Breaking News
Bersama Pemerintah Lebih Baik - Kamis, 24 Juli 2014 13:32
Gaji 13 Dibawa Kabur - Kamis, 24 Juli 2014 13:32
Kapressy: Saya Tidak Terlibat - Kamis, 24 Juli 2014 13:32
Siapa Pengganti Sahuburua? - Selasa, 22 Juli 2014 12:46
Hari Ini Presiden Terpilih Ditetapkan - Selasa, 22 Juli 2014 12:48
Semangat Tebu Preman dan Bibir Terkatup - Selasa, 22 Juli 2014 12:35
Baku Hantam Pemuda Menuai Kritik - Selasa, 22 Juli 2014 12:35
Gurita Nepotisme di Balai Jalan - Selasa, 22 Juli 2014 12:34
Jokowi-JK Menang - Sabtu, 19 Juli 2014 01:19
Pemerintahan Baru, Berwajah Lama - Sabtu, 19 Juli 2014 01:19
Pemerintah Jangan Takuti Rakyat - Rabu, 16 Juli 2014 01:49
Bupati Setelah Vanath - Rabu, 16 Juli 2014 01:49
Gaji ke-13 Cair - Rabu, 16 Juli 2014 01:49
Koruptor Tanpa Penahanan - Rabu, 16 Juli 2014 01:49
Prabowo Kembali Nyalip Jokowi - Senin, 14 Juli 2014 01:06
Selecao Tamat - Senin, 14 Juli 2014 01:06
Hak Rakyat Dirampas - Senin, 14 Juli 2014 01:06
Hari Ini Dibuka - Senin, 14 Juli 2014 01:06
amex

amex

Kamis, 24 Juli 2014 13:32

Detik-Detik Menjelang Jokowi Ditetapkan sebagai Presiden di Rumah Solo

Seperti saat hari pencoblosan pilpres 9 Juli lalu, suasana di rumah keluarga Jokowi di Jalan Pleret Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Selasa (22/7) ramai dikunjungi sanak saudara, tetangga, serta para pendukung. Puluhan wartawan juga tidak tertinggal meliput aktivitas di dalam rumah itu sejak siang hingga  malam.

IBUNDA Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo, beserta tiga adik Jokowi –Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati– sejak acara rekapitulasi suara di KPU ditayangkan di dua stasiun televisi tidak pernah berdiri dari tempat duduk. Mereka menyimak dengan saksama tahap demi tahap penghitungan suara pilpres yang diikuti dua calon pasangan presiden-wakil presiden itu.

Suasana sempat tegang ketika kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memprotes KPU yang tidak mengindahkan tuntutan mereka untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS di Jakarta. Apalagi ketika Prabowo kemudian mengumumkan ’’menarik diri’’ dari proses rekapitulasi suara yang diselenggarakan KPU.

Saat itulah Sujiatmi dan saudara-saudara Jokowi melakukan ’’break’’ untuk salat berjamaah dan menggelar doa bersama. ’’Kami berdoa agar semua berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,’’ ujar Iit Sriyantini mewakili keluarga Sujiatmi.

Menurut pihak keluarga, sebenarnya kemarin tidak ada rencana untuk membuat acara nonton bareng rekapitulasi suara KPU seperti saat penghitungan cepat (quick count) lembaga-lembaga survei 9 Juli lalu. Hanya, pihak keluarga menyadari, pasti akan banyak sanak saudara dan pendukung Jokowi yang berdatangan ke rumah Sujiatmi.

Karena itu, semula para wartawan pun tidak berani masuk ke rumah Jokowi. Apalagi rumah calon presiden periode 2014–2019 itu mulai dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Setiap tamu yang masuk ’’diperiksa’’ petugas soal keperluannya. Tampak beberapa mobil masuk melalui pintu sisi barat. Mereka ternyata adalah sanak saudara tuan rumah yang bermaksud menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga Sujiatmi.

