kata dia, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengendalikan sendiri proyek ruang kelas baru (RKB) yang menggunakan dana blockgrand tahap 2 tahun 2012 senilai Rp 3 milyar.

Dana  block grand ditujukan pada sejumlah SD diantaranya, SD Elpai Kecamatan Wetar, SD Inpres Kecamatan Wetar, SD Negeri 2 Wonrely, SD Siota Moa dan SD Letsia di Tepa. Dimana dalam penyidikan ditemukan penyimpangan berupa pemotongan dana pengawasan yang seharusnya 4 persen namun dinaiknya menjadi 10 persen.

Selain itu, menurutnya sesuai aturan, proyek pembangunan RKB tersebut seharusnya dikelola oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Namun  tidak demikian, karena dikendalikan secara langsung oleh pihak Dinas Pendidikan, dalam hal ini kedua tersangka.

“Kedua Tersangka mengambil alih pekerjaan tersebut dengan menunjuk pihak ketiga untuk menyuplai material dan mengerjakan fisik proyek. Selain temuan pemotongan 10 persen dana pengawasan, jaksa juga menemukan terjadinya perbedaan selisih penyetoran PPh dan PPn. "ungkap Sikteubun kepada sejumlah awak media Selasa kemarin.

“Misalnya  uang yang harus disetor Rp 100 juta, tetapi tidak disetor pemotongan pajak. Akibatnya kami menemukan Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp300 juta,”  "ungkap Sikteubun Senin kemarin.

Sikteubun menambahkan, Senin (24/11), pihaknya telah memeriksa Mantan Kadispora MBD, Andreas Tetimelay dan dijadikan tahanan kota. Seharusnya, kata dia, jaksa ingin menahan mantan kadis itu. Akan tetapi, setelah diperiksa, Tetimelay tiba-tiba pusing dan jatuh sakit.

“Kita menerima surat keterangan dokter yang menyatakan Tetimelay mengalami gangguan jantung dan darah tinggi. Sehingga kami memutuskan untuk menjadikan dia tahanan kota, karena kami tidak ingin mengambil resiko jika terjadi sesuatu pada Tetimelay,” jelasnya. (M2)

 

 

 

Rabu, 26 November 2014 01:08

Lasqi-BKMT

Untuk memberikan pencerahan kepada umat muslim di Kota Ambon, DPW Lasqi dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Maluku akan mendatangkan ust. Maulana. Untuk menyukseskan acara ini, dua lembaga tersebut menggandeng Ambon Ekspres sebagai media partner.

Sosok Ust. Maulana sudah lama dirindukan umat muslim di daerah ini. Gaya ceramahnya yang santai dan mudah dipahami seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi umat muslim, khususnya kaum hawa.

Ustat yang terkenal dengan slogannya “Jamaah oh Jamaah” itu  dikhabarkan akan mendatangi Kota Ambon. Kedatangan ustadz asal Makassar itu, tidak lain untuk memberikan siraman rohani kepada majelis taklim yang ada di kota bertajuk manise ini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Umum DPW Lasqi Maluku Abdullah H. Muhamad, kepada Ambon Ekpres kemarin. Kedatangan utadz Maulana di Ambon merupakan komitmen tiga lembaga, yakni DPW Lasqi Maluku, BKMT Provinsi Maluku dan Trans TV untuk menggelar tablik akbar. “Insya Allah, Sabtu mendatang (29/11) akan diselenggarakan tablik akbar, di gedung Islamic Center. Dan sebagai penceramah adalah Ustadz Maulana,” tutur Muhamad.

Menurutnya, kedatangan ustadz yang mempunyai nama asli Muhammad Nur  Maulana diharapkan  dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.“Tentunya kami mengharapkan, dengan tablik akbar ini. Dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Kota Ambon, terutama dalam hubungan silaturahim antar orang basudara,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua BKMT Faridah Mony, mengatakan kedatangan ustadz yang selalu berselendang itu, akan mengobati rasa rindu masyarakat Kota Ambon terutama majelis taklim yang ada di daerah ini, yang sejak lama menginginkan kedatangan ustadz Maulana. “Sebenarnya ini merupakan keinginan seluruh majelis taklim, yang sangat rindu dengan kharismatik dan dakwah ustaz Maulana di Kota Ambon,” ungkapnya.

Olehnya itu, kata Farida, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk kedatangan dan pelaksanaan acara tersebut. “Kami sudah melakukan berbagai persiapan, dan semua majelis taklim sudah kami berikan arahan untuk mengikuti acara dakwah nanti,” ulasnya.

Untuk mengantisipasi membludaknya jamaah, Farida mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan lokasi pelaksanaan, untuk kelancaran hajatan akbar itu. “Kami sudah mewanti-wanti membludaknya jamaah, dengan menyediakan slide dan tempat bagi yang tidak dapat menempati ruang yang disediakan,” pungkasnya. (CR4)

Most Views