Breaking News
Agar Orang Tidak Salah Pilih Guru Privat - Senin, 01 September 2014 01:47
536 Guru K2 Berpeluang Diangkat 2014 - Selasa, 26 Agustus 2014 22:26
HIPMI Siap Bantu UMKM - Senin, 25 Agustus 2014 01:16
Sarjana Lulusan Maluku Terganjal Syarat CPNS - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Maluku Siaga Satu - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Golkar Maluku Butuh Regenerasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Disdikpora Tunggak Tunjangan Sertifikasi - Kamis, 21 Agustus 2014 01:16
Meraba Peluang di Ketatnya Persaingan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:36
Hario Kecik, yang Dilupakan - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
Waspada Bahaya Dari Laut - Rabu, 20 Agustus 2014 00:35
70 Persen Napi Dapat Remisi - Senin, 18 Agustus 2014 12:19
Sahuburua Pilih Diam - Senin, 18 Agustus 2014 12:34
Alasan Baru, Tepis Kritikan - Senin, 18 Agustus 2014 12:19
Video Mesum Oknum Guru Beredar - Kamis, 14 Agustus 2014 13:31
Anggota DPRD di Maluku Dilantik September - Kamis, 14 Agustus 2014 13:31
Tak Punya Duit, JMP tak Tuntas - Rabu, 13 Agustus 2014 13:40
Pentury Diusulkan Demokrat? - Rabu, 13 Agustus 2014 13:40

Jacky Noya: Saya tak akan Mundur

JAKARTA, AE— Persidangan kasus Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku bakal membutuhkan waktu panjang. Sampai kemarin, belum terpampang jadwal sidang pilgub Maluku di kantor Mahkamah Konstitusi maupun website-nya. Bahkan sampai tanggal 30 Oktober ke depan tidak ada penjadwalan sidang Sengketa untuk kasus Maluku.

uru Panggil MK, Warno yang dikonfirmasi Ambon Ekspres biro Jakarta, mengatakan belum ditetapkan jadwal. ‘’Belum (dijadwalkan),’’ katanya singkat via short message service (SMS). Saat ditanya lebih lanjut, kapan kira-kira dijadwalkan sidang untuk Sengketa Pemilukada Maluku Warno enggan menjawab.

Berdasarkan pengalaman dari pantauan Ambon Ekspres, meskipun belum ditetapkan jadwal sampai tanggal 30 Okbtober mendatang, bisa saja MK menetapkan jadwal dalam jedah waktu sebelum tersebut. Ini sudah kebiasaan di MK, Namun sidang untuk Pilgub Maluku terbilang lama dalam menetapkan jadwal putusan atau jadwal dengan agenda lainnya.

Biasanya beberapa hari setelah sidang, MK sudah menetapkan lagi jadwal berikutnya dengan agenda putusan ataupun agenda lainnya. Sidang ini juga agak berbeda, sebab MK tidak secara gamblang menyebutkan, apakah sidang berikutnya putusan ataukah membuka sidang dengan agenda lain seperti pemeriksaan saksi, maupun pembuktian.

Namun Hakim Ketua Hamdan Zoelva yang memimpin sidang pada pekan kemarin, telah menyampaikan alasannya, bahwa agenda sidang berikutnya belum bisa disebutkan karena masih harus meneliti laporan masing-masing pihak atas hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Praktisi hukum Fahri Bachmid, yang juga merupakan tim pengacara SETIA telah menyampaikan pandangan hukum atas sidang MK yang dilansir koran ini beberapa waktu lalu. Menurutnya, secara yuridis formal, MK bisa kembali menggelar sidang atas hasil PSU dengan agenda pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi apabila menemukan bukti-bukti baru.

Sampai berita ini diturunkan MK belum menetapkan jadwal sidang sengketa Pemilukada Maluku. Begitu juga agenda sidangnya, apakah putusan atau pemeriksaan saksi.
Jacky-Adam Maju tak Gentar

Calon Gubernur Maluku dari jalur perseorangan, Jacky William B Noya meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jusuf Idrus Tatuhey Maluku agar taat terhadap semua keputusan hukum yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar.

‘’Poin pertama dan perlu dicatat, supaya semua masyarakat Maluku tahu bahwa Idrus Tatuhey jangan main dengan hukum. Kalau Tatuhey main dengan hukum, maka akan merasakan kesusahan. Harusnya dia melakukan yang terbaik.Masyarakat inginkan kebenaran. Bukan kebohongan yang selama ini dibuat,’’ tegas Noya kepada Ambon Ekspres, Kamis (24/10).

Noya mengatakan, perjuangan dirinya bersama Adam Latuconsina bukan karena ambisi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Maluku 5 (lima) tahun kedepan. ‘’Saya tidak berambisi untuk menjadi gubernur yah. Tapi saya berjuang untuk mendapatkan keadilan hukum dan kebenaran. Harusnya dia (Tatuhey-red) bisa mengerti posisi dan kondisi masyarakat Maluku saat ini. Kalau terus dengan kebohongan, maka kita akan terus seperti ini,’’ tandasnya. Sembari menyampaikan rasa kekecewaan terhadap sikap komisioner KPU yang tidak berada di tempat saat dirinya mendatangi kantor KPU, Rabu 23 Oktober.  ‘’Padahal Kita sudah layangkan pemberitahuan kepada mereka sebelumnya,’’ cetusnya.

