Breaking News
Agar Orang Tidak Salah Pilih Guru Privat - Senin, 01 September 2014 01:47
536 Guru K2 Berpeluang Diangkat 2014 - Selasa, 26 Agustus 2014 22:26
HIPMI Siap Bantu UMKM - Senin, 25 Agustus 2014 01:16
Sarjana Lulusan Maluku Terganjal Syarat CPNS - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Maluku Siaga Satu - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Golkar Maluku Butuh Regenerasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Disdikpora Tunggak Tunjangan Sertifikasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Meraba Peluang di Ketatnya Persaingan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:36
Hario Kecik, yang Dilupakan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
Waspada Bahaya Dari Laut - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
70 Persen Napi Dapat Remisi - Senin, 18 Agustus 2014 12:19
Sahuburua Pilih Diam - Senin, 18 Agustus 2014 12:34
Alasan Baru, Tepis Kritikan - Senin, 18 Agustus 2014 12:19
Video Mesum Oknum Guru Beredar - Kamis, 14 Agustus 2014 13:31
Anggota DPRD di Maluku Dilantik September - Kamis, 14 Agustus 2014 13:31
Tak Punya Duit, JMP tak Tuntas - Rabu, 13 Agustus 2014 13:40
Pentury Diusulkan Demokrat? - Rabu, 13 Agustus 2014 13:40
amex

amex

Senin, 01 September 2014 14:21

AMBON, AE.-Penyidik dari Satreskrim Polres Kepulauan Aru, masih terus melakukan penyidikan guna melengkapi berkas berkas ketiga tersangka pelaku dan pengedar video mesum yang beredar di masyarakat Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.

Demikian disampaikan Kapolres Kepuluan Aru AKBP Muhammad Rum Ohirait kepada Ambon Ekspres via selulernya, kemarin.

Menurut Ohirait, setelah pihaknya melimpahkan tahap I berkas ketiga tersangka itu ke Kejari Dobo, kini berkas tersebut telah dikembalikan untuk dilengkapi.

“Kami sementara melengkapi berkas ketiga tersangka itu sesuai dengan pentunjuk kejaksaan untuk selanjutnya diserahkan kembali guna persiapan P21,” jelasnya. Ohirait mengatakan, jika berkas tersebut dikirim ke JPU maka pihaknya tinggal menunggu proses lanjutan guna menuntaskan berkas perkara video mesum itu.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar lima orang saksi terkait dengan perkara itu.

Namun selebihnya setelah berkas yang sementara dilengkapi ini kita akan kirim kembali lalu mengunggu info selanjutnya dari JPU,” katanya.Dirinya  berharap, kasus video mesum kedua oknum guru SD dan SMK ini bisa secepatnya diselesaikan, sehingga segera disidangkan. Hingga saat ini lanjut Ohirait, kedua pelaku bersama satu pengedar video tersebut, kini masih mendekam di Rutan Polres Aru.

“Ketiga tersangka masih ditahan di Polres Aru. Kami berharap agar bisa segera dilimpahkan sehingga kasus ini dapat terselesaikan. Ketiga tersangka video mesum ini, dijerat dengan pasal 29 dan 34 UU No 44 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun,” tegasnya. Diberitakan sebelumnya aksi seronok muncul lagi.

Dua guru di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, melakukan adegan mesum tanpa malu, dengan mengabadikan melalui video.

Kini tersebar di tangan remaja, sampai orang dewasa. Mereka menonton adegan itu, dan hujatan pun muncul. Polisi menangani kasus ini. Video mesum itu berdurasi sekitar dua menit.

Dalam video ini, 2 oknum guru yang diketahui berinisial JS dan oknum guru SDN Trans Majuri JN sedang melakukan hubungan layaknya suami-istri.(M1)

Senin, 01 September 2014 14:16

Bagi seorang seniman, sebuah karya seni bisa diciptakan dari bahan apapun, tak terkecuali es krim.

Seniman lukis asal Baghdad, Irak, Othman Toma menggunakan lelehan es krim sebagai pengganti cat minyak untuk melukis.