Baru sore menjelang magrib keluarga Jokowi mempersilakan para wartawan untuk masuk. Tuan rumah, rupanya, telah menyiapkan makanan untuk buka bersama sore itu. ’’Yang penting sekarang buka puasa dulu. Liputannya nanti kalau sudah ada pengumuman resmi dari KPU,’’ ujar Budi Santoso, adik ipar Jokowi.
Untuk takjil, para tamu, termasuk wartawan, disuguhi teh manis serta kue dan getuk ketela. Untuk makan, keluarga Jokowi menyajikan nasi gudeg yang dihidangkan dalam kotak. ’’Silakan teman-teman wartawan. Monggo dinikmati,’’ kata Budi.

Di ruang keluarga yang beralas karpet merah itu juga tampak kerabat, para relawan, simpatisan, serta tetangga yang berbuka bersama. Sambil menikmati nasi gudeg, mereka menyaksikan rekapitulasi suara KPU di televisi. Saat TV menampilkan gambar Jokowi-JK duduk bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menteri BUMN Dahlan Iskan, serta sejumlah tokoh lain, tepuk tangan bergema di ruangan itu. Mereka menilai, kemenangan Jokowi-JK tinggal menunggu waktu pengesahan.

Begitu buka bersama selesai, acara diteruskan dengan salat magrib berjamaah. Setelah salat, imam Arif Rahman mengajak jamaah untuk mendoakan Jokowi-JK agar mendapat jalan terbaik dan amanah jika memimpin negeri ini. Doa ditutup dengan pembacaan Surah Al Fatihah.

Setelah berdoa, keluarga dan kerabat Jokowi kembali menyaksikan televisi. Mereka tampak tenang, meski dalam tayangan televisi belum ada keputusan resmi dari KPU.
Baru malamnya sekitar pukul 20.00, detik-detik yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. KPU mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 yang dimenangi Jokowi-JK. Spontan, Sujiatmi bersujud syukur. Adik-adik Jokowi serta kerabat dekat lainnya melakukan hal yang sama.

Tepuk tangan, pelukan, dan ucapan selamat disampaikan para tamu kepada Sujiatmi. Sujiatmi pun tidak bisa menahan air mata haru menjadi saksi sejarah satu-satunya anak laki-lakinya menjadi orang nomor satu di negeri ini. Dia tidak bisa berkata-kata, kecuali mengucap rasa syukur berkali-kali.

Ketika wartawan berusaha mewawancarai, Sujiatmi tetap tak bersedia mengucapkan kata-kata. Dia hanya menyatakan rasa lega setelah KPU mengumumkan Jokowi-JK memenangi pilpres. ’’Saya plong, plong. Alhamdulillah...,’’ ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.

Sesaat kemudian, sebuah tumpeng disiapkan di tengah ruangan. Sujiatmi diminta memotong tumpeng dan menyerahkannya kepada para tamu. Tepuk tangan dan yel-yel yang meneriakkan nama Jokowi-JK mewarnai suasana bahagia di rumah Sujiatmi yang asri itu. (jpnn)

 

 

 

Kamis, 24 Juli 2014 13:32

GOLKAR

Keretakan ditubuh Partai Golkar sepertinya makin lebar, menyusul Putusan KPU yang menetapkan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih. Dengan putusan tersebut, tentu Golkar yang tadinya merapat ke Prabowo-Hatta bakal berada di persimpangan, berada di Koalisi Merah Putih, atau tepaksa ikut merapat ke pemerintah mengingat Wapres terpilih adalah sesepuh Partai Golkar.