Dia mengatakan, banyak pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh KPUD untuk menghambat konsekwensi yuridis dari setiap putusan Peradilan Tinggi. Yang pertama dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Untuk keputusan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku ternyata tidak menghargainya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara (PTTUN) Makassar.

‘’Rupanya KPUD mengira bahwa mereka akan menang di Makassar. Tapi nyatanya kami kembali di menangkan untuk diakomodir sebagai peserta Pemilukada Maluku 2013. Dan Masalah ini tidak boleh dibiarkan. Karena mereka terus menyepelehkan. Kata orang, telinga tak mau mendengar dan mata tertutup terhadap keputusan TUN ini,’’ bebernya.
Terhadap upaya hukum kasasi yang saat ini masih ditempuh oleh KPU ke Mahkamah Agung (MA), Noya mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hak dari KPU untuk mencari perlindungan hukum.  KPUD sendiri sampai kemarin belum mengajukan kasasi ke MA.

‘’Jadi dalam 14 hari tidak ada kasasi dari KPU selaku pihak yang kalah, maka keputusan itu sudah Incrah. KPUD harus mengeksekusi keputusan itu. Karena tidak akan berlanjut lagi ke mana-mana. Itu artinya Jacky Noya-Adam Latuconsina siap untuk ikut serta dalam Pemilukada. Itu aturan,’’ jelasnya.

Untuk itu kata dia, KPUD mestinya menyadari dan memahami semua kesalahan yang telah dilakukan selama proses pencarian sandaran hukum ini berjalan. ‘’Perlu saya ingatkan, tidak ada orang di Indonesia ini yang kebal hukum. Sekali lagi ingat itu. Putusan peradilan TUN berbeda dengan institusi hukum yang lain. KPUD Maluku harus dewasa dalam berfikir, bahwa apa dan bagaimanapun juga dia (KPUd-red) harus menerima keputusan TUN Makassar. Tidak boleh menghindar lagi dari aturan yang sebenarnya mereka tahu tapi sengaja mengesampingkannya,’’ tandasnya.

Noya juga mengancam akan melaporkan KPUD secara resmi ke institusi hukum yang ada di Maluku. Olehnya itu dia meminta KPU berjiwa besar menerima semua keputusan hukum yang ada.

Undang-Undang Tahun 2009 Pasal 9 menjelaskan bahwa, seluruh kegiatan dan pentahapan pesta demokrasi harus diikuti oleh semua peserta atau calon kandidat. Namun pada saat tes kesehatan, KPUD hanya memeriksa 5 pasangan saja. Sedangkan Jacky-Adam tidak. Kesalahan yang lain yaitu, sebelum penetapan, KPUD sudah menyampaikan ke media massa bahwa hanya 5 pasangan calon yang lolos administrasi dan ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Maluku.  

‘’Jacky Noya-Adam Latuconsina malah sebaliknya, dinyatakan gugur oleh KPUD. Padahal kita baru memasukan persyaratan sekitar pukul 11.00 siang kemudian pukul 13.00 (1siang) dikatakan kita tidak lolos. Dari mana KPUD memeriksa persyaratan administrasi kita itu. Padahal 3 bulan kita mencari data-data itu,’’ kesalnya.

Cilakanya lagi, kata dia, KPUD menyuruh orang lain yang memeriksa berkas mereka. Harusnya KPUD tahu bahwa, ada Bawaslu dan para pasangan kandidat. Dan proses verifikasinya harus disampaikan ke Bawaslu dan juga pasangan kandidat. ‘’Tapi ini Tidak disampaikan ke Bawaslu lagi. KPUD mereka sendiri,’’ katanya.

Noya menegaskan dirinya dan Adam Latuconsina tidak mundur sedikit pun dalam menegakan keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. ‘’Jacky-Adam tidak pernah mundur selangkah pun bahkan sampai akhir nafas terhadap persoalan ini. Saya akan tuntut kemanapun,’’ tambahnya.

Sementara itu, juru bicara Jacky Noya, Simon Laratmase menegaskan, pendidikan politik di Maluku harus diubah. KPUD selaku penyelenggara pemilu harus juga memikirkan kesadaran hukum di Maluku. ‘’KPU harus melihat persoalan ini sebagai perwujudan pendidikan politik yang baik kepada Maluku. Olehnya itu silakan saja KPU meneruskan upaya hukum ke MA yang penting sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi kami juga tidak tinggal diam. Mahkamah Konstitusi juga menerima putusan PTTUN Makassar,’’ katanya.

Bukan hanya itu, Tim Jacy-Adam juga telah melayangkan surat ke DPRD Provinsi Maluku, Kejaksaan Tinggi, Polda Maluku, Ombusman RI, Badan Pengawasan Pemilu Maluku. (CR7fik/fmc)

Baca 537 kali
Taksir item ini
(0 pilihan)
Diterbitkan di Headline

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.
  • No comments found

Most Views



Pengunjung

Kami memiliki 102 tamu dan tidak ada anggota online