Meskipun hanya menggunakan bahan seadanya tersebut, namun Othman mampu menyelesaikan lukisan yang menakjubkan.

Seperti saat melukis singa, Othman pun seperti tidak kesulitan menggunakan bahan es krim sebagai catnya.

Othman biasanya menempatkan es krim dalam piring dan menunggu hingga cair. Setelah meleleh, ia lantas membuat karya lukisan unik dengan alat lukis biasa.

Dilansir dari Bored Panda, berikut adalah karya lukisan Othman menggunakan es krim. (is)

Senin, 01 September 2014 14:08

MASOHI,AE.- Penambangan illegal material galian C  di Kabupaten Maluku Tengah  untuk memenuhi kebutuhan mega  proyek di Kota Ambon  mulai terungkap. 

Usaha  membawa lari ribuan ton material berupa pasir dan sirtu dari wilayah Malteng terungkap saat inspeksi mendadak Wakil Bupati Malteng Marlatu Leleury  bersama sejumlah instansi teknis di Pelabuhan Negeri Makariki Kecamatan Amahai, Sabtu (30/8).

Diketahui dalam sidak saat itu ribuan ton material galian C yang terdiri atas pasir dan sirtu tidak memiliki ijin. Baik itu ijin pertambangan maupun ijin pemuatan. Sedianya, material tersebut akan dibawa ke Desa Poka  untuk pembangunan mega proyek Jembatan Merah putih (JMP).

Pantauan Koran ini di lokasi sidak, Wabup dan jajarannya tidak langsung mengetahui status kepemilikan  material tersebut. 

Tidak ada satupun perusahaan yang dikonfirmasi mengaku sebagai pemilik. PT Abdi Sarana Nusa (ASN) kemudian mengaku merupakan pemilik material tersebut, namun tetap dengan sikap ingin lari dari kewajiban pajaknya. 

Diakui perusahaan bahwa perusahaan bahwa ijin pengangkutan memang tidak dimiliki, tapi soal asal usul material, dikemukakan kalau material tersebut merupakan sisa  dari material yang telah ditunaikan kewajiban pajaknya ke pemerintah daerah beberapa waktu lalu.

Jawaban yang kontradiksi dengan kenyataan. 

Kepala Seksi Perizinan dan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malteng Ny G Nanlohy mengungkapkan bahwa PT ASN  tidak memiliki ijin pertambangan galian C.

Begitu juga dengan ijin pengangkutan material ke luar Malteng.

“Dulu PT ASN punya ijin pertambangan terhadap 1600 ton  material pasir dan sirtu milik, tapi sudah tidak berlaku lagi pada medio Agustus ini.  Bila dikatakan sisa material yang telah dibayarkan pajaknya, harusnya ada surat resmi dari perusahaan ke kita (Distamben).

Kenyataannya tidak ada satu pun surat yang kita terima. Ini tidak bisa dibuktikan,” ungkap Nanlohy.

Lagipula, ungkap Nanlohy, penjelasan managemen PT ASN saat itu bertolak belakang dengan fakta-fakta yang dikantongi distamben. 

“Dua pekan lalu kita (Distamben) melakukan sidak di lokasi itu.  Pengakuan dilapangan bertolak belakang.

Saat itu dikatakan bahwa material tersebut untuk pekerjaan jalan lintas seram di negeri Makariki,” beber Nanlohy.

Nanlohy  memastikan material tersebut tidak akan diangkut sebelum memenuhi semua kewajibannya ke daerah.

“Kita akan menguji kepastian tentang status material itu sebelum mengeluarkan ijin pengangkutan,” ikrarnya.

Ditempat terpisah, Wakil Bupati Malteng, Marlatu L Leleury menegaskan, pihaknya  tidak  akan  main-main terhadap sepak terjang perusahaan yang  merugikan daerah.  Dirinya  berkomitmen mengawal kepastian pelunasan kewajiban  perusahaan ke daerah sebelum dilakukan pengangkutan.