Dalam kondisi ini, Wakil Ketua DPD Golkar Maluku, Mahfud Waliulu SE yang dihubungi berpendapat kalau sebaiknya Golkar Maluku mendukung penuh hasil Pilpres yang baru diputuskan KPU Pusat. ‘’Bagi kami, baiknya Golkar Maluku mengambil sikap untuk berada atau mendukung keputusan yang diambil pemerintah lewat KPU,’’ tandas Waliulu yang dihubungi, kemarin.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi ini menyebutkan kalau dalam sejarahnya, Golkar tidak pernah mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Dengan begitu banyak kader yang ada, kata dia, Golkar selalu ada dimana-mana. ‘’Siapapun tidak bisa menampik kalau pak Jusuf Kalla adalah salah satu kader Golkar terbaik,’’ katanya.

Meski mengaku keterangannya ini bukan merupakan keputusan kolektif kolegial DPD Golkar Maluku, namun Waliulu mengingatkan kalau Golkar di Maluku termasuk pengurus kabupaten/ kota harus mampu mendeteksi barometer politik di pusat dan korelasinya bagi Maluku.

‘’Kami kira kita harus realistis dan bersatu. Kekalahan Prabowo-Hatta dalam pilpres kemarin harus dianggap perjuangan yang tertunda dan bagi kami, kita di Maluku harus bersatu memandang Maluku ke depan,’’ katanya politis.

Dia menyebutkan banyak agenda pemerintah pusat di Maluku yang belum terealisasi pada pemerintahan sebelumnya (SBY-Budiono), sementara Maluku masih butuh sentuhan dari pemerintah pusat untuk membangun daerah ini sejajar dengan daerah lain.

Disisi lain ingat dia, Golkar di Maluku merupakan salah satu kekuatan yang besar di daerah ini. ‘’Karena itu, kami himbau agar Golkar dan seluruh eleman masyarakat di daerah ini harus satu dan sejalan mendukung presiden dan wakil presiden terpilih,’’ tuntasnya. (CR3)

 

 

 

Kamis, 24 Juli 2014 13:32

AMBON, AE.—Para guru yang bertugas di SMP Negeri 2 Ambon gigit jari. Saat pemerintah mengumumkan akan membayar gaji 13 jelang hari raya Idul Fitri, para guru ini justru harus menahan kebahagiaan mereka. Ini setelah diketahui kalau bendahara sekolah itu, Timotius Kastanya telah membawa kabur gaji 13 milik para guru di SMP Negeri 2 Ambon. Kasus ini sudah dilaporkan ke aparat kepolisian,  Polres Ambon dan Pp Lease.

Kepala SMP Negeri 2 Ambon, HI Lasiteny kepada wartawan mengatakan, gaji 13 yang dibawa kabur Timotius sebesar Rp 433 juta. Padahal pencairan gaji itu sudah dilakukan sejak Jumat (18/7).
Dikatakan, setelah pencairan, uang itu tidak dibawa ke kantor tapi justru dibawa ke rumahnya di kawasan Dusun Eri, Kecamatan Nusaniwe. Padahal saat itu, kata dia, semua pegawai sudah berada di sekolah karena ada buka puasa bersama dan sekaliaan untuk mengambil gaji 13 yang menjadi hak mereka.

‘’Saat dia tidak datang, kita maklumi karena mungkin ada hajatan pribadi. Namun  sampai sekarang sudah lebih dari lima hari dan dia juga tidak berada di rumahnya,” ungkap La Siteny.

Dijelaskan, biasanya Timotius menyuruh salah satu pegawai yang bernama Rudy untuk membagi gaji pegawai dan guru. Namun kali ini hal itu tidak dilakukan. Ketika dirinya menghubungi yang bersangkutan, nomor teleponnya sudah tidak bisa dihubungi lagi. ”Kita sudah panggil istrinya untuk meminta keterangan tentang keberadaan suaminya. Isterinya juga tidak tahu tentang keberadaan suaminya dan penjelasan isterinya bahwa Timotius telah memberikan uang Rp 7 juta untuk membayar kredit,’’ terangnya.

