Breaking News
ISIS Eksekusi Ikon Tentara Perempuan Kurdi - Rabu, 29 Oktober 2014 02:01
Kabinet 'Nano Nano' - Rabu, 29 Oktober 2014 01:46
Maluku Memang Dicuekin Jokowi - Rabu, 29 Oktober 2014 01:36
Kemiskinan Maluku Masih Buruk - Rabu, 29 Oktober 2014 01:20
Tantangan Buat Dirreskrimsus - Sabtu, 18 Oktober 2014 01:12
Sehari, Ledakan Kompor Bakar 3 Rumah - Kamis, 09 Oktober 2014 02:38
Tolak Kembalikan Mobdin, Parpol Mesti Disurati - Selasa, 07 Oktober 2014 04:37
Polisi Dalami Dugaan BBM Oplosan - Sabtu, 27 September 2014 01:21
Pengguna Jalan Resah, Polantas Seenaknya Menindak - Selasa, 23 September 2014 06:19
30 Menit 7 Rumah Hangus - Sabtu, 20 September 2014 02:41
Kepala BRI Tantang Dikor Malteng - Senin, 08 September 2014 00:26
Agar Orang Tidak Salah Pilih Guru Privat - Senin, 01 September 2014 01:47
536 Guru K2 Berpeluang Diangkat 2014 - Selasa, 26 Agustus 2014 22:26
HIPMI Siap Bantu UMKM - Senin, 25 Agustus 2014 01:16
Sarjana Lulusan Maluku Terganjal Syarat CPNS - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Maluku Siaga Satu - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16

Parpol Belum Ciptakan Calon Pemimpin Fitur

  • Kamis, Sep 12 2013
  • Ditulis oleh 
  • ukuran huruf perkecil besar tulisan perbesar ukuran huruf

AMBON, AE— Keberadaan partai politik mulai terlihat tidak konsisten dengan fungsinya untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan melalui proses kaderisasi. Justeru banyak parpol mulai mengandalkan kader-kader ‘instan’ untuk diorbitkan sebagai calon pemimpin, baik pemimpin ditingkat pusat maupun di daerah.

Kenyataan ini juga dijumpai di Maluku, momentum Pilgub yang tengah berlangsung saat ini, didominasi oleh cagub-cawagub yang berlatar birokrat serta pengusaha. Keputusan untuk lebih mengakomodir orang luar partai ini, merupakan  konsekuensi buruk dari kelemahan partai politik  dalam melakukan kaderisasi yang baik. Sehingga, partai politik  pun kekurangan stok  kader yang mumpuni untuk di ‘jual’.

Pengamat politik asal Universitas Pattimura Ambon, Muhtar Nepa-Nepa  mengatakan, kendati mayoritas Parpol di Indonesia yang merupakan partai kader, namun pelaksaan fungsi itu tidak lagi maksimal. “Kenyaataannya banyak parpol yang membeli figur. itu artinya di dalam parpol sendiri mulai kropos tentang pengkaderan,” ungkapnya, Rabu (11/9).

Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Unpatti ini menandaskan, kelemahan parpol untuk melahirkan pemimpin yang baik, akan menuai ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.  “Masyarakat kemudian menilai, parpol hanya alat politik untuk  kepentingan partai itu sendiri, tetapi tidak dijadikan sebagai lembaga kaderisasi politik untuk menyiapkan pemimpin masa depan,” ketusnya

Dalam pilkda  Maluku maupun  Pemilu Legislatif  nanti, masyarakat harus memberikan hukuman bagi parpol yang tidak konsisten dengan program pengkaderan, dengan cara tidak memilih calon yang diusung dari luar parpol. “Menurut saya, ini sudah waktunya masyarakat memberikan hukuman terhadap parpol yang tidak konsisten soal ini,” katanya.

Dia menyarankan, partai politik sebaiknya kembali mengintensifkan program kaderisasi, sehingga tidak melulu memungut kader luar  yang belum jelas kapabalitasnya. “Harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari perekrutan kader  baru sampai pada penentuan kader-kader partai untuk menduduki jabatan-jabatan politik,” ucapnya

Penilaian senada datang dari pengamat politik Universitas Kristen Indonesia Maluku, Nicholas Retraubun. Ia mengatakan, dewasa ini partai sudah mengalami krisis kader sebagai akibat dari tidak adanya proses kaderisasi yang maksimal.“ Alhasil, dalam penentuan calon yang ingin diorbitkan, parpol kelihatan kebingunan. Harus orbitkan siapa,” katanya.

Di tengah kondisi seperti itu, partai pun terpaksa harus mengambil kebijakan untuk mengamanakan kepentingan politik partai, yakni dengan mengakomodir calon yang non kader. “Banyak terjadi saat ini, selain pilgub yang harus di dominasi oleh calon yang bukan orang partai. Hal ini juga terjadi dalam penentuan Caleg tahun 2014 mendatang, terutama mengenai keterwakilan perempuan dalam daftar caleg. Parpol kelihatan panik dan terpaksa ambil orang luar. Soal mampu atu tidak itu nanti dulu, yang penting penuhi persyaratan. Ini khan bahaya,” tandasnya.

Kedepan, kata dia, parpol sudah harus kembali pada apa yang menjadi fungsinya. Kendati setiap parpol memiliki aturan sendiri terkait pencalonan. Namun, pengkaderan menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. “Ini menjadi tanggungjawab partai poltik yang harus dilakukan lagi dengan baik, agar tercipta demokrasi yang sesungguhnya,” saran dia. (CR9)

Baca 308 kali
Taksir item ini
(0 pilihan)
Diterbitkan di Headline

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.
  • No comments found

Most Views



Pengunjung

Kami memiliki 366 tamu dan satu anggota online