“TIdak ada alasan bagi perusahaan untuk mengelak dari kewajibannya. Material bisa diangkut bila kewajiban perusahaan sesuai ketentuan telah dipenuhi,” tandasnya.

Tentang  pernyataan perusahaan bahwa material tersebut merupakan material sisa yang telah ditunaikan kewajibannya ke daerah, Leleury menghimbau jajaran Distamben untuk bersikap tegas. Tidak mengambil kebijakan – kebijakan sepihak yang bisa merugikan daerah.

“Semua harus mengacu pada aturan. Kebijakan hanya akan merugikan daerah,” pungkas Leleury. (MYX)


Senin, 01 September 2014 14:03

Penerapan kurikulum 2013 di Kota Ambon dirasakan belum optimal. Karena sampai sekarang, buku paket kurikulum 2013 yang seharusnya digunakan oleh siswa dan guru dalam proses belajar mengajar  siswa belum juga ada

Berdasarkan pantau Ambon Ekspres, sejumlah sekolah di Kota Ambon masih menggunakan kopian materi kurikulum 2013 sebagai bahan ajar.

Padahal, pemerintah pusat telah menetapkan kalau kurikulum 2013 harus dilaksanakan pada awal tahun pelajaran 2014 ini, yang telah dimulai sejak 14 Juli lalu.  

Hal tersebut memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah pusat untuk mengawal program yang mereka buat sendiri, akui Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beny Kainama. Hingga sekarang, katanya, semua buku paket yang akan digunakan sebagai belajar mengajar, baik bagi guru maupun siswa, belum juga dikirim oleh Pemerintah Pusat.

Sehingga tetap melaksanakan program pemerintah pusat tersebut, pihak sekolah terpaksa shoft copy materi kurikulum 2013 sebagai pengganti buku paket sebagai bahan ajar.Hal tersebut yang membuat program kurikulum 2013 belum berjalan dengan optimal hingga saat ini.

“Kita masih menunggu kiriman buku-buku paket kurikulum 2013 dari Pempus, baik bagi guru maupun siswa. Karena semua buku paket tersebut ditangani pemerintah pusat,” katanya. Padahal, katanya, Dinas Pendidikan Kota Ambon telah menyiapkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian buku-buku paket tersebut.

“Kami telah melakukan koordinasi mengenai pembelian buku paket tersebut dengan pihak sekolah, kalau dana BOS digunakan untuk pembelian buku kurikulum 2013,” katanya. Untuk itu, Kainama meminta agar pihak sekolah, dalam hal ini guru dan siswa dapat lebih sabar dalam penerapan kurikulum 2013 dengan menggunakan shoft copy materi pelajaran.

Mudah-mudahan buku-buku kurikulum 2013 secepatnya dikirim dari pusat, agar aktivitas belajar dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.(PRO2)

Senin, 01 September 2014 14:01

GAZA - Juru bicara Hamas Abu Zuhri kembali menyuarakan penolakan upaya pelucutan senjata dari Hamas. Menurutnya, semua upaya tersebut percuma dilakukan.

"Tidak penting untuk melucuti rakyat Palestina, tetapi yang paling penting saat ini adalah melucuti pendudukan Israel. Selain itu harus dilakukan pelarangan terhadap Pemerintah Amerika Serikat (AS), yang terus menyediakan senjata yang membunuh perempuan dan anak-anak," ujar Zuhri, seperti dikutip FARS, Minggu (31/8/2014).

Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran selama tujuh pekan. Salah satu isi dari kesepakatan gencatan senjata jangka panjang tersebut adalah pembukaan perbatasan laut yang selama ini ditutup Israel.

Negosiasi lanjut mengenai isu yang belum terpecahkan hingga saat ini, -seperti pembukaan bandara dan pelabuhan di Gaza- akan berlangsung satu bulan lagi. Negosiasi serupa juga akan berlangung untuk isu pelucutan senjata dari Hamas.