La Siteny mengaku,  Timotius sudah 3 tahun bertugas sebagai bendahara. Selama ini para pegawai dan guru juga mengeluh perilakunya saat membayar gaji mereka. ”Dia sudah menjabat bendahara di sekolah ini selama 3 tahun. Selalu ada keluhan karena ada pemotongan kecil-kecil dan juga sering terlambat. Dengan tindakannya seperti itu sudah seharusnya diganti namun itu kewenangan Pemkot Ambon,” tandasnya.
Dirinya mengaku, penggelapan itu sudah dilaporkan pihaknya ke Polres Ambon dan Pp Lease pada Selasa (22/7) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun dia  menambahkan, sebelumnya ada laporan juga untuk kasus ini yang disampaikan isteri Timotius ke polisi. ‘’Tapi kita menduga ada keterlibatan isterinya jadi kita juga telah melaporkan secara resmi dari pihak sekolah. Kita tunggu saja hasil penyidikannya,’’ pungkas dia.

Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) Ambon, Beny Selanno yang dikonfirmasi wartawan di sekolah itu menjelaskan, tindakan Timotius ini tidak sesuai  abdi masyarakat. Dia menegaskan, pelaku merugikan citra PNS dan yang pasti akan ditindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Kasus  ini sudah dilaporkan ke polisi. Kita serahkan dulu kepada pihak kepolisian dan kita  tunggu saja  bagaimana hasil penyelidikan. Kalau memang benar terbukti ada unsur kesengajaan kita  akan tindak tegas hingga tingkat pemecatan,” tuturnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ambon, AKP Agung Tribawanto yang dikonfirmasi Ambon Ekspres mengaku belum mendapat informasi terkait laporan tersebut. Namun dia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti semua laporan yang telah disampaikan ke polisi. (M5)

 

 

 

Kamis, 24 Juli 2014 13:32

AMBON,AE.—Mantan Sekda Maluku Barat Daya, Cale Kapressy menyatakan kesiapannya jika dipanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangan soal pengadaan KM Kalwedo senilai Rp 2,3 miliar yang kini karam di pantai Desa Lebelau, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, kabupaten itu.

‘’Pada prinsipnya kalau diminta keterangan saya siap. Tentu sebagai Sekda MBD saat itu, saya mengetahui proses pembelian KM Kalwedo,’’kata Kapressy ketika menghubungi Ambon Ekspres kemarin.

Hanya saja, dia mengaku, sebagai ketua panitia anggaran eksekutif secara umum mengetahui kalau ada pengadaan kapal. Namun, sebut dia, saat proses pembelian, dia tidak terlibat.’’Khan instansi teknis, yaitu Dinas Perhubungan yang   mengetahui proses pembelian secara khusus. Nah, mereka yang mesti bertangungjawab bukan sekda. Saya tidak terlibat langsung,’’tandasnya.

Terpisah, salah satu tokoh pemuda MBD, Anos Jermias menegaskan, pihak yang paling bertangungjawab dalam proses pembelian kapal rusak itu, Dinas Perhubungan MBD dan Komisi C DPRD MBD. “Kepala Dinas Perhubungan dan anggota KOmisi C DPRD MBD yang harus diperiksa. Mereka yang paling bertangungjawab,’’tandas Jermias kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Soal Kapressy berdalih tidak bertangungjawab dalam proses pembelian kapal itu, Jermias tidak menanggapi pernyataan   tersebut.’’Tapi kenapa kapal itu dibiarkan karam dan rusak di Pantai Lebelau, Kisar MBD. Kejaksaan mesti menuntaskan kasus ini. Jangan sampai menjadi bulan-bulanan publik. Intinya bagaimana uang rakyat diselamatkan. Jangan sampai uang rakyat dibuang begitu saja dilaut,’’kesalnya.

