Breaking News
Lethulur Dianiaya Preman - Sabtu, 26 Juli 2014 14:23
Bersama Pemerintah Lebih Baik - Kamis, 24 Juli 2014 13:32
Gaji 13 Dibawa Kabur - Kamis, 24 Juli 2014 13:32
Kapressy: Saya Tidak Terlibat - Kamis, 24 Juli 2014 13:32
Siapa Pengganti Sahuburua? - Selasa, 22 Juli 2014 12:46
Hari Ini Presiden Terpilih Ditetapkan - Selasa, 22 Juli 2014 12:48
Semangat Tebu Preman dan Bibir Terkatup - Selasa, 22 Juli 2014 12:35
Baku Hantam Pemuda Menuai Kritik - Selasa, 22 Juli 2014 12:35
Gurita Nepotisme di Balai Jalan - Selasa, 22 Juli 2014 12:34
Jokowi-JK Menang - Sabtu, 19 Juli 2014 01:19
Pemerintahan Baru, Berwajah Lama - Sabtu, 19 Juli 2014 01:19
Pemerintah Jangan Takuti Rakyat - Rabu, 16 Juli 2014 01:49
Bupati Setelah Vanath - Rabu, 16 Juli 2014 01:49
Gaji ke-13 Cair - Rabu, 16 Juli 2014 01:49
Koruptor Tanpa Penahanan - Rabu, 16 Juli 2014 01:49
Prabowo Kembali Nyalip Jokowi - Senin, 14 Juli 2014 01:06
Selecao Tamat - Senin, 14 Juli 2014 01:06

Parpol Belum Ciptakan Calon Pemimpin Fitur

  • Kamis, Sep 12 2013
  • Ditulis oleh 
  • ukuran huruf perkecil besar tulisan perbesar ukuran huruf

AMBON, AE— Keberadaan partai politik mulai terlihat tidak konsisten dengan fungsinya untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan melalui proses kaderisasi. Justeru banyak parpol mulai mengandalkan kader-kader ‘instan’ untuk diorbitkan sebagai calon pemimpin, baik pemimpin ditingkat pusat maupun di daerah.

Kenyataan ini juga dijumpai di Maluku, momentum Pilgub yang tengah berlangsung saat ini, didominasi oleh cagub-cawagub yang berlatar birokrat serta pengusaha. Keputusan untuk lebih mengakomodir orang luar partai ini, merupakan  konsekuensi buruk dari kelemahan partai politik  dalam melakukan kaderisasi yang baik. Sehingga, partai politik  pun kekurangan stok  kader yang mumpuni untuk di ‘jual’.

Pengamat politik asal Universitas Pattimura Ambon, Muhtar Nepa-Nepa  mengatakan, kendati mayoritas Parpol di Indonesia yang merupakan partai kader, namun pelaksaan fungsi itu tidak lagi maksimal. “Kenyaataannya banyak parpol yang membeli figur. itu artinya di dalam parpol sendiri mulai kropos tentang pengkaderan,” ungkapnya, Rabu (11/9).

Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Unpatti ini menandaskan, kelemahan parpol untuk melahirkan pemimpin yang baik, akan menuai ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.  “Masyarakat kemudian menilai, parpol hanya alat politik untuk  kepentingan partai itu sendiri, tetapi tidak dijadikan sebagai lembaga kaderisasi politik untuk menyiapkan pemimpin masa depan,” ketusnya

Dalam pilkda  Maluku maupun  Pemilu Legislatif  nanti, masyarakat harus memberikan hukuman bagi parpol yang tidak konsisten dengan program pengkaderan, dengan cara tidak memilih calon yang diusung dari luar parpol. “Menurut saya, ini sudah waktunya masyarakat memberikan hukuman terhadap parpol yang tidak konsisten soal ini,” katanya.

Dia menyarankan, partai politik sebaiknya kembali mengintensifkan program kaderisasi, sehingga tidak melulu memungut kader luar  yang belum jelas kapabalitasnya. “Harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari perekrutan kader  baru sampai pada penentuan kader-kader partai untuk menduduki jabatan-jabatan politik,” ucapnya

Penilaian senada datang dari pengamat politik Universitas Kristen Indonesia Maluku, Nicholas Retraubun. Ia mengatakan, dewasa ini partai sudah mengalami krisis kader sebagai akibat dari tidak adanya proses kaderisasi yang maksimal.“ Alhasil, dalam penentuan calon yang ingin diorbitkan, parpol kelihatan kebingunan. Harus orbitkan siapa,” katanya.

Di tengah kondisi seperti itu, partai pun terpaksa harus mengambil kebijakan untuk mengamanakan kepentingan politik partai, yakni dengan mengakomodir calon yang non kader. “Banyak terjadi saat ini, selain pilgub yang harus di dominasi oleh calon yang bukan orang partai. Hal ini juga terjadi dalam penentuan Caleg tahun 2014 mendatang, terutama mengenai keterwakilan perempuan dalam daftar caleg. Parpol kelihatan panik dan terpaksa ambil orang luar. Soal mampu atu tidak itu nanti dulu, yang penting penuhi persyaratan. Ini khan bahaya,” tandasnya.

Kedepan, kata dia, parpol sudah harus kembali pada apa yang menjadi fungsinya. Kendati setiap parpol memiliki aturan sendiri terkait pencalonan. Namun, pengkaderan menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. “Ini menjadi tanggungjawab partai poltik yang harus dilakukan lagi dengan baik, agar tercipta demokrasi yang sesungguhnya,” saran dia. (CR9)

Baca 238 kali
Taksir item ini
(0 pilihan)
Diterbitkan di Headline

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.
  • No comments found

Most Views



Pengunjung

Kami memiliki 61 tamu dan satu anggota online