Sebelumnya Pemimpin Hamas Khaled Meshaal menolak desakan Israel agar Hamas melucuti senjatanya. Menurut Meshaal, senjata adalah bagian suci dalam perjuangan mereka.

Berbicara di Doha, Qatarm Meshaal bersikeras bahwa Palestina akan tetap mengangkat senjata di wilayahnya. Tidak akan ada pembicaraan mengenai pelucutan senjata.

Selama tujuh pekan pertempuran yang terjadi di Gaza, dilaporkan sekira 2.130 warga Palestina tewas dan sebagian besar adalah warga sipil. Sementara 69 prajurit Israel turut tewas dalam pertempuran ini.(Oz)

Senin, 01 September 2014 13:51

Terkait Pencurian Brankas IAIN

AMBON, AE— Penyidik Satreskrim Polres Ambon kembali akan memeriksa sejumlah saksi tambahan terkait kasus pembobolan brankas milik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang terjadi awal tahun 2014 ini. “Sehari atau dua hari kedepan kita akan memeriksa saksi tambahan,” ungkap sumber Ambon Ekspres, akhir pekan lalu.

Kata sumber yang tidak  mau dikorankan, untuk pemeriksaan tersebut telah dibuat surat pemanggilan terhadap sejumlah saksi itu. “Besok (hari ini) atau Selasa penyidik layangkan surat pemanggilan kepada saksi,” terangnya.

Ditambahkan, polisi akan terus mengusut kasus pencurian brankas tersebut sehingga pelaku pencurian bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Polisi tetap usut ini (brankas, red) sampai pelaku ditangkap,” tegas sumber itu.

Terpisah Ketua Alumni IAIN, Abdul Manan Latuconsina meminta polisi agar melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pegawai yang ada di IAIN Ambon terlebih pegawai di bagian keuangan kampus. Pasalnya, diduga brankas itu dikeluarkan melalui pintu utama rektorat, bukan melalui jendela yang kacanya dipecahkan.

“Saya kira, dari olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan polisi, ada tanda-tanda brankas diseret keluar dari ruangan keuangan. Itu sudah bisa diketahui. Untuk itu seluruh pegawai rektorat harus diperiksa terutama dibagian keuangan dan pemegang kunci pintu kantor rektorat,” katanya.

Latuconsina berharap, secepatnya polisi harus mengungkap pelaku pembobolan brankas milik lembaga pendidikan kebanggaan umat Islam Maluku itu karena jika tidak maka dengan sendiri pihak kepolisian dinilai tidak sukses dalam menegakan hukum.

“Kami berharap agar kasus yang terjadi awal tahun ini sudah harus diselesaikan. Siapaun pelakunya polisi harus berani untuk mengungkapnya karena jika tidak maka disinilah salah satu kegagalan yang dipertotonkan oleh pihak kepolisian,” pesannya.(M1)

Senin, 01 September 2014 13:48

AMBON,AE— Balai pengawasan obat dan makanan (BPOM) Provinsi Maluku mengaku, tiap tahun target pengawasan dilakukan kepada sarana distribusi mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014 target pengawasan yang dilakukan terhadap sarana-sarana baik produksi dan distribusi sebanyak 875 sarana.

Pengawasan ini, rutin dilakukan untuk sembilan komoditi. Tetapi dua diantaranya diawasi lebih khusus oleh Kementerian Kesehatan, yaitu alat-alat kesehatan dan perlengkapan kesehatan rumah tangga.

Sementara untuk BPOM sendiri komoditi yang diawasi adalah obat-obatan, napsa (narkotika dan zat adaktif lainnya), pangan, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan bahan berbahya.

“Untuk tahun ini 875 sarana yang ditargetkan, namun biasanya tiap tahun terjadi peningkatan jumlah sarana berdasarkan analisis ditiap tahunnya,”ungkap Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Provinsi Maluku, M. Sandy Tokan, kepada koran ini, kemarin.