Sekedar tahu, Kejaksaan Negeri Tual Cabang Wonreli pernah menangani kasus itu. Ketika itu Kecabjari Wonreli dipimpin  Paris Manalu. Bahkan ada beberapa pejabat yang berperan dalam proses pembelian kapal itu akan dibidik dan bakal ditetapkan sebagai tersangka termasuk beberapa anggota Komisi C DPRD Maluku. Namun, Paris Manalu keburu dipindahkan. Informasi terakhir,   Kejaksaan Tinggi Maluku sudah membentuk tim untuk menangani kasus ini.Hanya saja hingga saat ini belum ada eksen dari Kejati.

Sesuai data Ambon Ekspres, kapal itu rencananya dibeli  baru. Entah kenapa kapal yang dibeli tidak layak alias kapal bekas itu tidak sesuai harga yang ditetapkan. Tak hanya itu, proses pencairan dana pembelian kapal ini juga tidak sesuai dengan mekanisme.

Diduga kuat terjadi ‘permainan’ yang merugikan negara miliaran rupiah. Ironisnya, sumber Ambon Ekspres menyebutkan,  kalau pencairan dana tahap pertama dilakukan sebelum proses tender. Pada Agustus 2010 pencairan tahap kedua dilakukan dengan nilai Rp. 1 miliar lebih dan tahun 2011 pencairan tahap ketiga untuk pelunasan. Uniknya, seakan sudah ada persengkongkolan, kendati tidak layak dan nilainya sangat besar dibandingkan kondisi kapal yang sejak dibeli tidak pernah dioperasi hingga saat ini.  (JOS)

 

 

 

Rabu, 23 Juli 2014 02:57

AMBON, AE— Demi mengamankan perayaan Idul Fitri, aparat keamanan dari jajaran Polda Maluku yang di back-up TNI telah disiagakan guna menjaga dan memelihara situasi ketertiban dan keamanan masyarakat yang ada.

Pengamanan ini guna mendukung situasi aman dan tertib hingga perayaan Idul Fitri.

Polda Maluku telah menerjunkan sedikitnya 149 personil untuk membantu pihak kepolisian yang ada diseluruh jajaran.

Demikian disampaikan Kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail melalui Kabid Humas Polda Maluku AKBP Hasanuddin Mukaddar kepada wartawan di Mapolda Maluku, Selasa (22/7) kemarin.

Menurut dia, operasi yang dilakukan ini merupakan operasi lanjutan yang dilakukan Mabes Polri dan dilaksanakan seluruh jajaran kepolisian di negara ini termasuk Polda Maluku.

“Ada sekitar 149 personil yang kami turunkan untuk membantu polres jajaran.

Tak hanya itu, kami juga di back-up TNI yang ada di daerah ini. Hal ini penting guna menjaga kamtibmas hingga lebaran nanti,” jelasnya.

Mantan Kapolres SBT ini menambahkan, operasi dengan sandi Ketupat Siwalima ini akan berlangsung selama 16 hari mulai 22 Juli hingga 6 Agustus 2014.

“Opepasi ini akan berlangsung selama 16 hari dan itu merupakan perintah dari pimpinan Polri.

Pengamanan lebaran ini berlaku diseluruh wilayah Polda Maluku. Untuk kordinator PAM disetiap wilayah itu Kapolres karena personil dari polda itu langsung bergabung dengan personil yang ada di polres,” katanya.

Sementara itu ditempat terpisah, untuk wilayah Pulau Ambon dan pp Lease, siang kemarin Kapolres AKBP Bintang Juliana melakukan pemantaun tehadap sejumlah pos pengamanan.

Pantauan ini guna memastikan kesiapan di pos  yang telah disiapkan.

Pemantauan dilakukan mulai dari Pos PAM berada di depan Masjid Raya AL Fatah, kemudian dilajutkan dengan meninjau pos yang berada Pasar Mardika dan pos Tugu Trikora. Kunjungan ini sendiri berlangsung sekira pukul 12.30 Wit.

“Kunjungan untuk memastikan kesiapan para anggota yang berada pos dan setiap pos jumlah ditempatkan 8 personil Polri dan TNI.