Adapun sarana-sarana yang diawasi terdiri dari, sarana produksi dan sarana distribusi. Untuk sarana distribusi, didalam mengenai distribusi pangan, obat tradisional, kosmetik, gudang farmasi,  pelayanan kesehatan, seperti apotik, rumah sakit, puskesmas dan klinik.

“Untuk sarana produksi misalnya pembuatan Minyak Kayu Putih atau home industri, dengan pengawasan yang dilakukan secara terpisah. Misalnya, untuk sarana distribusi yang menjadi perhatian untuk produk  epayer, kemudian penjualan obat kosmetik, dan tradisional tanpa izin edar,”jelasnya.

Ditambahkannya, mengenai masalah administrasi, seperti perizinan pun diawasi. Misalnya toko obat dalam perpanjangan izin dan sarana produksi yang paling banyak bermasalah adalah kebersihan baik tempat pengelolahan maupun karyawannya.

“Untuk pengawasan obat dilakukan secara bersama dengan pangan. Pengawasan terhadap obat-obatan, yakni tidak diperbolehkan dijual pada sembarangan tempat, dengan 3 macam jenis obat  yakni yang untuk obat yang dijual bebas yang berlabel lingkaran hijau itu namanya obat bebas yang boleh dijual pada kios-kios,”paparnya.

Kemudian ada lingkaran biru yakni obat bebas terbatas yang hanya boleh dijual pada toko obat dan apotik  serta tak dibolehkan dijual di toko atau kios.  Sedangkan lingkan merah yang tertulis huruf K yang artinya keras ini, hanya boleh dijual di apotik .

“Itu sudah ada ketentuannya, jadi jika kedapatan di toko atau kios obat maka akan ditarik dan diamankan. Dan mengenai pangan atau kosmetik yang ditemukan mengandung bahan berbahaya akan dilakukan penyelidikan setelah itu akan dimusnahkan,” tandasnya. (M6)

Senin, 01 September 2014 13:43

AMBON,AE— DPRD Kota Ambon diinformasikan saat ini tengah membahas APBD-P di Jakarta. Keputusan pembahasan anggaran di ibukota, sangat disayangkan. Pasalnya, selain mengghamburkan uang kuat dugaan ada ‘permainan’ anggaran antara eksekutuf dan legislatif.

aya dapat informasi kalau rombongan dewan kota sekitar 45 orang berangkat ke Jakarta bahas APBD-P. Jadi dalam rombongan itu banggar DPRD Kota Ambon dan pegawai sekretariat dewan. Jumlahnya sekitar 45 orang,”sebut sumber Ambon Ekspres kemarin.

Dia mengaku, keberangkatan badan anggaran plus pegawai Sekretariat untuk membahas anggaran diakhir masa jabatan dewan.”Ini kepentingan anggota dewan yang tidak lolos. Ada upaya permainan anggaran agar kepentingan mereka diakhir masa jabatan bisa terpenuhi. Informasinya seperti itu,”terangnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu ketika dikonfirmasi membantah kalau pihaknya saat ini tengah berada di Jakarta. ”Wah, tidak betul itu. Saya saja masih di Malteng. Apalagi, Sekwan ada di Kota Ambon. Jadi tidak betul dewan bahas APBD di Jakarta ,”kilah Taihuttu ketika dihubungi.

Sekretaris Badan Investigasi Aset Negara (BIAN) Maluku, Bob Tupan menyesalkan sikap wakil rakyat yang membahas APBD-P di Jakarta.”Apakah kantor DPRD Kota Ambon yang megah itu sudah rusak.

Informasi kalau dewan bahas APBD di Jakarta sangat disayangkan,”kata Tupan kepada Ambon Ekspres kemarin.

Dia menduga jumlah rombongan dewan yang ke Jakarta, diperkirakan menghabiskan dana ratusan juta hingga miliar.

”Apalagi bahas APBD diakhir masa jabatan. Meski belum terkonfirmasi tapi kalau benar mereka berangkat ada upaya menghamburkan uang rakyat diakhir masa jabatan,”terangnya.(JOS)

Most Views