Hal ini saya lakukan guna memastikan kesiapan dan apa yang dilakukan oleh anggota dilapangan,” terang mantan Kapolres MTB.(M1/M5)

Rabu, 23 Juli 2014 02:44

AMBON, AE.- Seorang mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Nurul Fajriyah Afiatunnisa, berhasil meraih penghargaan mahasiswa berprestasi paling inspiratif 2014. Hal tersebut disampaikan Pembantu Rektor (PR) III Unpatti Ambon, Adrian Banjar.

Menurut dia, pada lomba mahasiswa berprestasi tingkat nasional 2014 lalu, diikuti sekitar 142 perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, dengan perwakilannya masing-masing.

Lanjutnya, Dari 142 perwakilan perguruan tinggi tersebut, kemudian terpilih 15 finalis, masing-masing perwakilan dari UI, Unpad, ITB, ITS, Universitas Diponegoro, UGM, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Lampung, Unpatti, dan beberapa perguruan tinggi lainnya.

Dari 15 Finalis mahasiswa berprestasi 2014 tersebut, ternyata perwakilan Unpatti berhasil meraih posisi keempat.

Posisi pertama diraih perwakilan UI, tempatkedua dan ketiga ditempati perwakilan ITB dan Universitas Airlangga.

“Saat pengumuman hasil final pada, kami sangat bangga, kalau Nurul Fajriyah Afiatunnisa yang merupakan perwakilan Unpatti dapat meraih posisi keempat sebagai mahasiswa berprestasi paling inspiratif 2014,” katanya.

Dengan terpilihnya Nurul Fajriyah Afiatunnisa sebagai mahasiswa berprestasi paling inspiratif 2014, katanya, sebagai pembuktian kalau Unpatti terus berkembang.

Unpatti saat ini, katanya, dapat bersaing dengan sujumlah perguruan tinggi besar lainnya di Indonesia, dengan melahirkan mahasiswa yang berprestasi secara paripurna. Karena pemilihan mahasiswa berprestasi dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi secara maksimal, baik ditingkatnasional maupun internasional, baik dibidang hard skill, karakter dan soft skill.

“Prestasi yang diraih Nurul Fajriyah Afiatunnisa yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran tersebut merupakan hadiah luar biasa bagi upaya Unpatti untuk berkembang selama ini,” pungkasnya. (ADI)



Rabu, 23 Juli 2014 02:29

OLEH : Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik

Kegigihan PT Jakarta Toll Development (JTD) sebagai anak perusahaan PT Pembangunan Jaya (PJ) untuk kekeuh membangun 6 ruas tol dalam kota Jakarta (6 RJTDK) perlu diacungi jempol, meskipun penambahan jalan bukan solusi terbaik untuk kota sepadat Jakarta.

Buktinya penambahan 2 ruas Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari dan Casablanca, tidak melancarkan lalu lintas tetapi menambah kemacetan di JLNT maupun jalan-jalan di sekitarnya.

Gagalnya JLNT mengurai kemacetan rupanya belum menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tidak mengulangi membangun jalan secara masif dengan membangun 6 RJTDK Jakarta melalui investasi swasta.

Buktinya Gubernur sudah menyetujui pembangunan tahap awal dengan membangun 2 ruas terlebih dahulu, yaitu ruas Semanan-Sunter dan ruas Sunter-Pulogebang sepanjang hampir 30 Km.

Sebagai investor 6 RJTDK Direksi PT JTD pantang mundur melobi Gubernur DKI Jakarta. Patut diduga.

Gubernur tidak enak hati menolak karena Pemprov DKI Jakarta banyak dibantu oleh PT PJ dan beberapa BUMD Pemprov DKI Jakarta, seperti PT Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam menangani pembenahan Jakarta, seperti pembangunan Rusunawa, revitalisasi waduk-waduk dan sebagainya.

Meskipun saat kampanye Cagub/Cawagub, di beberapa media keduanya tidak setuju pembangunan 6 RJTDK.

Pembangunan 6 RJTDK hampir seluruhnya dibiayai oleh swasta, yaitu PT PJ dan kelompoknya, bukan dibiayai oleh APBD melalui BUMD karena PT PJ dan anak perusahaannya PT JTD merupakan perusahaan swasta, bukan BUMD seperti yang selalu dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dengan alasan tidak menggunakan dana APBD, maka Gubernur mengijinkan 6 RJTDK dibangun.

Apa betul pembangunan 6 RJTDK dibutuhkan oleh warga Jakarta?

Transformasi 6 RJTDK ke Angkutan Umum Berbasis Rel

Mengapa dana pembangunan 6 RJTDK yang sekitar Rp 40 Triliun tidak ditransformasikan saja ke pembangunan rel double-double track khusus untuk kereta Commuter Line (CL) Jabodetabek, baik yang dikelola PT KCJ maupun CL baru milik PT JTD?

Secara finansial transformasi tersebut dapat diatur menggunakan sebuah kebijakan khusus.

Sudah banyak bukti di beberapa negara, keberadaan jalan tol dalam kota bukan memperlancar lalu lintas tetapi menambah kemacetan semakin parah.

Sehingga beberapa kota, seperti Seoul menghancurkan jalan tol dalam kotanya demi membebaskan Kota Seoul dari kemacetan total.

Sebagai gantinya, Pemerintah Kota Seoul memperluas dan memperbaiki sistem jaringan transportasi umumnya dan terbukti pada akhirnya kemacetan terurai.

Seharusnya Pemprov DKI mau belajar dari pengalaman kota Seoul dan kegagalan 2 ruas JLNT yang dalam hitungan jam setelah diresmikan sudah macet dan sekarang semakin parah.

Bahkan jalan di sekitar JLNTpun terimbas kemacetan parah.

Bisa dibayangkan, Jakarta akan jadi seperti apa ketika 6 RJTDK selesai dibangun?

Dapat saya pastikan bahwa Jakarta akan menjadi tempat parkir kendaraan terluas di dunia.

Selain itu dapat diperkirakan bahwa dalam 10 tahun mendatang, gangguan kesehatan warga Jabodetabek, khususnya pengendara motor dan pejalan kaki, yang terekpos langsung oleh gas buang dari kendaraan bermotor akan meningkat, misalnya gangguan kesehatan penyakit degeneratif dan kanker.

Sudah banyak teori dan implementasi yang membuktikan bahwa untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar, seperti Jakarta, harus digunakan angkutan umum yang berbasis rel yang berdaya angkut besar, seperti kereta komuter dan atau Mass Rapid Transit (MRT) yang terkoneksi baik dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT) atau Busway, people mover seperti Monorel dll. Bukan membangun JLNT dan 6 RJTDK.

Untuk itu alangkah arif dan bijaksananya Pemprov DKI Jakarta jika dana pihak swasta untuk pembangunan 6 RJTDK yang sekitar Rp 40 Triliun itu ditransformasikan ke pembangunan rel double-double track, khusus untuk kereta Commuter Line (CL) Jabodetabek supaya tidak tercampur dengan rel KA jarak jauh seperti sekarang.

Selain itu akan muncul perusahaan CL baru milik PT JTD di luar CL Jabodetabek yang selama ini dikelola oleh PT KCJ. Bagaimana?

Beranikah Pemprov DKI melakukan transformasi atau bahkan revolusi transportasi?

PT JTD sebagai perusahaan swasta dan anak perusahaan PT PJ yang berkonsorsium dengan beberapa BUMN dan BUMD, seperti PT Jaya Ancol dan PT Jakpro seharusnya paham usulan saya di atas jika tujuannya untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Kecuali mereka memang hanya mau mengambil untung besar di tengah penderitaan rakyat Jakarta/Jabodetabek.

Secara legal usulan tersebut dilindungi oleh UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan hukum swasta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Jadi PT JTD dapat menjadi perusahaan kereta api swasta seperti di Jepang.

Investasi PT JTD membangun 6 RJTDK sekitar Rp 40 Triliun dan ini sangat cukup jika digunakan untuk membangun rel layang atau elevated double-double track di Jabodetabek termasuk signaling, gardu listrik, rolling stock beberapa set dll.

Investasi untuk membangun CL dengan rel elevated, supaya mengurangi persoalan pembebasan lahan, sekitar Rp. 500 - Rp 600 miliar/km.

Langkah Strategis

Pemprov DKI Jakarta sebagai regulator dan pemegang saham minoritas di PT JTD harus mendesak supaya PT TJD mengalihkan investasinya dari jalan tol ke pembangunan kereta api/CL.

Sebenarnya langkah ini bukan sekedar transformasi tetapi sudah merupakan revolusi transportasi yang harus segera direalisasikan.

Langkah tersebut diatas menjadi menarik bagi PT JTD jika mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementrian Perhubungan) dan Pemprov DKI berupa kebijakan dan pemberian insentif fiskal supaya adil dan sehat ketika harus bersaing dengan CL Jabodetabek yang dikelola oleh PT KCJ/KAI. Pemerintah harus memberikan fasilitas yang equal.

Berbagai insentif fiskal yang dapat diberikan oleh Pemerintah, seperti pembebasan bea masuk (PPnBM) barang impor, pembebasan PPN, membantu proses pembebasan tanah, seperti layaknya skim yang digunakan oleh BLU BPJT di Kementrian Pekerjaan Umum dll.

Jika persaingan sehat ini bisa dilakukan, maka warga Jabodetabek pengguna CL akan mendapatkan pelayanan yang prima dari 2 operator ini.

Usulan diatas harus ditindaklanjuti demi kelancaran pergerakan manusia di Jabodetabek yang pada akhirnya akan melancarkan roda perekonomian masyarakat dan mengurangi resiko terkena penyakit degeneratif dan kanker di Jabodetabek.

Sekali lagi jangan bangun 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta.(*)

Rabu, 23 Juli 2014 02:17

Terkait Kasus Korupsi Multimedia

AMBON, AE.— Penyidik Kejati Maluku telah mengantongi hasil audit kerugian negara dari BPKP Perwakilan Maluku terkait kasus dugaan korupsi proyek multimedia.

Hal tersebut disampaikan oleh Asiten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Benny Santoso kepada Ambon Ekspres, Selasa (22/7).

Benny mengaku, penyidik telah menerima hasil audit perhitungan keuangan negara dari pihak BPKP Perwakilan Maluku beberapa hari lalu.

“Jadi kami telah menerima hasil audit kerugian negara dalam kasus multimedia pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Maluku,“ katanya.

Selanjutnya, kata dia, tinggal bagaimana penyidik akan melengkapi berkas tersebut agar secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. Benny juga berharap kepada pihak media agar mengawal perkembangan kasus tersebut.

Sampai saat ini, berkas dari ketiga tersangka itu sudah dalam tahap I dan karena sudah menerima hasil audit, maka akan dilanjutkan ke tahap II.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus tersebut ada tiga tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Maluku yakni Bernadus A. Jamlay selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Elias Soplantila selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan  Direktur CV Talenta Karya, Marthen Latupeirissa  selaku kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

Ketiga tersangka ditetapkan karena berdasarkan temuan hasil audit investigasi atas sarana dan prasarana multimedia dan sarana penunjang pada Desember 2011, termasuk BPKP Perwakilan Maluku.

  Para tersangka dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 360 juta.

Namun ketiga tersangka tersebut tidak ditahan di rutan, akan tetapi berstatus sebagai tahanan kota. Tersangka juga telah mengembalikan keuangan negera sebanyak Rp 290 juta.

Walaupun telah mengembalikan uang tersebut, status hukum dari para tersangka itu akan tetap diproses.(M2)

Most Views